Strategi Ganda Kulonprogo Lawan Kemiskinan, dari PKH hingga KUR

Foto ilustrasi perkampungan warga miskin Indonesia, dibuat dengan menggunakan Artificial Intelligence, ChatGPT.

Harianjogja.com, KULONPROGO—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo mengoptimalkan strategi ganda dalam upaya menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan yang diterapkan tidak hanya berfokus pada perlindungan sosial untuk meringankan beban hidup warga, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi agar masyarakat mampu meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kulonprogo, Diana Puspitasari, menjelaskan strategi pengentasan kemiskinan diawali dengan berbagai program yang bertujuan mengurangi pengeluaran rumah tangga masyarakat.

Menurut dia, langkah tersebut dijalankan melalui bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, hingga program stabilisasi harga kebutuhan pokok yang menyasar kelompok masyarakat rentan.

“Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, program stabilitas harga, dan program lainnya. Di antaranya bantuan sosial reguler seperti PKH, Program Sembako, dan PIP, serta bantuan khusus seperti BLT Desa, bansos tunai, bansos presiden, top up bansos reguler, dan bantuan beras,” kata Diana, Jumat (7/8/2026).

Selain bantuan reguler, Pemkab Kulonprogo juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia melalui program asistensi rehabilitasi sosial.

Diana menuturkan perlindungan sosial tersebut diperkuat dengan berbagai subsidi yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari subsidi listrik, bantuan listrik gratis bagi kelompok tertentu, subsidi elpiji, hingga bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Meski demikian, Pemkab Kulonprogo menilai bantuan sosial tidak cukup jika tidak dibarengi upaya meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Karena itu, strategi perlindungan sosial dipadukan dengan program peningkatan produktivitas dan penciptaan peluang kerja.

“Peningkatan pendapatan dilakukan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat. Langkahnya mencakup akses pekerjaan dan infrastruktur dasar lewat Padat Karya Tunai (PKT) desa dan sektor, serta bantuan individu maupun kelompok,” ujar Diana.

Program tersebut diharapkan mampu membuka kesempatan kerja sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok yang selama ini masuk kategori rentan miskin maupun miskin ekstrem.

Penguatan SDM dan UMKM Jadi Fokus

Selain membuka akses pekerjaan, Pemkab Kulonprogo juga memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan vokasi dan pemanfaatan program Kartu Prakerja.

Upaya ini dilakukan agar masyarakat memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi keluarga.

Di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemerintah daerah berupaya memperluas akses pasar serta meningkatkan kemampuan pelaku usaha melalui pendampingan yang berkelanjutan.

“Sementara untuk UMKM, kami dorong perluasan akses pasar, pendampingan usaha, serta akses pembiayaan ke lembaga keuangan formal seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR),” katanya.

Menurut Diana, pemberdayaan ekonomi tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Karena itu, strategi pengentasan kemiskinan juga disinergikan dengan peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan akses air minum layak.

“Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi, di antaranya melalui pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, serta infrastruktur sanitasi air minum layak,” jelasnya.

Infrastruktur dan Konektivitas Diperkuat

Sebagai bagian dari upaya jangka panjang, Pemkab Kulonprogo juga mempercepat pembangunan infrastruktur untuk memperlancar mobilitas masyarakat dan memperkuat aktivitas ekonomi antarwilayah.

Pembangunan jalan, sarana transportasi, serta peningkatan konektivitas wilayah dinilai penting untuk mendukung distribusi barang, jasa, dan akses masyarakat terhadap pusat-pusat ekonomi.

“Sinergi kebijakan ini juga mencakup peningkatan konektivitas antarwilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan,” ujar Diana.

Untuk memastikan berbagai intervensi sosial dan ekonomi tersebut tepat sasaran, Bapperida Kulonprogo saat ini tengah menyiapkan inovasi bertajuk PRAMANA (Priksa lan Pilah Data Warga Miskin Kanthi Nyata).

Program tersebut diarahkan untuk memperkuat akurasi data kemiskinan melalui proses verifikasi dan validasi yang lebih ketat. Salah satu langkah yang sedang disiapkan adalah penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) yang mengatur tata cara verifikasi dan validasi data warga miskin.

Melalui kombinasi perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, peningkatan layanan dasar, dan penguatan infrastruktur, Pemkab Kulonprogo berharap upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendorong masyarakat menjadi lebih mandiri secara ekonomi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.