Ilustrasi beras di pasar tradisional. / Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memerintahkan Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Polisi Helfi Assegaf mengumumkan perkembangan hasil pengusutan beras oplosan.
Sigit menjelaskan bahwa Satgas Pangan Polri sudah lama bergerak dan melakukan pendalaman terkait kasus beras oplosan tersebut. Sigit optimistis kinerja Satgas Pangan Polri sudah sangat signifikan di perkara beras oplosan tersebut. "Ya, lihat besok Rabu [23/7/2025] InsyaAllah ada rilisnya," tuturnya di Jakarta, Selasa (22/7) malam.
Sigit juga memerintahkan Brigjen Polisi Helfi Assegaf untuk menyampaikan laporan kinerjanya secara periodik kepada publik, sehingga masyarakat bisa ikut memantau perkembangannya.
"Tim sudah bergerak dari kemarin, mungkin misalkan ada rilis secara periodik nanti akan disampaikan oleh Satgas Pangan Polri,” katanya.
Berdasarkan catatan Bisnis.com jaringan Harianjogja.com, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyinggung adanya perusahaan besar yang melakukan praktik pengoplosan beras medium yang dikemas dan dijual menjadi beras premium.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan terdapat beberapa perusahaan besar yang melakukan beras oplosan. Namun sayangnya, Tito belum mau merinci perusahaan besar yang mengoplos beras ini.
"Belum lagi yang oplosannya, beras yang kualitas premium digabung sama kualitas medium, setelah itu dijual harga premium. Dan ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, ada yang perusahaan-perusahaan besar. Bayangkan,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (22/7/2025).
Padahal, Tito menyebut stok beras di dalam negeri merupakan angka tertinggi dari 1945, yakni hampir mencapai 4 juta ton yang telah diamankan Perum Bulog. Sayangnya, meski stok beras melimpah, justru tren harganya terus merangkak naik.
“Bayangkan, rakyat yang harusnya ditolong dengan pangan saat ini yang berlimpah, tapi harga yang naik, karena praktik oplosan menaikkan harga premium, kemudian jumlahnya juga dikurangin dan ini membuat beban rakyat lebih tinggi,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
