Pertumbuhan Ekonomi 5,29% Belum Ciptakan Lapangan Kerja Berkualitas

Harianjogja.com, JAKARTA—Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,29% pada kuartal II/2026 dinilai belum sepenuhnya menghasilkan lapangan kerja formal yang berkualitas. Di tengah ekspansi ekonomi tersebut, jumlah masyarakat yang bekerja memang bertambah, tetapi peningkatan terbesar justru berasal dari kelompok yang memilih berusaha sendiri, sementara penyerapan tenaga kerja di sektor industri masih terbatas.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk yang bekerja pada Mei 2026 mencapai 148,19 juta orang, meningkat sekitar 522.000 orang dibanding Februari 2026. Pada periode yang sama, jumlah pengangguran turun sekitar 24.000 orang menjadi 7,22 juta orang, sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menyusut tipis dari 4,68% menjadi 4,65%.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, M. Edy Mahmud, menjelaskan sekitar 71 dari setiap 100 penduduk usia kerja telah masuk ke angkatan kerja. Sementara itu, sekitar lima dari setiap 100 angkatan kerja masih belum memperoleh pekerjaan.

"Pada bulan Mei tahun 2026 terdapat sebanyak 7,22 juta penganggur atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,65%. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan Februari 2026 yang sebesar 4,68% atau turun sekitar 0,03% poin," kata Edy.

Industri Bertambah Tipis, Pertanian Masih Jadi Penyerap Terbesar

Dari sisi lapangan usaha, sektor industri pengolahan hanya mencatat tambahan sekitar 9.000 pekerja. Sebaliknya, sektor perdagangan kehilangan sekitar 128.000 tenaga kerja.

Sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan tambahan sekitar 106.000 pekerja selama periode tersebut.

Sementara berdasarkan status pekerjaan, jumlah masyarakat yang berusaha sendiri melonjak sekitar 1,38 juta orang. Di sisi lain, jumlah pekerja keluarga berkurang sekitar 1,01 juta orang. Meski proporsi pekerja informal turun tipis menjadi 59,30%, kelompok ini masih mendominasi struktur ketenagakerjaan nasional.

Belum Bersifat Padat Karya

Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Subchan Gatot, menilai capaian ekonomi tersebut menunjukkan bahwa kualitas pertumbuhan masih perlu diperkuat.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya bersifat employment-intensive atau mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar.

Ia menjelaskan peningkatan produksi di sektor industri lebih banyak ditopang oleh kenaikan produktivitas, pemanfaatan kapasitas produksi, serta investasi teknologi dibandingkan perekrutan tenaga kerja baru.

Di sisi lain, sektor perdagangan masih menghadapi tekanan akibat perubahan pola konsumsi masyarakat, efisiensi usaha, serta berkembangnya perdagangan digital yang membutuhkan lebih sedikit tenaga kerja dibanding perdagangan konvensional.

Subchan juga menilai dunia usaha masih berhati-hati membuka rekrutmen baru karena menghadapi tingginya biaya produksi, ketidakpastian ekonomi global, melemahnya permintaan di sejumlah sektor, hingga meningkatnya persaingan dengan produk impor.

Menurut dia, kebijakan pemerintah perlu diarahkan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi, tetapi juga lebih inklusif dan padat karya melalui percepatan investasi di sektor manufaktur, hilirisasi, konstruksi, pariwisata, dan ekonomi digital.

Selain itu, reformasi regulasi ketenagakerjaan dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus tetap melindungi pekerja.

"Peningkatan kualitas SDM melalui program upskilling dan reskilling harus semakin diperkuat agar kompetensi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan industri yang terus berubah,” ujar Subchan.

 Beralih Menjadi Pekerja Mandiri

Pandangan serupa disampaikan Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi belum berhasil diterjemahkan menjadi peningkatan lapangan kerja formal yang berkualitas. Terbatasnya tambahan tenaga kerja di sektor manufaktur, berkurangnya pekerja perdagangan, serta meningkatnya jumlah pekerja mandiri menjadi indikatornya.

Yusuf menjelaskan industri pengolahan kini semakin mengandalkan investasi mesin, otomasi, dan peningkatan produktivitas sehingga kenaikan output tidak selalu diikuti penambahan tenaga kerja dalam jumlah besar.

Di sektor perdagangan, perubahan pola konsumsi dan meningkatnya perdagangan digital juga mendorong banyak perusahaan melakukan efisiensi tenaga kerja.

Akibat kondisi tersebut, sebagian masyarakat memilih membuka usaha sendiri atau bekerja secara mandiri untuk mempertahankan penghasilan.

Meski secara statistik mereka tercatat bekerja, Yusuf mengingatkan kualitas pekerjaan kelompok tersebut relatif lebih rentan karena pendapatannya tidak menentu, perlindungan sosial terbatas, dan produktivitasnya cenderung lebih rendah.

"Jadi, kita melihat pertumbuhan yang masih bersifat dualistik. Sektor modern mampu mencatat produktivitas yang tinggi, tetapi daya serap tenaga kerjanya terbatas. Sementara sektor informal menjadi penyangga utama pasar kerja," ujar Yusuf.

Ia mendorong agar investasi lebih diarahkan pada sektor manufaktur bernilai tambah yang masih memiliki daya serap tenaga kerja besar, seperti industri makanan olahan, tekstil, elektronik perakitan, logistik, dan pariwisata.

Selain itu, pendidikan vokasi dinilai perlu lebih selaras dengan kebutuhan industri. Usaha mikro juga perlu didorong naik kelas melalui akses pembiayaan, digitalisasi, dan penyederhanaan regulasi agar mampu berkembang menjadi usaha formal yang menciptakan lapangan kerja baru.

Fokus Tingkatkan Keterampilan Tenaga Kerja

Sementara itu, pemerintah menyatakan terus memperkuat kualitas pasar kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan keterampilan kini menjadi faktor utama yang dicari perusahaan dalam proses rekrutmen.

Menurutnya, perubahan kebutuhan industri berlangsung sangat cepat sehingga pemerintah mengembangkan pendekatan pasar kerja berbasis keterampilan melalui pembelajaran modular, mikrokredensial, serta pengakuan kompetensi.

"Pasar kerja saat ini yang dicari adalah keterampilan dan saya yakin Apindo juga mengamini bahwa skills first adalah salah satu kunci agar kita tetap kompetitif," kata Yassierli.

Langkah tersebut diharapkan mampu mempertemukan kebutuhan dunia usaha dengan kompetensi tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan daya saing nasional sekaligus membuka peluang kerja yang lebih berkualitas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com