Mensos RI Saifullah Yusuf. - Instagram/Kemensos.
Harianjogja.com, JAKARTA— Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan kesiapan untuk diperiksa dan diaudit terkait proses pengadaan barang dan jasa dalam program Sekolah Rakyat. Langkah ini ditegaskan sebagai bentuk transparansi sekaligus upaya mencegah potensi penyimpangan di lingkungan Kementerian Sosial.
Mensos menyatakan pihaknya terbuka terhadap seluruh proses pemeriksaan, termasuk oleh aparat penegak hukum. Ia bahkan berencana bertemu langsung dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan tahapan pengadaan yang telah berjalan.
“Kami amat sangat terbuka untuk diaudit, diperiksa sebagai bagian dari upaya kita untuk tidak adanya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial,” ujarnya dalam jumpa pers, Rabu (6/5/2026).
Pertemuan dengan KPK disebut menjadi bagian dari evaluasi sebelum Kemensos melanjutkan proses pengadaan barang dan jasa pada 2026. Mensos menilai masukan dari lembaga antirasuah penting untuk memperbaiki tata kelola ke depan.
Ia juga mengapresiasi perhatian publik dan memastikan koordinasi terus dilakukan dengan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan KPK. Keterbukaan ini, menurutnya, merupakan komitmen untuk menjaga akuntabilitas program pemerintah.
Dalam audiensi nanti, Mensos berencana menyampaikan seluruh data dan proses pengadaan, termasuk pengadaan sepatu siswa yang sempat menjadi sorotan di media sosial. Ia menegaskan pihaknya siap menerima saran dan rekomendasi dari KPK untuk penyempurnaan sistem pengadaan.
“Pendapatnya KPK sangat kami dengarkan dan kami akan tindak lanjuti supaya lebih baik,” katanya.
Terkait pelaksanaan program, Mensos memastikan seluruh proses pengadaan dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Penetapan harga, kata dia, dilakukan melalui survei pasar dan konsultasi.
Untuk pengadaan sepatu siswa Sekolah Rakyat, setiap siswa mendapatkan empat pasang sepatu, yakni sepatu harian, olahraga, Pakaian Dinas Harian (PDH), dan Pakaian Dinas Lapangan (PDL).
Berdasarkan data realisasi, harga sepatu PDL ditetapkan dengan pagu Rp700.000 dan terealisasi Rp640.000. Sementara sepatu harian untuk jenjang SMP dan SMA terealisasi Rp300.000 dari pagu Rp500.000, serta Rp250.000 untuk jenjang SD.
Sebelumnya, beredar informasi di media sosial yang mempertanyakan harga sepatu dalam program tersebut. Mensos menjelaskan bahwa foto yang viral memperlihatkan dirinya bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan sepatu dari program Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bukan dari pengadaan Kemensos.
Dengan klarifikasi ini, Kemensos berharap polemik di masyarakat dapat diluruskan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap program Sekolah Rakyat. Pemerintah juga memastikan akan terus meningkatkan transparansi dalam setiap proses pengadaan ke depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
