Foto ilustrasi sekolah rakyat, dibuat menggunakan AI ChatGPT.
Harianjogja.com, PALEMBANG—Validitas data penerima manfaat menjadi perhatian utama pemerintah dalam pelaksanaan Program Sekolah Rakyat. Menteri Sosial (Mensos) RI Syaifullah Yusuf menegaskan, akurasi data menjadi penentu agar bantuan pendidikan benar-benar diterima anak-anak dari keluarga miskin yang berhak memperoleh layanan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Syaifullah Yusuf saat meninjau kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Budi Perkasa Palembang (SRMA 7), Minggu. Menurutnya, Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas kesempatan pendidikan yang setara bagi seluruh anak Indonesia.
Ia menilai, ketepatan data menjadi fondasi penting agar program mampu menjangkau anak-anak dari keluarga yang benar-benar membutuhkan. Dengan demikian, upaya pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan sekaligus mengentaskan kemiskinan dapat berjalan secara optimal.
"Program ini dimulai dengan kejujuran data, kejujuran penerima manfaat, dan kejujuran semua pihak yang diberi tanggung jawab agar tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat," kata Syaifullah Yusuf.
Saat ini, Program Sekolah Rakyat telah berjalan di 116 lokasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk sementara, penyelenggaraan kegiatan belajar memanfaatkan gedung milik pemerintah, termasuk SRMA 7 Palembang yang menggunakan aset Kementerian Sosial sebagai lokasi operasional.
Pemerintah juga tengah mempersiapkan pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat yang dirancang mampu menampung lebih dari 1.000 siswa, mulai dari jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA).
Pada 2026, pemerintah menargetkan penambahan sekitar 30.000 peserta didik baru. Dengan penambahan tersebut, total penerima manfaat Program Sekolah Rakyat secara nasional diproyeksikan mencapai sekitar 45.000 siswa.
Seluruh peserta didik yang diterima dalam Program Sekolah Rakyat berasal dari keluarga desil 1 atau kelompok masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi paling rendah. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memastikan bantuan pendidikan diberikan kepada kelompok yang paling membutuhkan.
Selain menghadirkan pendidikan gratis, Program Sekolah Rakyat juga dirancang sebagai strategi pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui pemberdayaan keluarga penerima manfaat. Menurut Syaifullah Yusuf, peningkatan kesejahteraan keluarga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan program tersebut.
"Orang tuanya juga harus diberdayakan, sehingga Sekolah Rakyat menjadi bagian dari upaya pengentasan kemiskinan," ujarnya.
Di Sumatera Selatan, pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat saat ini berlangsung di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Kabupaten Ogan Ilir, dan Kabupaten Empat Lawang. Sementara itu, pembangunan di Kota Palembang masih berada pada tahap penyediaan serta pembebasan lahan.
Secara nasional, pemerintah kini membangun 104 gedung permanen Sekolah Rakyat. Ke depan, pemerintah menargetkan setiap kabupaten dan kota memiliki sedikitnya satu Sekolah Rakyat permanen yang mampu menampung sekitar 1.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA sebagai bagian dari perluasan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
