Foto ilustrasi Koperasi Desa, dibuat menggunakan Artificial Intelligence.
Harianjogja.com, SLEMAN—Pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Tamanmartani masih menunggu terbitnya izin operasional Klinik Pratama yang diajukan melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman. Kehadiran klinik tersebut disiapkan sebagai solusi layanan kesehatan setelah rencana integrasi puskesmas pembantu ke koperasi belum memiliki kepastian aturan teknis dari pemerintah pusat.
Proses perizinan Klinik Pratama KDMP Tamanmartani kini telah memasuki tahap evaluasi setelah tim Dinkes Sleman bersama Asosiasi Klinik melakukan visitasi lapangan pada 12 Mei 2026. Pengurus koperasi juga diminta melakukan sejumlah perbaikan sebelum izin operasional resmi diterbitkan.
Ketua KDMP Sleman, Mawardi, mengatakan legalitas operasional menjadi syarat utama agar seluruh unit usaha koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat.
Menurut dia, setiap unit usaha di KDMP Tamanmartani harus melalui tahapan administrasi dan regulasi yang jelas agar tidak memunculkan persoalan hukum maupun administrasi di kemudian hari.
“Operasional setiap unit usaha di KDMP Tamanmartani perlu dilakukan dengan melalui tahapan legal yang jelas, sehingga tidak menimbulkan persoalan administrasi atau pelanggaran yang justru mengurangi rasa percaya masyarakat,” kata Mawardi, Sabtu (16/5/2026).
Ia menjelaskan Klinik Pratama Tamanmartani telah dilengkapi berbagai peralatan medis dan sarana pendukung lain dengan nilai pengadaan mencapai sekitar Rp160 juta. Sementara kebutuhan investasi awal secara keseluruhan, termasuk ruangan dan tenaga kesehatan, diperkirakan mencapai Rp250 juta.
Pendanaan pembangunan unit layanan kesehatan tersebut berasal dari pinjaman Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) senilai Rp750 juta yang juga digunakan untuk pengembangan unit usaha lain di bawah KDMP.
Mawardi menyebut sebagian dana juga dialokasikan untuk pengembangan unit usaha sembako sebesar Rp200 juta dan sarana produksi pertanian sebesar Rp100 juta.
Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Sleman, dr. Raditya Kusuma Tejamurti, mengatakan KDMP Tamanmartani telah mengajukan izin operasional Klinik Pratama melalui sistem online single submission (OSS) dengan klasifikasi KBLI Klinik Swasta.
“Kami sudah melakukan visitasi ke klinik tanggal 12 Mei kemarin bersama tim dari Dinas Kesehatan Sleman dan dari Asosiasi Klinik,” kata Raditya saat dihubungi, Sabtu.
Menurut Raditya, hasil visitasi berupa saran dan evaluasi akan disampaikan kepada pengurus KDMP pada Senin (18/5/2026). Setelah itu, pengelola klinik wajib menindaklanjuti catatan perbaikan sebagai syarat lanjutan penerbitan izin operasional.
Ia menegaskan proses yang berjalan saat ini masih terbatas pada izin operasional fasilitas klinik dan belum mencakup izin praktik tenaga kesehatan yang nantinya diurus setelah izin klinik diterbitkan.
“Visitasi yang kami lakukan hanya terbatas untuk perizinan operasional klinik. Ini belum termasuk surat izin praktik tenaga kesehatannya. Pengurusannya setelah izin klinik terbit,” katanya.
Sebelumnya, muncul rencana integrasi puskesmas pembantu ke dalam KDMP. Namun hingga kini belum ada kejelasan petunjuk teknis dari pemerintah pusat mengenai mekanisme pelaksanaannya.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Sleman, Seruni Angreni Susila, mengatakan aspek kepemilikan dan pemeliharaan aset menjadi salah satu persoalan yang perlu dipastikan dalam skema integrasi tersebut. Menurut dia, seluruh penggunaan aset harus memiliki dasar hukum tertulis agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
