Foto ilustrasi mudik Lebaran. / Freepik
Harianjogja.com, JOGJA— Program mudik gratis yang digelar pemerintah menjelang Lebaran dinilai memiliki manfaat sosial yang besar meski jumlah pesertanya relatif kecil dibandingkan total pemudik nasional. Skema ini dianggap mampu membantu menekan risiko kecelakaan lalu lintas, kemacetan, hingga tekanan terhadap infrastruktur transportasi saat arus mudik.
Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Hengki Purwoto, menjelaskan kapasitas program mudik gratis sebenarnya sangat kecil jika dibandingkan dengan total pergerakan pemudik di Indonesia setiap tahun.
Ia menyebut perkiraan jumlah perjalanan mudik secara nasional mencapai sekitar 144 juta pergerakan, dengan konsentrasi terbesar berada di Pulau Jawa yang mencapai sekitar 70–80 juta perjalanan.
Sementara itu, jumlah peserta mudik gratis yang diberangkatkan dari wilayah Jabodetabek menuju berbagai daerah di Jawa dan Sumatera hanya sekitar 15.000 orang atau sekitar 0,01% dari total pergerakan pemudik nasional.
Menurut Hengki, secara proporsi sekitar 50% arus mudik dari Jabodetabek mengarah ke wilayah timur Pulau Jawa, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, hingga Nusa Tenggara.
Sedangkan arus mudik dari Jabodetabek menuju wilayah Sumatera serta sejumlah daerah di Kalimantan dan Sulawesi hanya mencakup porsi yang lebih kecil.
Ia menjelaskan program mudik gratis pada umumnya difasilitasi untuk rute dari Jabodetabek menuju wilayah Jawa dan sebagian Sumatera dengan menggunakan moda transportasi bus serta truk pengangkut sepeda motor roda dua.
"Peran program mudik gratis ini memang tidak terlalu besar namun isu mudik gratis menjadi penting karena tingginya risiko kecelakaan di jalur Jabodetabek ke Jawa," ujarnya.
Hengki menuturkan efisiensi program tersebut dapat dianalisis melalui perbandingan antara manfaat sosial yang dihasilkan dengan biaya sosial yang harus ditanggung pemerintah.
Manfaat sosial yang dimaksud antara lain berkurangnya eksternalitas negatif seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan parah di jalur mudik, serta tekanan berlebih terhadap infrastruktur jalan, jembatan, maupun terminal.
Untuk menilai efisiensi program, kata dia, perlu dilakukan perbandingan antara biaya penyelenggaraan mudik gratis dengan potensi penghematan biaya kesehatan akibat kecelakaan maupun kerusakan infrastruktur.
Apabila program tersebut mampu menurunkan angka kecelakaan, fatalitas korban, serta mengurangi kerusakan fasilitas transportasi, maka dampak ekonominya dapat dikonversi sebagai nilai manfaat sosial.
Ia menilai nilai manfaat sosial tersebut berpotensi lebih besar dibandingkan biaya penyelenggaraan mudik gratis yang diperkirakan sekitar Rp2 miliar. Dengan demikian, meskipun secara kuantitatif kecil, program ini tetap berpotensi efisien jika manfaat sosialnya melampaui biaya fiskal yang dikeluarkan pemerintah.
Hengki juga menyoroti lonjakan permintaan transportasi yang biasanya terjadi menjelang Lebaran. Kondisi tersebut sering memicu kenaikan tarif karena permintaan meningkat sementara ketersediaan transportasi terbatas.
Dalam situasi kelebihan permintaan atau overload demand, jika sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar maka tarif transportasi cenderung melonjak tinggi sehingga sulit dijangkau oleh sebagian masyarakat.
"Kalau tidak ada pengaturan, situasinya bisa mendekati kegagalan pasar. Permintaan tinggi, suplai terbatas, dan tarif melonjak sehingga tidak terjangkau bagi sebagian masyarakat," jelasnya.
Ia menilai program mudik gratis menjadi salah satu bentuk intervensi kebijakan yang relatif lebih tepat dibandingkan pembatasan tarif transportasi secara ketat yang justru berpotensi merugikan operator.
Melalui skema tersebut, pemerintah tetap dapat menjaga keberlanjutan usaha transportasi sekaligus melindungi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan akses transportasi saat mudik.
Menurut Hengki, pengelolaan arus mudik seharusnya menjadi bagian dari manajemen transportasi regional yang berkelanjutan. Dalam jangka pendek, pemerintah dapat melakukan pengaturan periode libur Lebaran agar tidak terlalu singkat sehingga mengurangi penumpukan arus mudik dalam waktu bersamaan.
Selain itu, pada tahap jangka menengah pemerintah juga perlu memperkuat fasilitas integrasi antarmoda transportasi serta mengembangkan sistem tiket terintegrasi atau integrated ticketing.
Sementara dalam jangka panjang, upaya yang perlu dilakukan antara lain meningkatkan kapasitas armada transportasi, menciptakan iklim industri transportasi yang lebih menarik bagi pelaku usaha, memperkuat infrastruktur, hingga mengembangkan bisnis penunjang seperti perusahaan ticketing dan layanan asuransi.
"Transportasi umum harus menjadi andalan. Perencanaan layanan harus mencakup peningkatan kualitas dan kuantitas secara simultan agar setiap tahun kita tidak menghadapi beban fiskal berulang dengan pola yang sama," lanjutnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
