Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, ditemui di Kompleks Kepatihan, Senin (11/5/2026). Anisatul Umah-Harian Jogja.
Harianjogja.com, JOGJA—Kenaikan harga BBM non-subsidi mulai berdampak pada strategi pengelolaan anggaran operasional di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) DIY. Untuk menjaga efektivitas pelayanan publik tanpa menambah beban anggaran, Pemda DIY memperketat penggunaan kendaraan dinas dan memperluas pemanfaatan rapat daring melalui Zoom.
Langkah efisiensi tersebut dilakukan karena anggaran operasional tahun 2026 telah disusun secara ketat sejak awal. Kondisi itu membuat ruang penyesuaian anggaran menjadi sangat terbatas ketika terjadi kenaikan harga BBM non-subsidi.
Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengatakan penghematan penggunaan kendaraan dinas sebenarnya telah berjalan sejak adanya kebijakan efisiensi energi. Salah satu bentuknya ialah penerapan Car Free Day (CFD) di lingkungan Pemda DIY.
Menurutnya, desain anggaran Pemda DIY tahun 2026 telah memperhitungkan berbagai keterbatasan fiskal. Namun, kenaikan harga BBM non-subsidi membuat alokasi biaya operasional kendaraan dinas semakin tertekan sehingga penggunaan kendaraan harus lebih selektif.
"Jadi kita sekarang memilih mana yang sangat perlu, kita jaga untuk kemudian tidak mengurangi pelayanan masyarakat. Kalau misalnya ada kunjungan-kunjungan ya tidak usah satu orang satu mobil," ujarnya saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Senin (15/6/2026).
Made menjelaskan, kebijakan efisiensi telah diterapkan jauh sebelum harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan karena kondisi anggaran yang memang terbatas. Oleh sebab itu, kegiatan kunjungan lapangan maupun perjalanan dinas akan diprioritaskan hanya untuk agenda yang benar-benar mendesak.
"Yang urgen-urgen saja, kalau perlu Zoom, ya Zoom lah. Yang perlu koordinasi yang tidak harus datang, ya itu saja yang kita lakukan," katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan tidak ada perubahan anggaran pada tahun berjalan sehingga seluruh perangkat daerah harus mengoptimalkan pagu yang sudah tersedia, termasuk dalam pengelolaan kendaraan operasional.
Menurut Made, upaya efisiensi kendaraan dinas saat ini bahkan lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Pasalnya, sekitar 67% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
"Ketika kemudian ini berkurang kan juga sangat berimbas sekali ya terhadap anggaran kami di 2026 ini. Jadi ya kita perlu mencari yang betul-betul prioritas," lanjutnya.
Sebelumnya, Kepala Biro Umum dan Protokol Setda DIY, Teguh Suhada, mengungkapkan langkah penghematan harus ditempuh karena anggaran yang sudah ditetapkan tidak dapat langsung direvisi hanya akibat kenaikan harga BBM.
Ia menjelaskan, salah satu strategi yang diterapkan ialah membatasi penggunaan kendaraan dinas sekaligus mengurangi fasilitas kendaraan bagi tamu dari pemerintah pusat yang berkunjung ke DIY.
Menurut Teguh, apabila sebelumnya tamu dari kementerian meminta dukungan lima unit kendaraan, kini Pemda DIY hanya memfasilitasi sekitar tiga hingga empat unit kendaraan sesuai kebutuhan.
Selain itu, pembiayaan BBM yang ditanggung Pemda DIY hanya berlaku untuk aktivitas di wilayah DIY. Jika kendaraan digunakan untuk perjalanan ke luar daerah, seperti Magelang, biaya bahan bakar menjadi tanggung jawab instansi asal tamu tersebut.
"Kami hanya memfasilitasi unit mobilnya saja karena anggaran BBM kami sudah di efisiensi," ujarnya.
Teguh menambahkan, setiap kendaraan operasional telah memiliki alokasi anggaran bulanan sehingga seluruh perjalanan harus diprioritaskan berdasarkan tingkat urgensinya.
Sebagai contoh, kunjungan Gubernur DIY ke Gunungkidul yang sebelumnya didampingi dua kendaraan protokol kini cukup menggunakan satu kendaraan protokol.
Selain itu, Biro Protokol dan Rumah Tangga Setda DIY juga diminta berbagi armada kendaraan agar biaya operasional dapat ditekan. Pola tersebut akan diterapkan selama satu bulan sebelum dievaluasi berdasarkan kecukupan anggaran dan kebutuhan kegiatan keprotokolan maupun kerumahtanggaan.
"Jadi tidak sendiri-sendiri lagi karena keterbatasan anggaran BBM tadi," jelasnya.
Ia menambahkan, skema berbagi kendaraan juga berlaku untuk perjalanan pimpinan daerah. Misalnya ketika Sekda bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan kunjungan ke Kulonprogo atau Bantul, mereka akan menggunakan satu kendaraan berkapasitas besar seperti HiAce dibandingkan membawa mobil masing-masing.
Sementara itu, untuk kendaraan dinas jabatan seperti mobil Gubernur DIY dan Wakil Gubernur DIY, penggunaan anggarannya tetap mengacu pada plafon yang telah ditetapkan dalam Standar Harga Satuan Barang dan Jasa (SHBJ).
"Walaupun HiAce itu konsumsi BBM-nya juga naik, langkah ini jauh lebih efektif daripada membawa kendaraan sendiri-sendiri," lanjutnya.
Selain pengaturan armada, efisiensi penggunaan kendaraan dinas di DIY juga dilakukan melalui penerapan Car Free Day bagi pegawai setiap Jumat. Dalam kebijakan tersebut, sebagian pegawai menggunakan sepeda, angkutan umum, sepeda motor, maupun kendaraan pribadi sesuai jarak tempat tinggal masing-masing.
Menurut Teguh, kebijakan Work From Home (WFH) yang diterapkan setiap Rabu juga menjadi bagian dari strategi penghematan operasional sekaligus peningkatan efisiensi kerja di lingkungan Pemda DIY.
"Hari Rabu pun sebagian WFH harapan Pemda, langkah ini bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
