Harianjogja.com, JAKARTA -Pemerintah menyiapkan skenario terburuk pelaksanaan ibadah haji di tengah memanasnya situasi di Timur Tengah.
Penasihat Khusus Presiden bidang Haji, Muhadjir Effendy, mengungkapkan skenario terburuk pelaksanaan haji 2026 saat gejolak geopolitik di Timur Tengah sedang memanas. Dia mengatakan tidak menutup kemungkinan ibadah haji batal dilaksanakan ketika situasi dinilai mengancam keselamatan jemaah haji Indonesia. "Kalau di dalam Al-Qur'an itu wa atimmul hajja wal umrata lillah, fa in uhshirtum famas-taysara minal hadyi. Itu sudah jadi kalau jalannya itu terganggu atau tidak aman maka tidak boleh dilaksanakan haji," katanya seusai salat id di halaman Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Jumat (20/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa pihaknya tengah merancang berbagai rencana penyelenggaraan haji untuk menimbang berbagai aspek sehingga menguntungkan bagi jemaah haji Indonesia. Nantinya rencana tersebut akan diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Namun, dia berharap kondisi segera pulih agar jemaah haji dapat menunaikan ibadah secara nyaman dan selamat. Termasuk, katanya, mengantisipasi lonjakan pembiayaan akomodasi perjalanan ibadah haji. "Mudah-mudahan itu tidak sampai kepada titik yang sangat ekstrem yaitu bahwa tidak ada haji ya. Tapi kita terus memantau ini perkembangannya," ujar Muhadjir.
Kendati demikian, Kementerian Haji dan Umrah telah menyiapkan tiga skenario. Pertama, ibadah haji tetap berangkat di tengah situasi konflik, dengan kondisi Arab Saudi membuka penyelenggaraan ibadah haji yang negara Indonesia memutuskan memberangkatkan meski kemungkinan berisiko tinggi. Melalui skenario tersebut akan melakukan mitigasi jalur berupa pengalihan jalur penerbangan untuk menghindari wilayah Iraq, Suriah, Iran, Israel, UAE, dan Qatar.
Skenario kedua, kemungkinan Pemerintah Indonesia membatalkan keberangkatan, walaupun Pemerintah Arab Saudi tetap mengizinkan. Keputusan diambil jika kondisi tidak kunjung mereda dan berisiko besar mengancam keselamatan jemaah haji.
Skenario ketiga, pemerintah Saudi menutup layanan haji dan Indonesia membatalkan pemberangkatan karena situasi tidak terkendali. Dalam skenario ini Pemerintah Indonesia perlu melakukan penyelamatan dana layanan yang telah dibayar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
