Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari di Kantor Bakom, Jakarta. ANTARA TV
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah mulai merombak pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menitikberatkan pada pembenahan tata kelola, peningkatan kualitas layanan, serta perluasan jangkauan penerima manfaat.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Muhammad Qodari, menyebut evaluasi program kini difokuskan pada sejumlah aspek strategis agar manfaat MBG semakin optimal dan tepat sasaran.
Salah satu perubahan penting menyasar skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selama ini, seluruh SPPG menerima insentif dengan nominal yang sama tanpa mempertimbangkan jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah.
Ke depan, skema tersebut akan diubah menjadi lebih proporsional. Besaran insentif akan disesuaikan dengan cakupan layanan setiap SPPG, sehingga lebih mencerminkan beban kerja di lapangan.
“Dengan skema baru ini, insentif akan bervariasi sesuai jumlah penerima manfaat. Potensi efisiensi anggaran bisa mencapai Rp1 triliun dalam setahun,” ujar Qodari dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026).
Selain aspek pembiayaan, pemerintah juga akan menata ulang tata kelola operasional SPPG. Penataan ini mencakup standar pengelolaan, kelengkapan sarana prasarana, hingga jaminan keamanan dan kesehatan dalam proses distribusi makanan.
Langkah tersebut diambil untuk memastikan seluruh unit layanan memenuhi standar yang telah ditetapkan, sehingga kualitas pelayanan dapat lebih merata di berbagai daerah.
Tak hanya itu, evaluasi juga menyasar kualitas produk makanan yang diberikan kepada masyarakat. Pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap kandungan gizi dan higienitas makanan agar benar-benar memberikan manfaat kesehatan.
“Dari sisi produk, baik nilai gizi maupun higienitas akan ditingkatkan agar hasilnya lebih optimal,” jelasnya.
Perluasan jangkauan penerima manfaat juga menjadi fokus utama evaluasi. Pemerintah menargetkan wilayah 3T—tertinggal, terdepan, dan terluar—yang selama ini belum terlayani secara maksimal dapat segera terakomodasi.
Selain itu, perhatian khusus diberikan kepada kelompok rentan yang disebut 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kelompok ini dinilai paling membutuhkan intervensi gizi karena berada pada fase krusial pertumbuhan dan perkembangan.
Menurut Qodari, program MBG tidak semata-mata ditujukan untuk menekan angka gizi buruk, tetapi juga menjadi bagian dari strategi besar meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda.
Untuk memastikan program berjalan optimal, pemerintah juga akan memperkuat koordinasi lintas sektor. Sinergi melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, hingga Dewan Ekonomi Nasional.
Dengan pembenahan menyeluruh ini, pemerintah berharap Program MBG mampu berjalan lebih efektif, efisien, dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sekaligus memperkuat fondasi kesehatan nasional di masa depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Abdul Hamied Razak Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
