Foto ilustrasi rumah tidak layak huni (RTLH) dibuat dengan artificial intelligence.
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun ini kembali menggelontorkan program perbaikan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) sebanyak 256 unit dengan total anggaran mencapai Rp5,12 miliar yang bersumber dari APBD 2026, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
Program perbaikan RTLH ini ditargetkan dapat rampung pada akhir September mendatang, seiring dengan dimulainya tahapan pelaksanaan di lapangan yang saat ini sudah masuk pada proses distribusi material pembangunan ke masing-masing lokasi penerima bantuan.
Kepala Bidang Perumahan DPUPRKP Gunungkidul, Nur Giyanto, menyampaikan bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen untuk terus menjalankan program perbaikan RTLH setiap tahun sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Masing-masing keluarga memeroleh bantuan perbaikan Rp20 juta,” kata Nur Giyanto, Selasa (23/6/2026).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa saat ini program sudah mulai berjalan dengan tahap awal berupa pengiriman material bangunan yang akan digunakan untuk proses rehabilitasi rumah penerima manfaat di berbagai wilayah Gunungkidul.
“Target kami, perbaikan RTLH bisa selesai di akhir September,” katanya.
Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana, DPUPRKP Gunungkidul juga melakukan monitoring dan pengawasan secara berkala di lapangan guna menghindari keterlambatan serta memastikan kualitas hasil pekerjaan tetap sesuai standar yang telah ditetapkan.
“Upaya pengawasan terus dilakukan agar dapat selesai tepat waktu. Mudah-mudahan semua dapat berjalan dengan lancar,” katanya.
Menurut Nur Giyanto, bantuan yang diberikan bersifat stimulan, sehingga penerima manfaat tetap diwajibkan menambah dana swadaya untuk menyelesaikan pembangunan rumah hingga layak huni secara menyeluruh.
“Memang sifatnya stimulant sehingga tidak hanya bergantung dari bantuan yang diberikan. Tapi, ada anggaran pribadi yang dikelurkan untuk proses pembangunan,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh calon penerima bantuan telah melalui proses verifikasi dan validasi terlebih dahulu sebelum program RTLH dijalankan, guna memastikan penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Jadi harus diverifikasi dan validasi agar bantuan bisa tepat,” katanya.
Kepala DPUPRKP Gunungkidul, Rakhmadian Wijayanto, menambahkan bahwa program perbaikan RTLH merupakan kegiatan rutin tahunan yang terus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari pengentasan kemiskinan berbasis perumahan.
DPUPRKP Gunungkidul menyebutkan bahwa alokasi anggaran tahun 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, seiring dengan bertambahnya jumlah unit rumah yang akan diperbaiki.
Pada 2025, pemerintah daerah mengalokasikan sekitar Rp4,9 miliar untuk perbaikan 246 unit RTLH, dan seluruh target telah berhasil diselesaikan sebelum akhir tahun berjalan.
“Untuk 2026 telah dialokasikan sebesar Rp5,12 miliar agar dipergunakan memperbaiki RTLH sebanyak 256 unit,” kata Rakhmadian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
