Teras Malioboro Beskalan. Harian Jogja/Lugas Subarkah
Harianjogja.com, JOGJA—Rencana penerapan kawasan Malioboro sebagai full pedestrian pada akhir 2026 memunculkan kekhawatiran di kalangan pedagang Teras Malioboro 1. Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi semakin menekan jumlah pengunjung dan omzet usaha apabila belum didukung fasilitas parkir, layanan shuttle, serta akses bongkar muat barang.
Kekhawatiran itu muncul setelah penutupan sejumlah kantong parkir dalam dua tahun terakhir dinilai telah berdampak terhadap kunjungan wisatawan dan pendapatan pedagang di kawasan wisata tersebut.
Pengunjung dan Omzet Terus Menurun
Ketua Paguyuban Pedagang Teras Malioboro 1, Slamet Santoso, mengatakan penutupan Parkir Abu Bakar Ali pada 2025 dan Parkir Senopati pada musim liburan tahun ini berimbas langsung terhadap aktivitas perdagangan di Teras Malioboro.
Menurutnya, jumlah pengunjung turun sekitar 20 persen pada tahun lalu dan kembali berkurang sekitar 25 persen pada musim liburan tahun ini.
"Untuk tahun kemarin pengunjung berkurang sekitar 20%. Tahun sekarang juga masih berkurang sekitar 25 persen. Ini tentu berkaitan dengan omzet pedagang yang ikut menurun," katanya, Kamis (9/7/2026).
Penurunan kunjungan tersebut turut memengaruhi pendapatan pedagang.
Slamet menjelaskan, pada musim liburan dua tahun lalu pedagang yang berada di zona depan Teras Malioboro masih mampu meraih omzet sekitar Rp4 juta hingga Rp5 juta per hari.
Namun pada musim liburan tahun ini, pendapatan tertinggi hanya berkisar Rp3 juta per hari. Sementara pedagang di zona tengah dan belakang memperoleh omzet sekitar Rp1 juta hingga Rp2 juta per hari.
Minta Parkir dan Shuttle Disiapkan
Menurut Slamet, kondisi tersebut dapat menjadi gambaran dampak yang lebih besar apabila kebijakan full pedestrian diterapkan tanpa kesiapan sarana pendukung.
"Kami berharap sebelum diterapkan pedestrian total, pemerintah sudah menyiapkan fasilitas parkir, shuttle, sampai akses loading barang. Kalau belum siap, tentu akan memengaruhi minat wisatawan datang ke Malioboro," ujarnya.
Ia menilai hingga kini kawasan Malioboro belum memiliki kantong parkir yang memadai maupun layanan shuttle yang memudahkan wisatawan menuju pusat kawasan.
Selain itu, pedagang juga membutuhkan akses bongkar muat barang agar aktivitas perdagangan tetap berjalan lancar.
Masukan tersebut, kata Slamet, telah disampaikan kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Sekretaris Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, serta Dinas Koperasi dan UKM DIY agar penyediaan fasilitas pendukung menjadi prioritas sebelum kebijakan diterapkan.
Pemkot Jogja Siapkan Pengaturan Bertahap
Menanggapi aspirasi pedagang, Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo memastikan penataan kawasan Malioboro menuju full pedestrian tidak akan dilakukan dengan pola yang sama di seluruh ruas jalan.
Menurutnya, pengaturan akses kendaraan akan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing sirip jalan agar kebutuhan masyarakat maupun pelaku usaha tetap terakomodasi.
"Makanya tadi saya sampaikan kita atur per sirip. Antar sirip itu nanti beda-beda. Ada yang mungkin ditutup dari sisi timur saja, tetapi dari barat masih bisa masuk karena banyak warga yang tinggal di situ. Ada juga ruas yang memiliki putar balik, ada yang tidak, sehingga pengaturannya tidak bisa disamakan," katanya.
Hasto mengatakan pembahasan mengenai skema tersebut masih terus dilakukan secara bertahap, termasuk pemetaan lokasi putar balik kendaraan serta penyediaan area parkir yang akan mendukung penerapan kawasan full pedestrian.
"Belum, nanti akan kami rapatkan tahap demi tahap, menyelesaikan tahap demi tahap," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
