Bantul Integrasikan 103 Program Kemiskinan, Data Diperbarui Real Time

Foto ilustrasi warga miskin di Indonesia dibuat menggunakan Artifical Intelligence ChatGPT.

Harianjogja.com, BANTUL—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul mulai memperkuat strategi pengentasan kemiskinan dengan mengintegrasikan 103 program yang selama ini dijalankan oleh 13 organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah tersebut dibarengi dengan komitmen memperbarui Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) secara berkala agar penyaluran bantuan dan program pemberdayaan masyarakat lebih tepat sasaran.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Bantul untuk meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan sekaligus mempercepat penurunan angka kemiskinan yang saat ini masih berada di atas target pemerintah daerah.

Wakil Bupati Bantul, Aris Suharyanta, mengatakan integrasi program dan pembaruan basis data kemiskinan telah dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Daerah Triwulan II Tahun 2026 yang digelar di Kantor Gubernur DIY. Forum tersebut diikuti seluruh kepala daerah se-DIY dan menghasilkan kesepakatan bersama terkait penguatan integrasi data kemiskinan.

Menurut Aris, Badan Pusat Statistik (BPS) mendorong seluruh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pembaruan DTSEN sebagai basis data utama dalam penyusunan kebijakan sosial dan ekonomi masyarakat.

Meski pembaruan data secara nasional dilakukan setiap tiga bulan, pemerintah daerah diberi ruang untuk melakukan pemutakhiran kapan saja sesuai kondisi riil di lapangan.

"Ke depan Kabupaten Bantul akan segera meng-input data ke DTSEN setiap saat sehingga kondisi kemiskinan yang ada bisa terus diperbarui," kata Aris, Jumat (7/8/2026).

Ia menjelaskan, data yang terus diperbarui tersebut akan menjadi acuan utama dalam menjalankan 103 program penanggulangan kemiskinan yang tersebar di 13 OPD. Program-program tersebut mencakup bantuan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat hingga berbagai kegiatan pemberdayaan ekonomi yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin.

Dengan sistem yang terintegrasi, Pemkab Bantul berharap penyaluran bantuan tidak lagi mengalami tumpang tindih penerima manfaat. Selain itu, koordinasi antarperangkat daerah dapat berjalan lebih efektif karena seluruh program mengacu pada basis data yang sama.

"Harapannya kebijakan yang diambil semakin tepat sasaran karena seluruh perangkat daerah menggunakan data yang terintegrasi dan terus diperbarui," ujarnya.

Aris mengungkapkan angka kemiskinan di Kabupaten Bantul saat ini masih berada pada level 11,54 persen. Angka tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat berbagai program pengentasan kemiskinan agar target penurunan kemiskinan dapat tercapai.

Menurutnya, keberadaan DTSEN yang selalu diperbarui akan membantu pemerintah memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Dengan demikian, intervensi yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan warga di lapangan.

Selain fokus pada pengurangan angka kemiskinan, Pemkab Bantul juga mengaitkan strategi tersebut dengan upaya percepatan penurunan stunting. Pemerintah menilai kemiskinan dan stunting memiliki keterkaitan erat sehingga penanganannya harus dilakukan secara terpadu.

Berdasarkan hasil pemantauan status gizi melalui Posyandu, prevalensi stunting di Bantul menunjukkan tren positif. Angkanya turun dari 9,05 persen pada 2025 menjadi 8,31 persen pada 2026.

Capaian tersebut menjadi modal penting bagi Pemkab Bantul untuk terus memperkuat intervensi kepada kelompok masyarakat rentan, khususnya keluarga miskin yang memiliki risiko lebih tinggi terhadap masalah gizi anak.

"Target kami tahun ini bisa turun di bawah 10 persen karena ini juga menjadi catatan Gubernur DIY yang meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota memberi perhatian khusus kepada warga miskin agar angka kemiskinan di DIY pada 2026 dapat ditekan hingga di bawah 10 persen," kata Aris.

Melalui integrasi 103 program penanggulangan kemiskinan dan pembaruan DTSEN secara berkelanjutan, Pemkab Bantul berharap kebijakan sosial yang dijalankan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan penurunan kemiskinan di wilayah tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.