Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bersama Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (3/5/2026). ANTARA - HO/Sekretariat Kabinet
Harianjogja.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan strategis dengan Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (3/5/2026). Pertemuan yang berlangsung dari siang hingga malam itu membahas evaluasi menyeluruh terhadap transaksi keuangan nasional serta penguatan pengawasan aliran dana.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa agenda ini merupakan pertemuan rutin bulanan pemerintah bersama PPATK. Fokus utama pembahasan adalah memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, sekaligus mencegah potensi penyimpangan anggaran.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya setiap rupiah uang negara yang berasal dari rakyat dikelola secara tepat sasaran dan memberikan dampak nyata. Ia meminta seluruh kementerian dan lembaga meningkatkan disiplin dalam perencanaan hingga eksekusi anggaran.
“Pengelolaan keuangan harus transparan, tepat waktu, dan berorientasi pada hasil untuk masyarakat,” tegasnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang ikut membahas langkah-langkah strategis dalam memperkuat sistem pengawasan keuangan pemerintah.
Berdasarkan data terbaru, PPATK mencatat tren peningkatan aktivitas transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan tindak pidana keuangan, termasuk dugaan korupsi dan pencucian uang. Sepanjang 2025 hingga awal 2026, nilai transaksi yang dianalisis mencapai ratusan triliun rupiah, dengan sebagian besar terkait sektor pengadaan barang dan jasa serta aliran dana lintas sektor.
Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat potensi kebocoran anggaran dapat menghambat program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan PPATK terus diperkuat, termasuk melalui pemanfaatan teknologi analisis data keuangan yang lebih canggih.
Pertemuan di Hambalang ini juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Pengawasan terhadap aliran dana tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, tetapi juga hingga ke daerah guna memastikan distribusi anggaran berjalan optimal.
Langkah ini sejalan dengan agenda reformasi birokrasi yang menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai pilar utama. Pemerintah berharap dengan pengawasan yang semakin ketat, kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara dapat terus meningkat.
Dengan evaluasi rutin dan penguatan sistem pengawasan, pemerintah menargetkan kebocoran anggaran dapat ditekan secara signifikan, sekaligus memastikan setiap program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
