Dana Padukuhan Jadi Senjata Bantul Kurangi Kemiskinan

Foto ilustrasi warga miskin di Indonesia dibuat menggunakan Artifical Intelligence ChatGPT.

Harianjogja.com, BANTUL—Upaya menekan angka kemiskinan di Kabupaten Bantul tidak hanya dilakukan melalui bantuan sosial atau program dari organisasi perangkat daerah. Pemerintah daerah kini memperkuat peran padukuhan melalui Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP) agar penanganan kemiskinan dapat dilakukan lebih dekat dengan masyarakat dan sesuai kebutuhan di lapangan.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bantul menilai padukuhan memiliki posisi strategis karena menjadi wilayah pemerintahan yang paling dekat dengan warga. Melalui pendekatan tersebut, berbagai persoalan sosial dan ekonomi masyarakat diharapkan dapat teridentifikasi lebih cepat sehingga intervensi yang diberikan menjadi lebih efektif.

Kepala Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Manusia Bappeda Bantul, Galuh Hajeng Fitria, mengatakan sebagian besar program PPBMP memang diarahkan untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan.

“Jadi PPBMP ini ada 40% difokuskan pada upaya pengentasan kemiskinan dan juga untuk pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan,” kata Galuh, Kamis (6/8/2026).

Berdasarkan data per Desember 2025, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bantul mencapai 127.250 orang atau setara 11,54% dari total penduduk. Angka tersebut menempatkan Bantul sebagai daerah dengan persentase kemiskinan tertinggi ketiga di Daerah Istimewa Yogyakarta setelah Gunungkidul dan Kulonprogo.

Kondisi itu menjadi salah satu alasan pemerintah daerah terus memperkuat berbagai program pemberdayaan ekonomi dan perlindungan sosial di tingkat masyarakat.

Dana Rp40 Juta untuk Setiap Padukuhan

Galuh menjelaskan PPBMP diberikan kepada 993 padukuhan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bantul. Setiap padukuhan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp40 juta per tahun yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Menurut dia, perangkat padukuhan diharapkan mampu menyusun program yang benar-benar berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan, sehingga target menekan persentase penduduk miskin hingga di bawah 10% dapat tercapai.

“Padukuhan kami harapkan jadi garda terdepan dalam penanggulangan kemiskinan ini, meskipun kami juga sebar sejumlah program lain di dinas-dinas seperti beasiswa pendidikan, RTLH dan lain sebagainya,” ujarnya.

Selain PPBMP, Pemkab Bantul juga menjalankan berbagai program pendukung lainnya seperti bantuan pendidikan, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

Dana Digunakan untuk Program Fisik dan Nonfisik

Di tingkat padukuhan, pemanfaatan dana PPBMP disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi wilayah masing-masing. Program yang dijalankan dapat berupa kegiatan fisik maupun nonfisik.

Dukuh Kalidadap, Kalurahan Selopamioro, Kapanewon Imogiri, Setyanto, mengatakan pelaksanaan program di wilayahnya dilakukan dengan berkoordinasi bersama pemerintah kalurahan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan program lain yang sudah berjalan.

“Kami programnya ada beberapa baik yang bentuknya fisik maupun non fisik,” katanya.

Untuk kegiatan fisik, sebagian anggaran direncanakan digunakan untuk rehabilitasi bangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Sementara untuk kegiatan nonfisik, dana dialokasikan guna membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat kurang mampu.

Setyanto menjelaskan sebanyak tujuh warga menerima bantuan pangan dengan nilai Rp200.000 setiap bulan dalam bentuk sembako dan makanan pokok.

“Kurang lebih Rp9 juta kami gunakan untuk BPNT,” ujarnya.

Program tersebut diharapkan mampu membantu meringankan beban pengeluaran keluarga penerima manfaat sekaligus menjaga ketahanan pangan masyarakat di tingkat padukuhan.

Anggaran Belum Cair

Meski sejumlah program sudah mulai berjalan, hingga saat ini dana PPBMP tahun 2026 disebut belum dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.

Menurut Setyanto, kondisi tersebut bukan hal baru karena pencairan anggaran biasanya dilakukan menjelang akhir tahun, sekitar September hingga November.

Untuk memastikan program tetap berjalan, sementara waktu kebutuhan pendanaan ditanggung terlebih dahulu oleh pemerintah kalurahan.

“Memang kami untuk program fisik kosong tahun ini. Sementara ditanggung dari pihak kalurahan dulu. Nanti setelah cair baru dibayarkan,” katanya.

Bappeda Bantul berharap keberadaan PPBMP mampu memperkuat efektivitas program pengentasan kemiskinan karena perencanaan dan pelaksanaannya dilakukan langsung di tingkat padukuhan. Dengan pendekatan yang lebih dekat kepada masyarakat, kebutuhan warga miskin diharapkan dapat diidentifikasi secara lebih akurat sehingga bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.

Di tengah masih tingginya angka kemiskinan di Bantul, kolaborasi antara pemerintah daerah, kalurahan, dan padukuhan dinilai menjadi faktor penting untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mencapai target penurunan kemiskinan dalam beberapa tahun mendatang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.