Selamatkan 15 Danau Prioritas, Ini Langkah Pemerintah

2 hours ago 2

Selamatkan 15 Danau Prioritas, Ini Langkah Pemerintah Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq. - Istimewa

Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq menilai 15 danau di Indonesia yang menjadi fokus pemerintah, kondisinya belum optimal.

Dalam acara peringatan Hari Danau Dunia di Jakarta, Rabu (1/10), Hanif menyoroti kondisi 15 danau prioritas yang dinilainya belum baik secara fisik meskipun secara administratif menunjukkan angka yang baik.

Dia menyoroti perbedaan antara data administratif dan kondisi lapangan yang terlihat di media sosial. “Kondisi Rawa Pening, Rawa Danau, dan Sungai Mahakam juga menjadi perhatian,” ucap dia.

BACA JUGA: 15 Danau Prioritas Masih Krisis, Menteri LH Minta Rencana Aksi Cepat

Karena itu Menteri Hanif menekankan pentingnya mereview langkah-langkah yang telah dilakukan dan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk 12 kementerian yang mendukung upaya penyelamatan danau prioritas nasional.

“Dalam kesempatan ini saya mengajak seluruh pihak terkait untuk mengaktifkan diri dan memberikan perhatian lebih terhadap kondisi danau-danau di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Kemudian pentingnya menjaga catchment area untuk mempertahankan fungsi ekosistem danau,” ujar Hanif.

Diketahui, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 60/2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional, ke-15 danau yang menjadi fokus pemerintah, masing-masing adalah Danau Toba (Sumatra Utara), Danau Singkarak dan Danau Maninjau (Sumatra Barat), Danau Kerinci (Jambi), Danau Rawa Danau (Banten), Danau Rawa Pening (Jawa Tengah), dan Danau Batur (Bali).

Selain itu ada juga Danau Tondano (Sulawesi Utara), Danau Kaskade Mahakam (Melintang, Semayang, dan Jempang) di Kalimantan Timur, Danau Sentarum (Kalimantan Barat), Danau Limboto (Gorontalo), Danau Poso (Sulawesi Tengah), Danau Tempe (Sulawesi Selatan), Danau Matano (Sulawesi Selatan), dan Danau Sentani (Papua).

Meski begitu, dia juga menegaskan pentingnya aksi nyata dalam penyelamatan danau di Indonesia, bukan hanya 15 danau prioritas, tetap juga danau-danau besar yang ada.

“Puncak peringatan Hari Danau Dunia  ini jangan hanya sebatas seremoni saja melainkan harus menjadi gerakan bersama untuk menyelamatkan [ekosistem] danau,” ujar Hanif.

Degradasi Lingkungan

Terkait kondisi danau-danau besar di Indonesia, Menteri Hanif menyinggung  degradasi lingkungan di daerah tangkapan air dan dampaknya pada kualitas air danau.

Disebutkan, degradasi lingkungan di daerah tangkapan air menyebabkan sedimentasi tinggi, penggunaan pestisida, dan budidaya keramba jaring apung yang memperburuk kualitas air danau.

Begitu juga fungsi waduk, jauh yang diharapkan akibat kurangnya perhatian pada catchment area. “Waduk-waduk kehilangan fungsi karena kurangnya perhatian pada catchment area, yang mempengaruhi kinerja fungsi ekosistem danau,” ucap Hanif.

Oleh karena itu, melalui Peringatan Hari Danau Dunia, dia berharap, pihak terkait, segera aktif bergerak. “Kondisi danau kita tidak sedang baik-baik saja. Danau kita memang memerlukan perhatian kita semua. Kami mengusulkan tidak hanya danau prioritas yang harus kita tangani,” ucap Hanif.

Atas dasar persoalan itu, Kementerian Lingkungan Hidup, telah menyusun arah baru penyelamatan danau di Indonesia, khususnya di 15 Danau Prioritas Nasional.

Pertama, berbasis data ilmiah dan daya dukung lingkungan, seperti dalam pengendalian KJA di Danau Toba (target 3.333 petak dari 11.827 yang ada). Kedua, memastikan kepatuhan terhadap batas sempadan dan tata ruang, seperti di Danau Maninjau dan Danau Singkarak yang telah memiliki regulasi khusus.

Berikutnya, menguatkan peran daerah dan penegakan hukum terhadap perambahan, okupasi ilegal, dan pencemaran; menjaga spesies endemik dan mengendalikan spesies asing invasif, seperti di Danau Matano, Sentarum, dan Tempe; mengintegrasikan pendekatan ekohidrologi dan adaptasi perubahan iklim; mendorong sinergi pembiayaan hijau, baik dari APBN, BPDLH, hingga mekanisme Jasa Lingkungan dan Carbon Offset; serta mengarusutamakan pendidikan dan partisipasi publik, termasuk melalui Gerakan Bersama Bersihkan Danau dan Adopsi Danau oleh universitas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Read Entire Article
Ekonomi | Politic | Hukum | Kriminal | Literatur | SepakBola | Bulu Tangkis | Fashion | Hiburan |