Kantor Bank Indonesia Jakarta. - Antara
Harianjogja.com, JAKARTA—Rencana Bank Indonesia (BI) meningkatkan remunerasi rekening kas pemerintah dinilai dapat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga stabilitas pasar keuangan sekaligus membantu mengendalikan biaya utang negara di tengah tekanan ekonomi global. Kebijakan remunerasi kas pemerintah tersebut juga dipandang berpotensi memperkuat kepercayaan investor terhadap kondisi fiskal Indonesia apabila dijalankan secara transparan dan terukur.
Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI), Josua Pardede, menjelaskan peningkatan imbal hasil atas rekening kas pemerintah dapat dipahami sebagai langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas pasar keuangan dan nilai tukar rupiah ketika tekanan eksternal masih cukup tinggi. Selain itu, kebijakan tersebut juga muncul di tengah meningkatnya perhatian investor terhadap beban bunga utang pemerintah yang terus bertambah.
"Tujuannya cukup jelas, yaitu menahan agar pemerintah tidak harus menaikkan bunga penerbitan utang secara berlebihan di tengah tekanan rupiah, kenaikan imbal hasil global, dan kekhawatiran investor terhadap beban bunga utang pemerintah," dilansir JIBI/Bisnis Indonesia, Minggu (7/6/2026).
Menurut Josua, respons pasar terhadap kebijakan remunerasi kas pemerintah sangat ditentukan oleh cara pemerintah dan BI mengomunikasikan kebijakan tersebut kepada publik maupun investor.
Apabila kebijakan itu dipahami sebagai bagian dari pengelolaan kas negara dan likuiditas yang bersifat sementara serta dilakukan secara transparan, maka sentimen pasar berpotensi menjadi lebih positif. Namun, apabila investor menilai langkah tersebut sebagai bentuk dukungan BI terhadap pembiayaan fiskal pemerintah, persepsi pasar justru dapat berubah menjadi negatif.
Kondisi tersebut berpotensi memunculkan kekhawatiran bahwa batas antara fungsi kebijakan moneter dan pembiayaan fiskal menjadi semakin kabur.
"Jadi, kunci utamanya bukan hanya besaran imbalan bunga, tetapi kepastian bahwa kebijakan ini tidak melemahkan independensi BI," lanjutnya.
Dampak terhadap Rupiah dan Utang Negara
Dari sisi nilai tukar, Josua menilai kebijakan remunerasi kas pemerintah dapat membantu meredam tekanan terhadap rupiah. Meski demikian, kebijakan tersebut belum cukup kuat untuk menjadi faktor utama yang mampu mendorong penguatan mata uang domestik maupun menarik arus modal asing secara berkelanjutan.
Menurutnya, investor global tidak hanya melihat tingkat imbal hasil semata. Berbagai faktor lain seperti risiko fiskal, kualitas belanja negara, prospek defisit anggaran, hingga konsistensi kebijakan ekonomi nasional juga menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan investasi.
Terkait efektivitasnya terhadap pengurangan beban utang negara, Josua menilai manfaat kebijakan ini relatif terbatas. Tambahan pendapatan bunga yang diterima pemerintah dari BI memang dapat mengurangi kebutuhan pembiayaan neto. Namun, nilainya masih jauh lebih kecil dibandingkan kewajiban pembayaran bunga utang pemerintah yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun.
Pada 2026, misalnya, pembayaran bunga utang dalam APBN direncanakan mencapai Rp599 triliun dan angka tersebut belum termasuk kewajiban pembayaran pokok utang.
Meski demikian, ia menilai manfaat yang lebih besar justru dapat berasal dari penurunan biaya penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) apabila kebijakan remunerasi kas pemerintah mampu menjaga kepercayaan investor dan menahan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah.
Perlu Transparansi dan Reformasi Fiskal
Josua menegaskan kebijakan remunerasi kas pemerintah tidak dapat menggantikan kebutuhan reformasi fiskal yang lebih mendasar. Pemerintah tetap perlu memperkuat penerimaan negara, meningkatkan efektivitas belanja, serta menjaga rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan agar tidak terus meningkat dalam jangka panjang.
Di sisi lain, peningkatan remunerasi kepada pemerintah juga berpotensi menambah beban operasional BI. Kewajiban pembayaran bunga yang lebih tinggi dapat mengurangi surplus bank sentral dan mempersempit ruang gerak dalam pelaksanaan kebijakan moneter.
Selain itu, perubahan pola pengelolaan kas pemerintah juga berpotensi memengaruhi kondisi likuiditas perbankan sehingga membutuhkan pengelolaan yang cermat dari otoritas moneter.
Karena itu, Josua menekankan pentingnya transparansi penuh dari pemerintah dan BI dalam menjelaskan tujuan kebijakan, jangka waktu pelaksanaan, formula remunerasi yang digunakan, serta dampaknya terhadap APBN dan neraca Bank Indonesia.
"Pesan yang harus ditegaskan adalah bahwa BI tetap fokus menjaga rupiah dan inflasi, sementara pemerintah tetap bertanggung jawab menjaga kesehatan APBN," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
