Profil Gus Rozin Bangun BPRS untuk UMKM di Sekitar Pesantren

Ketua PW Jawa Tengah & Anggota Dewan Pembina Masyarakat Ekonomi Syariah KH Abdul Ghaffar Rozin saat acara Bisnis Indonesia Forum bertema Arah Baru Ekonomi Syariah: Akselerasi Industri Keuangan Lewat Kekuatan Ekonomi Umat di Jakarta, Kamis (20/8/2026). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti.

Harianjogja.com, PATI— Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin mendorong penguatan ekosistem ekonomi syariah melalui pesantren dan lembaga keuangan syariah di Pati. Salah satu upaya yang dilakukan ialah merintis Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) untuk memperluas akses modal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar pesantren.

Gus Rozin menyampaikan pengalaman tersebut dalam acara Bisnis Indonesia Forum bertema Arah Baru Ekonomi Syariah: Akselerasi Industri Keuangan Lewat Kekuatan Ekonomi Umat pada Kamis (18/8). Dalam forum tersebut, ia menjelaskan bahwa pesantren memiliki banyak unsur yang dapat menjadi bagian dari ekosistem ekonomi syariah.

“Kalau kita bicara soal pesantren, yang kita bicarakan pertama adalah anak didik. Tidak berhenti di situ, pesantren juga menyangkut guru-gurunya, menyangkut pula masyarakat dan alumni. Pesantren ini juga menjadi subjek ekosistem ekonomi syariah,” jelas Gus Rozin.

Berawal dari Akses Modal UMKM

Gus Rozin kemudian menceritakan awal mula upayanya membangun lembaga keuangan syariah di Pati. Setelah pulang sekolah pada 2005, ia bersama pihak pesantren mulai merintis BPRS yang disebutnya sebagai yang pertama kali didirikan di Pati.

Langkah tersebut berangkat dari kondisi UMKM di sekitar pesantren yang dinilai belum maksimal dalam mengakses layanan keuangan.

“Sejak saya pulang sekolah pada tahun 2005, kami merintis Bank Pengkreditan Rakyat Syariah yang pertama kali didirikan di Pati. Inisiasi tersebut berangkat dari keyakinan bahwa UMKM di sekitar pesantren belum maksimal untuk mengakses keuangan,” papar Gus Rozin.

Sebelum BPRS berdiri, pesantren memberikan dukungan kepada masyarakat melalui revolving fund. Skema tersebut memungkinkan modal yang telah dikembalikan untuk kembali disalurkan kepada kelompok masyarakat lainnya.

“Kita memberikan kepada kelompok-kelompok kecil itu pembiayaan, kemudian ditarik lagi secara bertahap dan kemudian diberikan kepada kelompok yang lain. Namun, enggak mampu lagi karena kebutuhan akses modalnya semakin besar,” pungkas Gus Rozin.

BPRS Perluas Akses Keuangan Masyarakat

Menurut Gus Rozin, keberadaan BPRS membuat dukungan pembiayaan dari pesantren menjadi lebih terlembaga. Akses masyarakat terhadap modal dan bantuan keuangan pun dapat dijalankan melalui sistem yang lebih terstruktur.

BPRS tersebut tidak hanya ditujukan untuk satu kelompok. Lembaga itu terbuka bagi berbagai segmen masyarakat, dengan perhatian khusus kepada pelaku UMKM yang berada di sekitar pesantren, ekosistem pesantren, dan para alumni.

“Dari BPRS, bantuan dari pesantren menjadi terlembaga. Sekarang, BPRS juga menerima pelanggan publik.Pada dasarnya, itu adalah lembaga yang kita sediakan untuk para pelaku UMKM yang ada di sekitar pesantren, ekosistem pesantren, dan alumninya,” sebut Gus Rozin.

Meski demikian, Gus Rozin menilai pengembangan ekosistem ekonomi syariah masih membutuhkan penguatan. NU, menurut dia, masih memerlukan advokasi untuk menata UMKM yang tersebar luas di masyarakat agar ekosistem ekonomi syariah dapat berjalan lebih sistematis.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis