Iran Siapkan Pembukaan Selat Hormuz, Tunggu Komitmen AS

Harianjogja.com, ISTANBUL— Iran menyatakan siap membuka kembali Selat Hormuz setelah tercapai kesepakatan mengenai rute pelayaran dengan Oman. Namun, pembukaan jalur strategis tersebut masih bergantung pada pemenuhan komitmen Amerika Serikat (AS) berdasarkan Memorandum Islamabad yang ditandatangani pada Juni.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan kesepakatan mengenai rute pelayaran melalui Selat Hormuz telah dicapai bersama Oman. Pernyataan itu disampaikan pada Jumat (28/8) dan dikutip kantor berita Iran, IRNA.

"Kami telah menyepakati rute pelayaran melalui Hormuz dengan Oman, dan jika AS memenuhi komitmennya berdasarkan nota kesepahaman tersebut, kami akan membuka selat itu," kata Pezeshkian, sebagaimana dikutip kantor berita Iran, IRNA.

Menurut Pezeshkian, rencana mengenai rute pelayaran tersebut juga telah disampaikan kepada Pemimpin Tertinggi Iran. Pemerintah Iran kini menindaklanjuti kesepakatan tersebut sembari menunggu pelaksanaan komitmen AS.

"Saat ini kami sedang menindaklanjuti masalah tersebut. Jika AS memenuhi komitmennya terkait pencabutan sanksi dan blokade, pelepasan aset, dimulainya investasi, serta pengakhiran perang di Lebanon, kami juga akan membuka Selat Hormuz," katanya.

Pezeshkian menyebut pembicaraan antara Iran dan AS menunjukkan adanya pengakuan dari pihak AS bahwa kedua negara perlu kembali mengacu pada nota kesepahaman tersebut.

"Sejauh perkembangan pembicaraan yang ada, pihak AS juga mengakui bahwa kita harus kembali pada nota kesepahaman tersebut," tambahnya, merujuk pada pihak AS.

Dewan Keamanan Nasional Iran Capai Konsensus

Pezeshkian mengatakan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran telah mencapai konsensus mengenai kesepakatan tersebut. Dari 13 anggota, sebanyak 12 orang memberikan suara mendukung.

"Kebijaksanaan kolektif ini merupakan pencapaian besar," ujarnya.

Presiden Iran juga memaparkan perkembangan ekonomi yang berkaitan dengan pelaksanaan nota kesepahaman. Dia mengatakan sanksi dan blokade pada awalnya telah dicabut, sedangkan negosiasi mengenai pelepasan dana Iran yang dibekukan sudah dimulai.

Selain itu, Iran tengah mempersiapkan rencana investasi senilai 300 miliar dolar AS atau sekitar Rp5.327 triliun.

Pada saat yang sama, Pezeshkian menyebut angka impor dan ekspor Iran mengalami penurunan antara 25 persen hingga 35 persen. Menurut dia, sanksi terhadap sektor perbankan dan petrokimia juga telah dihapus berdasarkan nota kesepahaman tersebut.

Dalam periode ketika kesepakatan itu berlaku, Iran disebut telah mengekspor hampir 90 juta barel minyak.

Pemerintah Iran juga telah membahas rencana investasi dengan Qatar dan Uni Emirat Arab. Namun, Pezeshkian menegaskan proyek-proyek tersebut tidak dapat dilanjutkan apabila perang masih berlangsung.

Iran Ingin Kembalikan Pelayaran Hormuz

Iran, kata Pezeshkian, berupaya mengembalikan kondisi Selat Hormuz seperti sebelum terjadi gangguan. Jalur perairan tersebut menjadi perhatian utama dalam pembicaraan Iran, Oman, dan AS.

"Namun, karena mereka tidak mematuhi nota kesepahaman tersebut, akhirnya gagal."

Iran dan Oman telah membahas pengaturan lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz sejak nota kesepahaman yang dicapai Washington dan Teheran gagal terlaksana bulan lalu.

Dalam kesepakatan tersebut, AS dan Iran sepakat memperpanjang gencatan senjata pada April. Kedua negara juga menyetujui langkah bertahap untuk mengizinkan pelayaran melalui Selat Hormuz kembali ke tingkat sebelum perang.

Langkah itu dilakukan bersamaan dengan pembicaraan kedua pihak mengenai penyelesaian akhir untuk mengakhiri perang yang dimulai pada Februari.

Dengan kondisi tersebut, pembukaan kembali Selat Hormuz masih berkaitan erat dengan pelaksanaan komitmen yang telah disepakati dalam nota kesepahaman.

Iran Hadapi Tekanan Energi Dalam Negeri

Selain membahas Selat Hormuz, Pezeshkian menyoroti tekanan energi yang sedang dihadapi Iran. Dia menggambarkan situasi dalam negeri sebagai kondisi masa perang karena jalur transportasi terblokir, barang-barang tidak masuk, dan pendapatan negara mengalami penurunan.

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah Iran tetap harus memastikan ketersediaan bensin bagi masyarakat.

"Kita sedang dalam keadaan perang. Pertama, kita harus memahami bahwa kita sedang berperang. Jalur saat ini terblokir, dan barang-barang tidak masuk. Bensin adalah salah satu dari barang-barang tersebut," ujarnya.

Pemerintah Iran belum menetapkan kapan maupun seberapa besar kenaikan harga bensin akan diberlakukan. Menurut Pezeshkian, satu-satunya usulan yang tengah dipertimbangkan berkaitan dengan tingkat harga ketiga untuk konsumsi yang melampaui kuota reguler.

"Tarif yang diusulkan untuk kuota ketiga ini adalah sekitar 10.000 toman. Rumor mengenai harga 50.000 toman tidaklah benar," katanya, seraya menambahkan bahwa konsultasi dengan pihak yudikatif dan parlemen diperlukan sebelum langkah apa pun diterapkan.

Pemerintah Dorong Transportasi Umum

Dalam situasi tekanan energi tersebut, Pezeshkian mengimbau masyarakat meningkatkan penggunaan transportasi umum. Pemerintah juga mempertimbangkan sejumlah kebijakan untuk menekan konsumsi bahan bakar.

"Kita berada dalam kondisi masa perang. Infrastruktur kita, termasuk pembangkit listrik serta sumber daya minyak dan gas, telah menjadi sasaran serangan, dan produksi energi telah menurun," ujarnya.

Sejumlah kebijakan yang sedang dipertimbangkan pemerintah Iran mencakup penerapan kerja jarak jauh, perluasan layanan transportasi umum, penerapan standar efisiensi kendaraan yang lebih tinggi, serta elektrifikasi taksi dan sepeda motor.

Langkah-langkah tersebut diarahkan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar tanpa menambah beban bagi masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara