Suasana SMK Wijaya Kusum di Jl. Pleret Raya, Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Kamis (9/7/2026). /Solopos-Dhima Wahyu Sejati.
Harianjogja.com, SOLO—Sebanyak 162 ijazah lulusan SMK Wijaya Kusuma Solo dari angkatan 2008 hingga 2025 masih tersimpan di sekolah karena para alumni memiliki tunggakan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Total tunggakan yang belum terselesaikan mencapai Rp336 juta, sehingga pihak sekolah menawarkan kebijakan keringanan pembayaran hingga 40 persen sebagai jalan keluar.
Kepala SMK Wijaya Kusuma Solo, Harsono, mengatakan persoalan ijazah yang belum diambil mulai dipetakan secara menyeluruh setelah dirinya dipercaya memimpin sekolah pada Oktober 2022.
Tunggakan SPP Masih Capai Rp336 Juta
Harsono mengungkapkan dirinya langsung meminta pendataan terhadap seluruh ijazah yang belum diambil beserta nilai tunggakan masing-masing lulusan.
"Saat itu saya perintahkan untuk merekap ijazah yang belum diambil beserta nilai tunggakannya. Awalnya muncul angka Rp373 juta, kemudian setelah kami hubungi para wali kelas dan alumni, ada yang mengambil hingga tunggakan tersisa Rp336 juta dari 162 siswa," ungkap Harsono saat ditemui di kantornya, Kamis (9/7/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak. Alumni kesulitan memperoleh pekerjaan karena belum memegang ijazah asli, sementara sekolah juga harus menyimpan dokumen penting tersebut dalam jangka waktu lama.
"Menyimpan ijazah di sekolah itu risikonya besar, terutama ancaman rayap. Alhamdulillah selama ini aman karena disimpan di lemari besi,” katanya.
Harsono menjelaskan besaran tunggakan setiap lulusan berbeda-beda. Sebagian hanya menunggak ratusan ribu rupiah, sedangkan yang tertinggi mencapai Rp6 juta.
“Tunggakan per anak itu rata-rata Rp1 juta sampai Rp2 juta. Tapi ada yang di bawah Rp1 juta, ada yang Rp6 juta,” katanya.
Faktor Ekonomi Jadi Penyebab
Harsono menilai mayoritas tunggakan terjadi karena kondisi ekonomi keluarga yang terbatas. Persoalan tersebut hampir selalu muncul setiap tahun.
Pada tahun lalu, misalnya, terdapat sekitar 23 lulusan yang masih memiliki tunggakan dari total 54 siswa yang lulus.
Di sisi lain, tunggakan SPP turut memengaruhi kondisi keuangan sekolah karena sebagian besar pendapatan digunakan untuk membayar gaji tenaga pendidik dan karyawan.
Saat ini SMK Wijaya Kusuma Solo memiliki 24 guru dan enam karyawan aktif. Menurut Harsono, sekolah swasta sangat bergantung pada dana partisipasi masyarakat karena dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hanya dapat dialokasikan maksimal 40 persen untuk honor guru.
"Sekolah swasta kalau tidak ada dana dari masyarakat susah berjalannya. Gaji untuk 24 guru dan 6 karyawan tentu membutuhkan biaya tersendiri. Sempat suatu bulan kami harus memutar otak mencari dana talangan agar operasional tetap jalan," katanya.
Yayasan Beri Diskon Tunggakan 40 Persen
Untuk membantu alumni memperoleh ijazah, Harsono mengajukan permohonan kepada yayasan agar diberikan keringanan pembayaran.
Usulan tersebut disetujui dengan memberikan potongan tunggakan sebesar 40 persen bagi setiap lulusan yang masih memiliki kewajiban pembayaran.
Setelah kebijakan diterapkan, sekolah langsung menyosialisasikan program tersebut kepada orang tua dan alumni.
“Dengan adanya diskon atau keringanan ini, harapan kami uang tersebut bisa cair, meskipun hanya Rp100 juta hingga Rp150 juta, itu sudah sangat membantu finansial sekolah," jelasnya.
Alumni Tetap Dibantu Melamar Kerja
Meski ijazah asli belum dapat diserahkan, sekolah tetap memberikan solusi bagi alumni yang membutuhkan dokumen untuk melamar pekerjaan.
Harsono mengatakan alumni yang membuat surat pernyataan kesanggupan mengangsur tunggakan tetap diperbolehkan membawa fotokopi ijazah sebagai syarat mencari pekerjaan.
"Ada yang datang membuat surat pernyataan akan mengangsur setiap bulan, lalu meminta fotokopi ijazah untuk melamar kerja. Kami berikan. Karena kalau mereka bisa bekerja, mereka bisa mengangsur. Ini saling menguntungkan," tambah Harsono.
Pendekatan serupa juga diterapkan kepada siswa aktif. Harsono menegaskan tidak ada siswa yang dilarang mengikuti ujian hanya karena belum melunasi SPP.
Sebaliknya, sekolah memilih berdialog dengan orang tua untuk mencari solusi pembayaran, termasuk melalui skema cicilan.
Selain itu, sekolah bersama yayasan juga rutin memberikan beasiswa maupun pembebasan SPP kepada siswa berprestasi, siswa dari keluarga kurang mampu, dan anak yatim.
“Sekolah kami juga masuk sekolah mitra dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, jadi ada kuota untuk masyarakat kurang mampu untuk sekolah di sini full gratis dan dibiayai oleh pemerintah,” katanya.
Di tengah tantangan keuangan yang dihadapi, Harsono memastikan SMK Wijaya Kusuma Solo tetap memberikan layanan pendidikan bagi siswa pada tiga program keahlian, yakni Akuntansi, Perkantoran, dan Bisnis Digital.
Pada penerimaan peserta didik baru tahun ajaran ini, sekolah tersebut menerima 83 siswa baru yang terbagi ke dalam tiga kelas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
