Harianjogja.com, JAKARTA— PT Agrinas Palma Nusantara membuka lebih dari 20.000 lowongan kerja hingga Agustus 2026 untuk memperkuat pengelolaan kebun sawit sitaan negara. Rekrutmen ini dilakukan sebagai bagian dari upaya perusahaan mengejar target produksi sekaligus memenuhi kebutuhan tenaga kerja di berbagai wilayah perkebunan dari Aceh hingga Papua.
Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Mohammad Abdul Ghani, mengatakan pembenahan organisasi menjadi prioritas utama perusahaan setelah beralih dari bidang konstruksi menjadi pengelola perkebunan. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan tenaga manajemen ditargetkan rampung pada Juli 2026.
"Pertama menyusun organisasi dulu di korporasi perkebunan. Insyaallah bulan Juli ini seluruh tenaga manajemen yang dibutuhkan akan kita penuhi," ujar Ghani dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (6/7/2026).
Ia menjelaskan, kebutuhan tenaga kerja tersebut terdiri atas 1.844 karyawan pimpinan, 9.500 mandor, dan 11.000 tukang panen. Perusahaan juga berkomitmen memprioritaskan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan perkebunan sebagai tenaga kerja.
Penambahan pekerja dinilai penting mengingat luas lahan yang dikelola perusahaan terus bertambah.
Saat ini, Agrinas Palma Nusantara mengelola sekitar 4,11 juta hektare lahan sitaan negara. Dari total luasan tersebut, area yang telah ditanami kelapa sawit mencapai 729.677 hektare, sedangkan sisanya masih berupa lahan non-sawit.
Ghani mengakui perubahan model bisnis dari perusahaan konstruksi menjadi pengelola perkebunan berdampak pada kinerja keuangan perseroan. Pada 2025, laba bersih perusahaan tercatat sebesar Rp2,7 miliar.
Meski demikian, ia optimistis penambahan tenaga kerja mulai Agustus 2026 akan meningkatkan produktivitas perusahaan pada paruh kedua tahun ini.
"Kalau di Maret kita hanya separuh dari target, bulan Mei sudah tinggal 25%. Juni mungkin tinggal 15% dan bulan Agustus kita sudah akan mencapai target," ucapnya.
Berdasarkan data operasional perusahaan, dari total 4,11 juta hektare lahan yang tersebar dari Aceh hingga Papua, sekitar 1,7 juta hektare merupakan lahan yang telah masuk penyerahan tahap I hingga V dan telah terverifikasi.
Dari luasan tersebut, lahan yang telah ditanami kelapa sawit mencapai 729.677 hektare, sementara sisanya merupakan area non-sawit.
Perseroan juga masih menjalankan proses verifikasi terhadap sekitar 2,5 juta hektare lahan lainnya yang belum selesai.
Ghani menjelaskan, aset yang dikelola perusahaan berasal dari tiga sumber penegakan hukum. Pertama, lahan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) milik PT Torganda di Sumatra Utara seluas 48.000 hektare. Kedua, lahan sitaan terkait perkara Duta Palma di Riau dan Kalimantan Barat yang masih dalam proses pengadilan. Ketiga, lahan hasil penyitaan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
