Aktivitas kapal nelayan di Pantai Baron di Kalurahan Kemadang, Tanjungsari. Foto diambil 17 Agustus 2023 - Harian Jogja/David Kurniawan
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL— Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memastikan kesiapan penuh penerapan sistem pembayaran non-tunai (Cashless) di Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) Baron yang mulai diberlakukan bulan ini. Infrastruktur jaringan hingga perangkat pendukung diklaim telah siap digunakan tanpa kendala berarti.
Sekretaris Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Gunungkidul, Eko Nur Cahyo, menegaskan kawasan TPR Baron tidak termasuk zona blank spot. “TPR Baron tidak masuk zona blank spot sehingga tidak ada masalah untuk penerapan pembayaran secara nontunai,” katanya, Selasa (5/5/2026).
Ia menjelaskan, persiapan telah dilakukan melalui koordinasi lintas sektor serta pengadaan perangkat pendukung. Salah satunya adalah penyediaan 16 unit mesin Mobile Point of Sales (MPOS) hasil kerja sama dengan BPD DIY.
“Ini sudah termasuk mesin cadangan sehingga jika ada kendala bisa langsung diganti,” ujarnya.
Dalam implementasinya, wisatawan dapat melakukan pembayaran menggunakan QRIS maupun uang elektronik (e-money). Sistem ini akan berlaku penuh selama 24 jam, baik siang maupun malam hari.
Selain perangkat, kesiapan sumber daya manusia juga menjadi perhatian. Petugas di lapangan telah mendapatkan bimbingan teknis untuk memastikan operasional sistem nontunai berjalan optimal.
“Kesiapan SDM juga kami perhatikan dengan memberikan pelatihan terkait penerapan pembayaran nontunai secara penuh,” kata Eko.
Penerapan sistem cashless ini merupakan bagian dari strategi Pemkab Gunungkidul untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata. Selain meningkatkan efisiensi, sistem ini juga diharapkan mampu menekan potensi kebocoran retribusi.
“Kalau di TPR Baron sukses, maka bisa diterapkan di TPR lainnya,” imbuhnya.
Dukungan juga datang dari DPRD Gunungkidul. Anggota Komisi B, Ery Agustin Sudiyanti, menilai langkah ini tepat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan retribusi wisata.
Ia menyebut capaian PAD sektor pariwisata sudah cukup baik, mencapai lebih dari Rp17 miliar dalam waktu kurang dari empat bulan. Namun, masih ada celah kebocoran yang perlu ditutup melalui sistem pembayaran digital.
“Solusinya memang dengan pembayaran online agar kebocoran bisa ditekan,” ujarnya.
Menurutnya, penerapan sistem nontunai harus didukung sarana dan prasarana yang memadai agar berjalan lancar di lapangan.
Dengan kesiapan infrastruktur, SDM, dan dukungan kebijakan, Pemkab Gunungkidul optimistis penerapan 100 persen cashless di TPR Baron dapat menjadi model pengelolaan retribusi wisata yang lebih transparan dan modern.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
