Satgas Dorong Inovasi Pembiayaan untuk Perkuat Konservasi Taman Nasion

JAKARTA — Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan Taman Nasional dan Konservasi Spesies Ikonik menggelar dialog bersama para pemimpin redaksi media nasional di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Rabu (5/8). Pertemuan tersebut menjadi forum untuk memaparkan perkembangan kerja Satgas sekaligus menghimpun masukan dari media dalam memperkuat komunikasi publik mengenai pengelolaan taman nasional dan perlindungan spesies ikonik Indonesia.

Dialog dihadiri Ketua Satgas Hashim Djojohadikusumo, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni selaku Wakil Ketua Bidang Regulasi, serta Mari Elka Pangestu sebagai Wakil Ketua Bidang Investasi. Berbagai isu dibahas dalam pertemuan tersebut, mulai dari inovasi pembiayaan konservasi, pengelolaan kawasan, pelibatan masyarakat, perdagangan karbon, Badan Layanan Umum (BLU), hingga berbagai skema pembiayaan berkelanjutan lainnya.

Ketua Satgas Hashim Djojohadikusumo menegaskan bahwa konservasi harus dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia. Menurutnya, pembiayaan konservasi tidak semata-mata bertujuan menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian ekosistem sebagai fondasi kehidupan, ketahanan lingkungan, dan kesejahteraan generasi mendatang.

"Melindungi alam, menyejahterakan masyarakat, dan membangun masa depan Indonesia merupakan satu kesatuan. Inovasi pembiayaan dibutuhkan agar upaya konservasi dapat berlangsung secara berkelanjutan serta memberikan manfaat yang nyata dan berkeadilan bagi masyarakat sekitar kawasan," ujar Hashim.

Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa 57 Taman Nasional dengan luas sekitar 27 juta hektare merupakan aset strategis bangsa yang perlu dikelola secara optimal. Karena itu, pemerintah membutuhkan berbagai terobosan agar pengelolaan kawasan konservasi semakin efektif melalui penguatan tata kelola, kolaborasi multipihak, serta dukungan sumber pembiayaan yang berkelanjutan.

"Diperlukan sebuah terobosan. Kami menyambut baik kebijakan Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026. Satgas ini diarahkan untuk merevitalisasi 13 Taman Nasional serta dua lanskap konservasi spesies ikonik dengan melibatkan perguruan tinggi, LSM, dan berbagai organisasi yang bergerak di bidang konservasi," kata Raja Juli.

Di sisi lain, Wakil Ketua Bidang Investasi Satgas Mari Elka Pangestu menjelaskan bahwa konservasi merupakan investasi untuk menjaga masa depan. Saat ini, dukungan pendanaan yang tersedia baru mampu memenuhi sekitar 26 persen dari kebutuhan ideal pengelolaan Taman Nasional. Oleh karena itu, diperlukan diversifikasi sumber pembiayaan melalui kombinasi pendanaan publik, swasta, filantropi, pembayaran berbasis hasil, kredit karbon, payment for ecosystem services, hingga instrumen tematik seperti species bond.

"Konservasi adalah investasi masa depan. Apabila ekosistem terganggu, jasa lingkungan seperti air, udara, dan berbagai fungsi ekologis lainnya juga akan terdampak. Karena konservasi merupakan pekerjaan jangka panjang, sumber pembiayaannya harus beragam dan berkelanjutan," ujar Mari Elka.

Sebagai langkah awal, Satgas menetapkan 13 Taman Nasional prioritas berdasarkan keterwakilan ekosistem, nilai keanekaragaman hayati, keberadaan spesies ikonik, potensi karbon, serta partisipasi masyarakat. Kawasan tersebut meliputi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Rinjani, Lorentz, Wakatobi, Komodo, Tanjung Puting, Ujung Kulon, Way Kambas, Sebangau, Gunung Leuser, Manusela, Mutis Timau, dan Mamberamo Foja. Masing-masing kawasan akan dikembangkan dengan model pembiayaan yang disesuaikan dengan karakteristik ekosistem, kebutuhan konservasi, kondisi sosial masyarakat, serta tantangan pengelolaannya.

Dalam sesi diskusi, para pemimpin redaksi turut memberikan berbagai masukan terkait tata kelola pembiayaan, pelibatan masyarakat, upaya mencegah komersialisasi kawasan, tekanan dari aktivitas perkebunan dan pertambangan, hingga keberlanjutan program Satgas.

Pemerintah menegaskan bahwa pengembangan berbagai sumber pembiayaan bukan dimaksudkan untuk mengomersialkan Taman Nasional, melainkan sebagai instrumen memperkuat perlindungan ekosistem, meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan, sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi.

"Perdagangan karbon bukan tujuan akhir. Tujuannya adalah memastikan hutan tetap terjaga, keanekaragaman hayati meningkat, dan masyarakat memperoleh manfaat. Dalam mekanisme MRV perdagangan karbon, pelibatan masyarakat menjadi salah satu indikator penting," kata Raja Juli.

Ia juga menekankan bahwa pengelolaan taman nasional tetap mengedepankan aspek ekologis.

"Prinsipnya adalah ecological before tourism. Taman Nasional bukan kawasan yang dinilai semakin baik ketika semakin banyak orang datang. Justru ketika ekologinya semakin terjaga, nilai kawasan tersebut akan semakin meningkat," tegas Raja Juli.

Hashim menambahkan bahwa masyarakat harus menjadi bagian utama dalam perlindungan kawasan konservasi. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat harus berjalan seiring dengan tanggung jawab menjaga kelestarian hutan.

"Hak masyarakat harus kita berikan. Namun, hak tersebut juga perlu dibarengi dengan kewajiban untuk menjaga hutan. Masyarakat harus menjadi bagian dari upaya perlindungan kawasan dan memperoleh manfaat yang adil dari keberhasilan konservasi," ujar Hashim.

Ia juga menjelaskan bahwa Satgas Inovasi Pembiayaan Taman Nasional dan Konservasi Spesies Ikonik memiliki mandat yang berbeda dengan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), meski keduanya saling melengkapi dalam menjaga kawasan hutan.

"Ada Satgas PKH untuk menertibkan kebun dan tambang yang berada di dalam kawasan hutan. Fokusnya berbeda, tetapi seluruh langkah pemerintah harus saling mendukung agar kawasan hutan terlindungi dan masyarakat memperoleh manfaat," jelas Hashim.

Ke depan, Satgas memastikan keberlanjutan program akan diperkuat melalui penyempurnaan regulasi, tata kelola yang akuntabel, pengembangan sumber pembiayaan berkelanjutan, penguatan kemitraan multipihak, serta pelibatan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, media juga dinilai memiliki peran strategis untuk menyampaikan informasi yang akurat mengenai tujuan, prinsip, tata kelola, dan perkembangan inovasi pembiayaan konservasi kepada masyarakat luas. (Advertorial)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.