Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah China mengambil langkah tegas dengan membatasi penggunaan teknologi agen kecerdasan buatan bernama OpenClaw di sejumlah instansi pemerintahan dan perusahaan milik negara. Kebijakan ini muncul setelah muncul kekhawatiran serius terkait potensi kebocoran data sensitif akibat akses luas yang dimiliki sistem tersebut.
Pembatasan ini menjadi langkah kontras di tengah dorongan inovasi teknologi dalam program nasional AI Plus. Meski sebelumnya didorong sebagai bagian dari transformasi digital, teknologi agen AI tersebut kini justru dinilai membawa risiko keamanan yang tidak kecil bagi lembaga pemerintah.
Berbeda dari chatbot biasa, OpenClaw memiliki kemampuan operasional otonom yang jauh lebih luas. Sistem ini dapat bekerja secara mandiri selama 24 jam untuk menjalankan berbagai tugas digital, mulai dari mengoperasikan terminal komputer, mengendalikan peramban internet, hingga mengelola proses tertentu di dalam sistem komputer.
Kemampuan otomatisasi tersebut dinilai sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi, teknologi ini mampu meningkatkan efisiensi kerja digital secara signifikan. Namun di sisi lain, fitur eksekusi langsung terhadap sistem juga membuka peluang penyalahgunaan apabila akses tersebut jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang.
Laporan dari Reuters dan The Business Times menyebutkan bahwa regulator di Beijing menyoroti besarnya akses yang diperlukan oleh sistem tersebut. Agar dapat berfungsi optimal, OpenClaw membutuhkan izin untuk mengakses data pengguna, aplikasi pihak ketiga, hingga koneksi jaringan eksternal.
Akses luas inilah yang memunculkan kekhawatiran bahwa data sensitif milik negara berpotensi terekspos. Selain itu, adanya kemungkinan eksploitasi oleh pihak luar juga menjadi faktor penting yang mendorong pemerintah mengambil langkah pembatasan.
Teknologi ini sendiri memiliki perjalanan perkembangan yang relatif cepat. Awalnya proyek tersebut muncul di platform pengembang GitHub pada November 2025 dengan nama Clawdbot, sebelum sempat berganti menjadi Moltbot. Pada 30 Januari 2026, proyek tersebut akhirnya resmi menggunakan nama OpenClaw.
Pada fase awal pengembangannya, teknologi tersebut bahkan mendapat dukungan dari sejumlah pemerintah daerah di China. Salah satunya adalah kota Shenzhen yang sempat memberikan berbagai bentuk insentif bagi pengembang aplikasi berbasis agen AI.
Namun dukungan tersebut mulai meredup setelah otoritas pusat mengeluarkan peringatan mengenai potensi risiko keamanan. Sejumlah pegawai di instansi pemerintah kini diminta melaporkan apabila telah memasang aplikasi OpenClaw di perangkat kerja mereka untuk dilakukan pemeriksaan keamanan.
Meski demikian, beberapa wilayah masih melakukan eksperimen terbatas. Salah satunya distrik Futian District yang disebut masih menjalankan uji coba teknologi agen AI tersebut dengan persetujuan dan pengawasan ketat.
Hingga kini, otoritas seperti Ministry of Industry and Information Technology serta State-owned Assets Supervision and Administration Commission belum memberikan pernyataan resmi mengenai kebijakan pembatasan penggunaan OpenClaw di lingkungan pemerintahan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
