Foto ilustrasi campak. / Antara
Harianjogja.com, JOGJA–Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sleman menerbitkan peringatan dini menyusul temuan lonjakan kasus penyakit campak pada awal 2026. Hingga akhir Februari 2026, otoritas kesehatan setempat mencatat terdapat 148 kasus suspek, dengan hasil konfirmasi laboratorium menunjukkan 33 pasien positif campak serta 4 pasien positif rubella.
Tren kenaikan ini tergolong sangat signifikan karena angka kasus positif dalam dua bulan pertama hampir menyamai total akumulasi sepanjang 2025 yang mencapai 40 kasus. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran akan terjadinya persebaran yang lebih masif, sehingga diperlukan langkah intervensi cepat untuk memutus rantai penularan di wilayah Bumi Sembada.
Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Sleman, Khamidah Yuliati, mengungkapkan bahwa hasil penelusuran epidemiologi mendeteksi mayoritas pasien positif merupakan anak-anak dengan status imunisasi tidak lengkap.
Meski cakupan imunisasi di Sleman secara umum telah melampaui angka aman 95%, keberadaan celah pada anak yang terlewat jadwal imunisasi rutin tetap menjadi risiko besar.
Selain faktor internal, tingginya mobilisasi penduduk antarwilayah juga meningkatkan potensi penularan dari daerah lain yang memiliki cakupan imunisasi rendah.
Sebagai langkah mitigasi, Dinkes Sleman resmi meluncurkan program KEJAR Imunisasi guna membentengi masyarakat, terutama dalam menghadapi peningkatan interaksi sosial menjelang momentum mudik Idulfitri mendatang.
“Kami menyasar anak-anak yang status imunisasinya belum lengkap agar segera dilengkapi. Ini krusial karena saat libur lebaran nanti, kontak dengan masyarakat dari luar daerah yang mungkin cakupan imunisasinya rendah tidak bisa dihindari,” jelas Yuliati saat dihubungi melalui pesan singkat, Senin (9/3/2026).
Ia mengimbau para orang tua untuk kembali memeriksa buku Kartu Menuju Sehat (KMS) putra-putrinya guna memastikan pemberian vaksin Measles Rubella (MR) pada usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD sudah terpenuhi.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Puskesmas Depok III, Erna Sofiana, membenarkan bahwa kepadatan penduduk di wilayah urban seperti Kapanewon Depok mempermudah transmisi virus.
Sejauh ini, sebagian besar temuan merupakan kasus impor dari warga yang memiliki riwayat perjalanan luar daerah.
Pihaknya terus berupaya menyisir jadwal imunisasi yang masih kosong pada balita maupun penghuni asrama dan indekos di wilayah kerja mereka agar laju penyakit PD3I ini dapat ditekan seminimal mungkin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
