Kantor Bank Indonesia. - Bisnis.com
Harianjogja.com, JAKARTA — Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan (BI-Rate) sebesar 50 basis poin (bps) dinilai sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan global yang kian meningkat. Kebijakan ini mendapat dukungan dari kalangan ekonom, termasuk Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian.
Menurut Fakhrul, kenaikan BI-Rate dari 4,75 persen menjadi 5,25 persen bukan sekadar penyesuaian teknis, melainkan sinyal kuat bahwa otoritas moneter Indonesia tetap menjaga “jangkar kebijakan” (policy anchor) agar pasar tetap percaya.
“Ini langkah tepat dan pre-emptive. Jika terlambat, biaya stabilisasi rupiah akan jauh lebih mahal,” ujarnya, Rabu (20/5/2026).
BI-Rate Naik, Rupiah Berpotensi Menguat
Kenaikan suku bunga ini diproyeksikan menjadi titik balik bagi rupiah setelah mengalami tekanan dalam beberapa waktu terakhir. Fakhrul memperkirakan mata uang Garuda akan mulai menguat secara bertahap.
Level Rp17.300 per dolar AS disebut sebagai titik konsolidasi awal sebelum rupiah berpotensi bergerak menuju keseimbangan baru di kisaran Rp16.800 per dolar AS.
“Rupiah sudah melewati fase overshooting. Dengan respons BI yang tegas, pasar kini memiliki jangkar baru,” jelasnya.
Pada perdagangan Rabu (20/5), rupiah tercatat menguat 52 poin atau 0,29 persen ke level Rp17.654 per dolar AS. Sementara kurs referensi JISDOR juga menguat ke Rp17.685 per dolar AS.
Kombinasi Kebijakan Perkuat Sentimen Pasar
Fakhrul menilai, kenaikan BI-Rate akan semakin efektif jika didukung instrumen lain seperti intervensi pasar valas, penguatan DNDF/NDF, serta perluasan transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT).
Langkah-langkah ini diyakini mampu mengurangi tekanan terhadap dolar AS sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap pasar keuangan domestik.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan belum sepenuhnya selesai.
PR Berikutnya: Perbaikan Pasar Obligasi
Setelah menaikkan suku bunga, Bank Indonesia dinilai perlu segera menata ulang struktur pasar uang, khususnya terkait instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Fakhrul menyarankan agar suku bunga SRBI diturunkan secara bertahap. Hal ini penting untuk mencegah penumpukan likuiditas di instrumen jangka pendek yang berpotensi mengganggu pasar obligasi negara (SBN).
“Jika SRBI terlalu menarik, dana akan terkunci di instrumen jangka pendek. Ini bisa menekan yield curve dan membuat transmisi kebijakan tidak sehat,” tegasnya.
Normalisasi kurva imbal hasil dinilai krusial agar investor kembali tertarik pada obligasi jangka panjang, yang pada akhirnya mendukung pembiayaan pembangunan nasional.
Sinergi BI dan Kemenkeu Jadi Kunci
Selain kebijakan moneter, Fakhrul juga menekankan pentingnya koordinasi erat antara Bank Indonesia dan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan.
Kebijakan suku bunga perlu diiringi dengan komunikasi fiskal yang jelas, termasuk terkait subsidi energi, strategi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), serta arah pembiayaan APBN.
“BI menjaga stabilitas, Kemenkeu menjaga kredibilitas fiskal. Jika keduanya selaras, kepercayaan pasar akan pulih,” ujarnya.
Momentum Stabilkan Ekonomi Nasional
Kenaikan BI-Rate kali ini menjadi yang pertama sejak suku bunga acuan ditahan di level 4,75 persen sejak September 2025. Sepanjang 2025, BI bahkan sempat memangkas suku bunga hingga total 125 bps.
Langkah tegas ini menandai perubahan arah kebijakan menuju stabilisasi di tengah ketidakpastian global. Jika konsisten dijalankan, kebijakan ini diyakini mampu memperkuat rupiah, menjaga stabilitas pasar keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
