Porda 2025 Jadi Pelajaran, Atlet Sleman Kini Dapat Iuran BPJS Rp8.500

Kantor BPJS Kesehatan. - Antara

Harianjogja.com, SLEMAN—Pengalaman sejumlah atlet Sleman yang tidak mendapat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan saat mengalami insiden pada Pekan Olahraga Daerah (Porda) DIY 2025 menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman. Kini, upaya perlindungan atlet diperluas dengan dukungan potongan iuran BPJS Ketenagakerjaan hingga 50%.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sleman, Heru Saptono, mengatakan potongan tersebut membuat iuran yang sebelumnya Rp18.000 turun menjadi Rp8.500 per atlet. Kebijakan ini diharapkan dapat memperluas cakupan kepesertaan sehingga atlet memiliki perlindungan ketika menjalani latihan maupun pertandingan.

"Alhamdulillah, dari BPJS sudah ada tanggapan. Ada potongan 50 persen, sehingga semula Rp18.000 menjadi hanya Rp8.500 per atlet," kata Heru ditemui di Kantor Bappeda Sleman, Selasa (18/8/2026).

Menurut Heru, biaya kepesertaan yang lebih rendah membuka peluang bagi lebih banyak atlet untuk mendapatkan perlindungan BPJS. Kepesertaan yang aktif juga penting agar penanganan dapat segera dilakukan ketika atlet mengalami insiden dalam aktivitas olahraga.

"Iya. Sehingga ini dapat menjangkau lebih banyak lagi atlet yang kemudian diasuransikan kepesertaannya. Jadi, kalau misalnya ada insiden, itu bisa segera ter-cover. Kejadian yang kemarin tidak terulang lagi," katanya.

Atlet Sleman Tak Tercover Saat Porda 2025

Heru membenarkan pengalaman yang menjadi perhatian tersebut terjadi dalam Porda DIY 2025. Saat itu, terdapat atlet yang mengalami insiden ketika status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaannya sudah kedaluwarsa sehingga biaya penanganannya tidak dapat ditanggung BPJS.

Persoalan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar bagi Dispora Sleman untuk memperhatikan kembali status kepesertaan atlet. Ke depan, atlet yang akan dikirim mengikuti ajang olahraga akan didata dan dipastikan telah terdaftar dalam BPJS.

Untuk atlet Sleman yang mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda), pembiayaan perlindungan menjadi tanggung jawab Dispora. Sementara itu, atlet yang mengikuti Porda menjadi tanggung jawab Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sleman.

Upaya memastikan perlindungan tersebut juga mendapat perhatian dari KONI Sleman. Ketua Umum KONI Sleman, Haris Sutarta, mengatakan seluruh atlet dan ofisial yang mengikuti Pemusatan Latihan Kabupaten (Pelatkab) menuju Porda DIY 2027 akan dipastikan memiliki kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang aktif.

"Kami minta dicermati semuanya sehingga waktu memasuki Pelatkab dan Porda, BPJS ketenagakerjaannya semuanya aktif," kata Haris.

Haris mengatakan pengalaman pada Porda 2025 menjadi pelajaran penting dalam memastikan status kepesertaan atlet sebelum mengikuti kompetisi.

"Karena kejadian pada Porda tahun 2025 ada beberapa atlet yang BPJS-nya ternyata tidak aktif sehingga mengalami insiden dan tidak bisa dicover oleh BPJS," katanya.

1.399 Peserta Ikuti Pelatkab Tahap Pertama

Sementara itu, persiapan atlet Sleman menuju Porda DIY 2027 telah berjalan melalui Pelatkab tahap pertama. Program tersebut berlangsung selama enam bulan, mulai Juli hingga Desember 2026.

Pelatkab tahap pertama melibatkan 1.399 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 1.265 atlet dan 134 pelatih dari 50 cabang olahraga.

Dengan jumlah peserta yang cukup besar tersebut, kepastian perlindungan BPJS menjadi salah satu hal yang perlu dipastikan selama proses pemusatan latihan hingga menghadapi Porda DIY 2027.

Selain persoalan perlindungan atlet, Pemkab Sleman juga mulai menyiapkan dukungan anggaran bagi KONI Sleman untuk 2027. Heru mengatakan anggaran hibah untuk KONI Sleman telah mulai disiapkan dengan nilai sekitar Rp20 miliar.

Besaran hibah tersebut sama seperti hibah yang diberikan kepada KONI Sleman pada 2025 ketika penyelenggaraan Porda. Angka Rp20 miliar tersebut merupakan keseluruhan hibah yang diberikan kepada KONI Sleman.

Dengan adanya potongan iuran BPJS dari Rp18.000 menjadi Rp8.500 per atlet serta pendataan kepesertaan sebelum mengikuti pertandingan, Dispora Sleman berupaya agar persoalan atlet yang tidak terlindungi akibat status BPJS tidak aktif seperti pada Porda 2025 tidak kembali terjadi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.