Musibah robohnya bangunan mushala di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. - Antara.
Harianjogja.com, JAKARTA—Anggota DPR RI meminta Kementerian Agama (Kemenag) melakukan audit secara menyeluruh kelayakan bangunan pesantren, khususnya pesantren yang telah berusia tua dan digunakan secara intensif untuk aktivitas massal.
“Kita tidak bisa terus membiarkan lembaga pendidikan yang mendidik jutaan santri berada dalam kondisi yang mengancam keselamatan. Jangan tunggu ada korban jiwa baru bertindak,” ujar Anggota DPR RI Andi Muawiyah Ramly saat merespons musibah robohnya bangunan mushala di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur.
Amure menyampaikan rasa duka yang mendalam atas tragedi tersebut. Menurutnya, hal tersebut merupakan peringatan keras bagi seluruh pemangku kebijakan untuk memberikan perhatian serius terhadap kondisi fisik dan infrastruktur pesantren di Indonesia.
BACA JUGA: Pakem, Turi hingga Murangan Diguyur Hujan Abu Merapi
“Peristiwa ini bukan hanya menyayat hati kita semua, tetapi menjadi alarm keras tentang pentingnya keselamatan dan kelayakan sarana-prasarana lembaga pendidikan keagamaan, khususnya pondok pesantren,” kata dia.
Berikutnya Amure mengingatkan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang telah lama berkontribusi dalam pembentukan karakter bangsa dan penanaman nilai-nilai kebangsaan, masih menghadapi kenyataan miris seperti banyak bangunannya tidak layak, rawan bencana, dan minim perawatan akibat keterbatasan anggaran.
Amure menilai perhatian Kementerian Agama terhadap aspek infrastruktur pesantren belum optimal. Selama ini dia menilai bantuan yang diberikan cenderung bersifat administratif dan seremonial, belum menyentuh isu mendasar yaitu keamanan dan kelayakan fisik bangunan.
“Robohnya mushala di Al Khoziny adalah refleksi dari kelalaian sistemik. Pemerintah baik pusat maupun daerah tidak boleh hanya hadir saat musibah terjadi. Kebijakan preventif dan program nyata harus segera diwujudkan,” kata dia.
Amure juga mendorong Kemenag merevitalisasi Program Bantuan Operasional Pesantren (BOP) agar tidak hanya fokus pada operasional, tetapi juga mencakup rehabilitasi dan perawatan gedung secara periodik.
Lalu diharapkan pula ada penguatan sinergi pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta, termasuk pemanfaatan dana CSR untuk mendukung pembiayaan infrastruktur pesantren secara adil dan berkelanjutan.
Sebagai anggota Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, Amure menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penguatan kebijakan dan penganggaran guna peningkatan kualitas infrastruktur pesantren di seluruh Indonesia.
“Saya berharap musibah ini menjadi momen refleksi nasional dan titik balik untuk perubahan kebijakan yang lebih serius terhadap keselamatan para santri dan keberlangsungan pesantren sebagai pilar pendidikan bangsa,” katanya.
BACA JUGA: TPR Wisata Pantai Selatan Bantul Akan Dipindah Jadi Satu Pintu
Sebelumnya Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar telah menyatakan pihaknya akan memberi perhatian khusus terhadap aspek konstruksi bagi seluruh pondok pesantren, madrasah, maupun lembaga pendidikan lainnya di Indonesia.
Menag menyoroti aspek pembangunan ponpes di Indonesia yang dilakukan secara swadaya oleh pihak pondok dengan bantuan dari santri. Menurutnya, hal tersebut banyak terjadi di Indonesia sehingga berisiko menimbulkan kejadian yang tak diinginkan akibat pengawasan teknis yang kurang optimal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
