Foto ilustrasi. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo makan malam bersama di Angkringan Omah Semar, Solo, Jawa Tengah, 3 November 2024. ANTARA/Aris Wasita
Harianjogja.com, SOLO—Isu keretakan hubungan antara Presiden dan Presiden ke-7 RI kembali mencuat ke ruang publik. Namun, pengamat politik Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, , menilai belum ada indikasi kuat yang menunjukkan konflik terbuka di antara keduanya.
“Saya melihat arah ke konflik itu belum begitu tampak. Belum ada konflik terbuka yang mengarah ke pecah kongsi,” ujar Agus saat dimintai tanggapan, Jumat (26/6/2026).
Menurut dia, dinamika politik menjelang Pemilu 2029 memang berpotensi memunculkan perbedaan kepentingan. Salah satu isu yang dinilai bisa menjadi pemicu adalah soal figur calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo pada kontestasi mendatang.
Agus menilai, Jokowi kemungkinan memiliki preferensi agar kembali maju sebagai calon wakil presiden. Di sisi lain, Prabowo disebut berpeluang memiliki pilihan politik berbeda.
“Ujung dari potensi konflik itu ya di situ. Kalau memang berbeda pilihan, besar kemungkinan bisa muncul gesekan,” jelasnya.
Safari Politik Jokowi Bukan Sinyal Retak
Terkait safari politik Jokowi yang dimulai dari Lampung, Agus menilai langkah tersebut tidak bisa langsung ditafsirkan sebagai tanda hubungan dengan Prabowo memburuk.
Sebaliknya, ia melihat hal itu sebagai bagian dari ruang politik yang diberikan kepada Jokowi untuk memperkuat basis (PSI), yang kini dipimpin oleh putranya, .
“Ini justru bentuk kesempatan yang diberikan Pak Prabowo agar Pak Jokowi bisa membesarkan PSI dan bertemu dengan konstituennya. Saya tidak melihat ini sebagai konflik,” kata Agus.
Ia menambahkan, langkah tersebut justru bisa menjadi strategi memperkuat posisi PSI dalam peta kekuasaan menuju 2029.
Posisi Gibran Jadi Indikator
Agus menyebut, salah satu indikator sederhana untuk membaca hubungan Jokowi dan Prabowo adalah posisi Gibran sebagai wakil presiden.
Selama Gibran masih menjalankan tugasnya tanpa hambatan, ia menilai isu pecah kongsi belum memiliki dasar yang kuat.
“Kalau Gibran masih baik-baik saja, itu artinya tidak ada apa-apa. Semua masih berjalan normal. Ini lebih ke gimik politik saja,” tegasnya.
Ia menambahkan, indikasi konflik baru akan terlihat jika mulai muncul gangguan terhadap aktivitas atau program Gibran sebagai wakil presiden.
Kasus UBK Dinilai Tidak Berkaitan
Terkait dugaan suap yang menyeret sejumlah pengurus BEM Universitas Bung Karno (UBK), Agus menegaskan bahwa kasus tersebut tidak berhubungan langsung dengan relasi politik antara Prabowo dan Jokowi.
“Itu lebih ke persoalan yang terkait dengan Gibran secara personal, bukan soal pecah kongsi koalisi. Rumor yang mengaitkan ke sana ada, tapi menurut saya kecil sekali kemungkinannya,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : espos.id
Abdul Hamied Razak Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
