Desil Naik Bisa Pengaruhi Bansos, Ekonom UMY Beri Catatan

Harianjogja.com, JOGJA—Kenaikan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak serta-merta menandakan kondisi ekonomi rumah tangga semakin membaik. Ekonom Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Nano Prawoto, menilai desil merupakan peringkat relatif posisi rumah tangga dalam distribusi kesejahteraan, bukan ukuran mutlak peningkatan pendapatan atau daya beli.

Menurut Nano, perubahan posisi desil belum tentu sejalan dengan peningkatan kesejahteraan secara riil. Sebab, penentuan desil menggunakan sejumlah indikator yang lebih luas daripada sekadar pendapatan.

Indikator tersebut antara lain pendidikan, pekerjaan, kondisi tempat tinggal, sanitasi dan akses air minum, kesehatan, kepemilikan aset, serta kepemilikan usaha.

"Perubahan desil tidak otomatis berarti masyarakat menjadi lebih sejahtera secara riil. Jadi, desil memang lebih luas daripada sekadar pendapatan," ujarnya, Sabtu (22/8/2026).

Nano menjelaskan kenaikan desil menunjukkan perubahan posisi relatif rumah tangga dalam distribusi kesejahteraan. Sementara itu, naik kelas ekonomi lebih berkaitan dengan kondisi ekonomi rumah tangga yang benar-benar mengalami perbaikan secara absolut.

Untuk menilai apakah sebuah rumah tangga mengalami kenaikan kelas ekonomi, sejumlah faktor perlu dilihat secara bersamaan. Faktor tersebut mencakup pendapatan riil, pengeluaran dan daya beli, stabilitas pekerjaan, kepemilikan aset produktif, kualitas rumah, akses pendidikan dan kesehatan, beban tanggungan, hingga tingkat kerentanan terhadap guncangan ekonomi.

"Dengan demikian, seseorang bisa naik desil tetapi belum tentu naik kelas ekonomi," tuturnya.

Desil Naik Bisa Pengaruhi Akses Bansos

Perubahan desil juga berpotensi memengaruhi akses masyarakat terhadap bantuan sosial (bansos), terutama apabila pemerintah menggunakan batas desil secara kaku dalam menentukan penerima.

Nano mengingatkan masyarakat yang mengalami kenaikan desil belum tentu sudah terbebas dari kondisi rentan dan tidak lagi membutuhkan bantuan.

"Jangan sampai perubahan desil semakin membaik akhirnya tidak mendapatkan akses bantuan sosial, yang seharusnya mereka benar masih membutuhkan, yaitu dengan pemadanan data, pemodelan statistik serta verifikasi lapangan di masyarakat," ujarnya.

Karena itu, Nano menyarankan pemerintah melakukan penilaian secara menyeluruh sebelum menetapkan penerima bansos. Ranking desil dapat digunakan sebagai langkah awal untuk melihat posisi relatif rumah tangga.

Setelah itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi absolut melalui sejumlah indikator, seperti pendapatan per kapita, pengeluaran per kapita, daya beli, dan kestabilan pendapatan.

Selain kondisi ekonomi, faktor kerentanan juga perlu diperhitungkan. Menurut Nano, kelompok lansia, penyandang disabilitas, penderita penyakit kronis, pengangguran dan setengah menganggur, masyarakat dengan banyak tanggungan, serta rumah tangga tanpa aset produktif perlu mendapat perhatian.

"Dan selain itu semua perlu cross check mereka yang berada pada posisi cut-off atau batas nilai apakah mendapatkan bantuan atau tidak, karena itu rawan terjadi kesalahan penilaian," jelasnya.

Nano belum dapat memastikan apakah kenaikan desil memiliki hubungan langsung dengan kemampuan anggaran pemerintah. Namun, dia menilai kondisi fiskal sangat mungkin ikut memengaruhi penentuan batas desil untuk menentukan penerima bansos dan jumlah masyarakat yang memperoleh bantuan.

"Artinya, desil memang menjadi alat untuk mengalokasikan sumber daya fiskal yang terbatas oleh pemerintah," lanjutnya.

BPS Jelaskan Cara Menentukan Desil

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DIY Endang Tri Wahyuningsih menjelaskan DTSEN merupakan basis data yang mengintegrasikan informasi sosial dan ekonomi untuk mendukung kebijakan pemerintah agar lebih tepat sasaran.

DTSEN dibangun dengan mengintegrasikan sejumlah sumber data, antara lain Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan P3KE. Data tersebut kemudian diperkaya dengan informasi dari PLN, BPJS Kesehatan, dan sumber lainnya sebelum dipadankan dengan data administrasi kependudukan.

Dalam DTSEN, keluarga dikelompokkan berdasarkan tingkat kesejahteraan relatif. Data tersebut kemudian diperingkat dan dibagi menjadi 10 kelompok yang disebut desil.

Desil 1 mencakup 10% keluarga dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah. Sebaliknya, desil 10 mencakup 10% keluarga dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.

Endang mengatakan posisi desil ditentukan berdasarkan 41 variabel masukan. Variabel tersebut mencakup identitas keluarga, kondisi dan kualitas tempat tinggal, kepemilikan aset, serta karakteristik anggota keluarga.

Informasi anggota keluarga yang menjadi pertimbangan antara lain pendidikan, pekerjaan, pendapatan, kondisi disabilitas, penyakit kronis, dan sejumlah indikator lainnya.

"Sehingga desil tidak dapat disamakan dengan besaran pendapatan maupun menjadi label yang secara mutlak menyatakan seseorang kaya atau miskin," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.