Ilustrasi pajak. - Freepik
Harianjogja.com, KULONPROGO— Tenggat waktu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kulonprogo semakin dekat. Namun, lima kalurahan masih mencatatkan realisasi pembayaran di bawah 50 persen hingga pertengahan Juli 2026. Pemerintah Kabupaten Kulonprogo pun menggencarkan sosialisasi dan berbagai kemudahan pembayaran untuk mendorong percepatan pelunasan pajak sebelum batas waktu 30 September 2026.
Rendahnya capaian pembayaran PBB-P2 di sejumlah wilayah menjadi perhatian karena pajak daerah tersebut berkontribusi terhadap pembiayaan pembangunan. Selain sosialisasi secara langsung, masyarakat juga diberikan kemudahan pembayaran secara digital agar kewajiban perpajakan dapat dipenuhi tepat waktu.
Berdasarkan data yang diterima Harianjogja.com, lima kalurahan dengan realisasi PBB-P2 terendah di Kabupaten Kulonprogo ialah Kalurahan Margosari, Cerme, Karangwuni, Giripeni, dan Garongan. Kelimanya masih mencatatkan realisasi pembayaran di bawah 50 persen.
Kepala Bidang Pelayanan, Pendaftaran, dan Penetapan Pajak Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulonprogo, Nurwati, mengatakan persentase realisasi pembayaran di lima kalurahan tersebut berkisar antara 35,97 persen, 35,81 persen, 35,46 persen, 33,20 persen, dan yang terendah 31,98 persen.
Ia mengingatkan masyarakat bahwa batas akhir pembayaran PBB-P2 ditetapkan pada 30 September 2026. Untuk itu, BKAD terus berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui berbagai langkah sosialisasi.
"Himbauan untuk bayar pajak baik secara langsung maupun melalui media sosial, menyediakan kemudahan membayar pajak secara digital akan menjadi upaya kami untuk dapat memenuhi target PBB-P2," jelas Nurwati saat dikonfirmasi, Senin (20/7/2026).
Menurut Nurwati, wilayah kapanewon turut berperan dalam mendorong kepatuhan pembayaran PBB-P2 melalui koordinasi dan pembinaan kepada pemerintah kalurahan. Kendati demikian, keberhasilan pelunasan pajak tidak hanya ditentukan oleh satu pihak semata.
Ia menjelaskan percepatan pembayaran PBB-P2 merupakan hasil sinergi antara BKAD Kabupaten Kulonprogo, pemerintah kapanewon, pemerintah kalurahan, para dukuh, hingga kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak.
"Jadi keberhasilan tidak ditentukan oleh faktor kecamatan saja. Memang ada kalurahan yang setiap tahun menunjukkan kinerja baik karena koordinasi dan sosialisasinya berjalan efektif," tambah Nurwati.
Sementara itu, Lurah Karangwuni, Anwar Musadad, membenarkan realisasi pembayaran PBB-P2 di wilayahnya masih berada di angka 35,64 persen. Ia menilai pola pembayaran masyarakat di Kalurahan Karangwuni cenderung meningkat menjelang batas akhir pembayaran.
Menurutnya, terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi waktu pembayaran masyarakat, mulai dari kondisi ekonomi hingga warga yang masih menunggu hasil panen sebelum melunasi kewajiban pajaknya.
"Karena mungkin juga kondisi ekonomi, masyarakat baru mengalami kesulitan. Di sisi lain, ada beberapa yang belum panen. Jadi masyarakat itu masih menunggu hasil panenan untuk membayar PBB-P2. Kadang juga ada karena deadline-nya September jadi bayarnya pas Agustus besok," ujar Anwar.
Menyikapi capaian yang masih rendah tersebut, Pemerintah Kalurahan Karangwuni melakukan sejumlah upaya jemput bola untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran PBB-P2.
Pemerintah Kalurahan Karangwuni bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setempat dengan membuka layanan pembayaran terjadwal di setiap perpadukuhan atau dusun. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus memudahkan akses pembayaran pajak.
"Tentu kita melakukan program jemput bola. Kami bekerja sama dengan BUMDes Kalurahan Karangwuni untuk membuka layanan pembayaran terjadwal di setiap perpadukuhan (dusun). Langkah ini lumayan signifikan untuk mempermudah akses masyarakat," jelas Anwar.
Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah dan pemerintah kalurahan diharapkan mampu meningkatkan realisasi pembayaran PBB-P2 sebelum tenggat waktu berakhir sehingga target penerimaan pajak daerah dapat tercapai dan mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kulonprogo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Yudhi Kusdiyanto Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
