Foto ilustrasi work from home. - ist - PNGtree
Harianjogja.com, JAKARTA—Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menegaskan bahwa wacana penerapan Work from Home (WFH) satu hari dalam sepekan memerlukan kajian mendalam agar tidak memukul produktivitas industri. Kadin menilai sektor manufaktur memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor jasa sehingga kebijakan ini tidak bisa diseragamkan.
Menurutnya, sektor jasa atau service industry relatif lebih fleksibel dalam menerapkan WFH karena tidak bergantung pada proses produksi fisik. Namun, kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi produktivitas sektor manufaktur sehingga membutuhkan pertimbangan lebih mendalam.
“Nah tentu kita mesti kaji, karena beberapa sektor seperti disampaikan tadi ada yang tentu masuk akal terutama di service industry. Tetapi di bidang manufaktur tentunya itu mesti dikaji,” ujar Anindya saat ditemui di Jakarta, dikutip Senin (23/3/2026).
Ia menambahkan dunia usaha saat ini tetap dituntut menjaga keseimbangan antara efisiensi dan produktivitas, terutama di tengah persaingan yang makin ketat di kawasan ASEAN. Oleh karena itu, penerapan kebijakan seperti WFH harus mempertimbangkan dampaknya terhadap daya saing industri.
“Yang penting fokusnya ialah bagaimana melakukan efisiensi tanpa menghilangkan produktivitas. Nah memang biasanya itu menggunakan teknologi,” katanya.
Kadin pun mendorong pemanfaatan teknologi sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan efisiensi tanpa harus mengorbankan output produksi, khususnya bagi sektor-sektor yang tidak sepenuhnya bisa menerapkan pola kerja jarak jauh. Rencana pemerintah untuk menerapkan WFH mengemuka sebagai bagian dari upaya efisiensi, termasuk penghematan bahan bakar minyak (BBM) akibat meningkatnya eskalasi konflik Timur Tengah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, secara kasar potensi penghematan BBM dari kebijakan ini bisa mencapai sekitar 20% dalam satu hari. “Ada hitungan kasar sekali. Bukan saya yang hitung, kira-kira 20 persen,” ujar Purbaya, Sabtu (21/3/2026).
Purbaya menjelaskan angka tersebut merupakan perhitungan kasar yang dilakukan pihak lain, bukan dirinya secara langsung. Dia menyebut, estimasi tersebut menunjukkan adanya potensi pengurangan konsumsi BBM yang cukup signifikan meski belum dihitung secara rinci.
Namun, pemerintah memutuskan kebijakan WFA hanya diterapkan satu hari. Menurut Purbaya, hal ini mempertimbangkan efektivitas kerja, karena tidak semua pekerjaan dapat dilakukan secara optimal melalui skema WFH.
Dia menilai ada kecenderungan produktivitas menurun jika WFH dilakukan terlalu sering. Oleh karena itu, pemerintah memilih opsi satu hari, yang jika digabung dengan akhir pekan dapat memberikan waktu jeda lebih panjang bagi pekerja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
