Harianjogja.com, SLEMAN— Pengembangan investasi wisata di berbagai daerah, termasuk pesisir selatan DIY, perlu dikawal ketat agar tidak merusak lingkungan. Pakar dari Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan, keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan ekologi menjadi kunci keberlanjutan sektor pariwisata.
Peneliti Senior Pusat Studi Pariwisata (Puspar) UGM, M Baiquni, menyebut isu ekonomi dan ekologi menjadi topik utama dalam pengembangan pariwisata saat ini. “Bagaimana menyelaraskan ekologi dengan investasi ekonomi itu dalam pariwisata,” ujarnya saat dihubungi, Senin (4/5/2026).
Menurut Baiquni, banyak destinasi wisata unggulan justru berada di kawasan yang sensitif secara lingkungan, seperti tebing, pesisir, dan pegunungan. Karena itu, setiap rencana investasi harus mempertimbangkan risiko bencana seperti longsor maupun kerusakan alam lainnya.
“Harus dipahami ada risiko yang perlu diperhitungkan agar investasinya tidak merugi karena ada longsor ataupun bencana,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya kesesuaian dengan tata ruang dalam pengembangan wisata. Setiap daerah memiliki pembagian zonasi yang jelas, mulai dari kawasan pariwisata, industri, hingga permukiman.
Jika pengembangan wisata dilakukan dalam skala besar atau mengubah lanskap, maka wajib disertai kajian lingkungan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) atau UKL-UPL. Hal ini untuk memastikan tidak terjadi pencemaran maupun kerusakan ekosistem.
Fenomena maraknya investasi di pesisir selatan, menurut Baiquni, merupakan bagian dari upaya menggerakkan ekonomi wilayah selatan. Konsep ini sejalan dengan gagasan pembangunan berbasis potensi wilayah, termasuk pendekatan “menghadap ke selatan”.
Namun, ia mengingatkan bahwa kapasitas wilayah harus diperhitungkan secara matang. Kawasan dengan daya tampung terbatas memerlukan manajemen pengunjung (visitor management) agar tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap lingkungan.
“Jadi memang harus ada orkestrasi pengendalian dari pemerintah,” tegasnya.
Baiquni juga menyoroti pentingnya menjaga ruang publik di kawasan pesisir. Ia menegaskan, sempadan pantai tidak boleh dikuasai secara privat dan harus tetap bisa diakses masyarakat.
“Pantai harus milik publik, tidak boleh dikuasai secara private,” ujarnya.
Sebagai contoh praktik baik, Baiquni menyinggung kawasan Tebing Breksi di Sleman. Lokasi yang sebelumnya merupakan area tambang berhasil dikonservasi menjadi destinasi wisata tanpa mengabaikan aspek lingkungan.
“Mengubah dari masalah menjadi peluang dan manfaat,” katanya.
Model seperti ini dinilai mampu menjaga ekologi sekaligus membuka lapangan kerja di sektor pariwisata. Aktivitas yang sebelumnya merusak lingkungan kini beralih menjadi kegiatan pelestarian yang produktif.
Di akhir, Baiquni mengingatkan pentingnya keseimbangan antara kepercayaan kepada investor dan pengawasan dari pemerintah.
“Trust is good, controlling is better,” tegasnya.
Artinya, investasi perlu didukung, tetapi tetap harus diawasi melalui regulasi dan pengawasan lapangan agar tidak merugikan lingkungan, masyarakat, maupun wisatawan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
