Harianjogja.com, JAKARTA—Dibukanya kembali jalur strategis Selat Hormuz memberikan sedikit kelegaan bagi industri tekstil Indonesia, namun tekanan struktural seperti banjir impor, mahalnya energi, hingga rendahnya utilisasi pabrik masih menjadi tantangan utama sektor ini.
Pembukaan kembali Selat Hormuz sempat memberi sentimen positif bagi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional karena berpotensi menurunkan harga minyak dunia serta biaya bahan baku berbasis petrokimia.
Namun, pelaku industri menilai dampak tersebut belum cukup kuat untuk mengangkat kinerja sektor tekstil yang masih menghadapi berbagai persoalan fundamental, mulai dari impor yang membanjiri pasar domestik hingga tingginya biaya produksi.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Danang Girindrawardana, menjelaskan bahwa bahan baku utama industri tekstil sangat bergantung pada turunan minyak bumi sehingga sangat sensitif terhadap fluktuasi harga energi global.
“Memang bahan baku kimia tekstil, benang itu berasal dari minyak, dari bahan bakar fosil dan tidak tergantikan. Jadi sangat tergantung terhadap pergerakan harga minyak,” katanya kepada Bisnis, Jumat (19/6/2026).
Menurutnya, gejolak di Selat Hormuz sebelumnya turut mendorong kenaikan biaya bahan baku dan logistik akibat lonjakan harga energi global, yang kemudian menekan biaya produksi industri tekstil nasional.
Meski begitu, Danang menegaskan bahwa pembukaan kembali Selat Hormuz hanya memberikan dampak terbatas karena masalah utama industri tidak hanya berasal dari sisi energi.
Ia menilai prospek industri tekstil pada semester II/2026 masih sangat ditentukan oleh kondisi pasar domestik yang saat ini dibanjiri produk impor.
“Kalau di tingkat internasional kami tidak khawatir. Yang kami khawatir justru pasar domestik karena masih banyak peredaran barang impor yang belum bisa ditangani dengan baik,” ujarnya.
Danang menambahkan, meskipun ekspor sempat melemah sekitar 5–7 persen pada kuartal pertama, kondisi tersebut masih dalam siklus normal perdagangan global dan masih bisa diimbangi apabila pasar dalam negeri mampu diserap produk lokal.
Namun, jika pasar domestik terus tertekan oleh impor sementara ekspor juga melemah, maka industri tekstil nasional berpotensi semakin tertekan, terlebih dengan utilisasi industri hulu yang hanya berada di kisaran 50 persen.
Ia juga mendorong pemerintah memperkuat pengawasan impor serta mempercepat substitusi bahan baku agar ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi.
Selain itu, Danang mengusulkan pembentukan BUMN khusus untuk produksi bahan baku tekstil sebagai langkah strategis memperkuat rantai pasok nasional.
“Harusnya itu bisa diarahkan ke sektor padat karya untuk suplai bahan baku daripada memproduksi garmen karena akan bersaing dengan swasta secara tidak sehat,” katanya.
Di sisi lain, ia menyoroti tingginya suku bunga acuan sebesar 5,75 persen yang dinilai menambah beban industri padat karya dengan margin usaha yang tipis.
Sementara itu, persoalan lain juga datang dari mahalnya harga gas industri serta transisi energi yang masih menjadi tuntutan pasar ekspor, khususnya Eropa.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Farhan Aqil Syauqi, menyebut alokasi gas industri dengan harga khusus US$7 per MMBtu baru terpenuhi sekitar 37 persen dari kebutuhan.
Kekurangan pasokan tersebut membuat industri harus membeli liquefied natural gas (LNG) dengan harga jauh lebih mahal, yakni US$21–26 per MMBtu.
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mulai mengevaluasi kebijakan tersebut setelah pertemuan dengan pelaku industri.
Namun, tantangan lain seperti praktik dumping, impor ilegal, serta utilisasi industri yang masih berada di level 50–55 persen membuat pemulihan sektor tekstil berjalan lambat.
Meski demikian, pembukaan Selat Hormuz tetap memberi sedikit optimisme karena menurunkan harga minyak global sekitar 4 persen serta memperkuat nilai tukar rupiah, meskipun dampaknya belum langsung terasa akibat kontrak pembelian jangka panjang.
Dari sisi logistik, penurunan premi risiko pengiriman dan biaya asuransi memang terjadi, tetapi efeknya terhadap ekspor tekstil Indonesia dinilai terbatas karena jalur tersebut bukan rute utama perdagangan tekstil ke pasar utama seperti Amerika Serikat dan Eropa.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai bahwa tantangan industri tekstil bersifat struktural dan tidak bisa diselesaikan hanya dengan turunnya harga energi global.
Ia menyebut tiga masalah utama, yakni biaya produksi tinggi, utilisasi industri yang rendah, serta derasnya arus impor yang berpotensi dialihkan ke pasar Indonesia akibat perang dagang global.
Selain itu, pelemahan rupiah juga masih menekan biaya produksi karena sebagian besar bahan baku industri masih bergantung pada impor.
Menurutnya, prospek industri tekstil lebih ditentukan oleh kemampuan memperluas pasar ekspor dibanding sekadar mengandalkan penurunan harga energi.
Ia menambahkan, peluang tarif nol persen ke pasar Amerika Serikat bisa menjadi dorongan besar, tetapi hanya jika kapasitas produksi dan pengendalian impor di dalam negeri dapat diperbaiki.
“Langkah-langkah tersebut akan memberikan dampak yang jauh lebih permanen dibandingkan sekadar menikmati penurunan harga energi yang sifatnya sementara,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis
