Sekolah Rakyat Diperluas, Pemerintah Bidik 150 Ribu Siswa Tahun Depan

Sejumlah orang tua ada yang mengantre dan menunggu proses anaknya masuk asrama Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kulonprogo, Jumat (31/7/2026)/Harian Jogja-Khairul Ma\'arif\r\n

Harianjogja.com, TANGERANG—Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan lebih dari 150.000 siswa dari berbagai kabupaten dan kota di Indonesia dapat mengikuti program Sekolah Rakyat pada 2027. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, anak putus sekolah, hingga anak jalanan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan target tersebut akan dicapai melalui pengembangan program rintisan Sekolah Rakyat yang saat ini terus diperluas ke berbagai daerah.

Menurut pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, pemerintah memiliki target jangka panjang agar setiap kabupaten dan kota di Indonesia memiliki setidaknya satu gedung permanen Sekolah Rakyat yang mampu menampung lebih dari 2.000 siswa.

“Target jangka panjang pemerintah adalah agar setiap kabupaten/kota minimal memiliki satu gedung permanen Sekolah Rakyat dengan daya tampung lebih dari 2.000 siswa,” kata Saifullah Yusuf di Tangerang, Sabtu (8/8/2026).

Saat ini, jumlah siswa yang telah bergabung dalam program Sekolah Rakyat mencapai lebih dari 43.000 orang. Angka tersebut diproyeksikan meningkat tajam pada tahun depan seiring penyelesaian pembangunan berbagai fasilitas pendidikan permanen di sejumlah daerah.

Saifullah Yusuf menjelaskan, target peningkatan jumlah siswa tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan akses pendidikan semakin terbuka bagi kelompok masyarakat yang selama ini sulit menjangkau pendidikan formal.

“Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, jumlah tersebut ditargetkan melonjak menjadi lebih dari 150.000 siswa pada tahun depan apabila pembangunan gedung permanen telah rampung di setiap daerah,” ujarnya.

Namun demikian, menjangkau anak-anak yang selama ini berada di luar sistem pendidikan bukan perkara mudah. Menurutnya, para pendamping di lapangan sering kali harus bekerja ekstra untuk menemukan dan meyakinkan anak-anak agar kembali bersekolah.

“Menghimpun anak-anak jalanan untuk mau bersekolah bukanlah perkara mudah. Para pendamping di lapangan bahkan harus meluangkan waktu hingga 24 jam penuh hanya untuk melacak keberadaan anak-anak tersebut,” katanya.

Pemerintah juga terus memperluas penyelenggaraan sekolah rintisan yang ditujukan bagi anak-anak putus sekolah maupun mereka yang belum pernah mengenyam pendidikan formal.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah memanfaatkan aset negara yang tersedia. Kemensos, misalnya, mengubah pemanfaatan gedung milik Kementerian Perhubungan yang sebelumnya digunakan sebagai lokasi pembelajaran Politeknik Penerbangan Indonesia menjadi Sekolah Rakyat rintisan.

Menurut Gus Ipul, sekolah rintisan tambahan tersebut secara khusus menyasar anak-anak yang pada jam sekolah masih bekerja di jalanan, mengamen, atau mencari penghasilan di pasar serta ruang publik lainnya.

“Program rintisan tambahan ini secara khusus menjangkau anak-anak yang pada jam sekolah kerap mengamen atau mencari penghasilan di pasar-pasar dan tempat umum,” ujarnya.

Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil. Kemensos mencatat sekitar 400 anak jalanan berhasil dijangkau melalui program pendampingan yang dilakukan di berbagai wilayah.

Dari jumlah tersebut, sekitar 300 anak telah menjalani proses asesmen dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti pembelajaran di Sekolah Rakyat.

Sementara itu, lebih dari 100 anak lainnya masih memerlukan masa penyetaraan atau matrikulasi sebelum dapat mengikuti pendidikan secara penuh.

“Sementara itu, lebih dari 100 anak lainnya memerlukan masa penyetaraan atau matrikulasi terlebih dahulu di sentra-sentra milik Kementerian Sosial. Hal ini dikarenakan sebagian dari mereka belum bisa membaca, memiliki kendala kesehatan, serta menghadapi permasalahan lainnya,” kata Saifullah Yusuf.

Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menekan angka putus sekolah sekaligus membuka kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari kelompok rentan. Dengan target lebih dari 150 ribu siswa pada 2027, pemerintah berharap semakin banyak anak Indonesia yang kembali memperoleh hak dasar mereka untuk mendapatkan pendidikan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara