Harianjogja.com, JAKARTA—Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia kembali meningkat pada Februari 2026 dan mencapai 437,9 miliar dolar AS. Meski naik, rasio terhadap produk domestik bruto (PDB) tercatat masih terkendali di level 29,8 persen.
Data dari Bank Indonesia menunjukkan angka tersebut lebih tinggi dibanding Januari 2026 yang sebesar 434,9 miliar dolar AS. Secara tahunan, pertumbuhan ULN juga menguat menjadi 2,5 persen, naik dari 1,7 persen pada bulan sebelumnya.
Direktur Departemen Komunikasi BI Anton Pitono menjelaskan peningkatan ini terutama didorong oleh sektor publik, khususnya bank sentral.
Masuknya modal asing ke instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) menjadi salah satu faktor utama yang mendorong kenaikan tersebut. Langkah ini sejalan dengan kebijakan moneter yang bertujuan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global.
Utang Pemerintah Tetap Dominan
ULN pemerintah pada Februari 2026 tercatat sebesar 215,9 miliar dolar AS dengan pertumbuhan 5,5 persen secara tahunan. Angka ini sedikit melambat dibanding bulan sebelumnya yang mencapai 5,6 persen.
Penggunaan utang pemerintah sebagian besar dialokasikan untuk sektor kesehatan dan kegiatan sosial, administrasi pemerintahan dan jaminan sosial, pendidikan, konstruksi, serta transportasi dan pergudangan.
Mayoritas utang pemerintah juga didominasi oleh tenor jangka panjang dengan porsi hampir seluruhnya atau 99,98 persen dari total ULN pemerintah.
Di sisi lain, ULN sektor swasta justru menunjukkan tren penurunan. Posisinya tercatat sebesar 193,7 miliar dolar AS atau turun 0,7 persen secara tahunan.
Penurunan ini dipengaruhi oleh berkurangnya pinjaman dari lembaga keuangan maupun perusahaan non-keuangan. Meski demikian, sektor industri pengolahan, jasa keuangan, energi, serta pertambangan masih menjadi penyumbang terbesar dengan porsi lebih dari 80 persen.
ULN swasta juga tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa sekitar 76 persen.
Secara keseluruhan, struktur ULN Indonesia masih didominasi utang jangka panjang dengan porsi mencapai 84,9 persen. Kondisi ini dinilai membantu menjaga stabilitas risiko pembiayaan.
Bank Indonesia bersama pemerintah disebut terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN. Upaya ini dilakukan agar utang tetap digunakan secara optimal untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan menjaga pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, berbagai langkah mitigasi risiko juga terus dilakukan guna memastikan stabilitas perekonomian nasional tetap terjaga di tengah dinamika global.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
