Pengangguran Muda Tinggi, Industri RI Justru Kesulitan Cari Talenta

Harianjogja.com, JAKARTA—Pasar kerja Indonesia menghadapi persoalan yang tampak bertolak belakang. Di satu sisi, tingkat pengangguran terbuka (TPT) kelompok usia muda 15-24 tahun mencapai 17,4 persen. Di sisi lain, sebanyak 48 persen perusahaan mengaku kesulitan memperoleh tenaga kerja dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai kondisi tersebut menunjukkan masih lebarnya kesenjangan antara keterampilan pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha serta industri.

Persoalan itu menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam Indonesia’s Green Jobs Conference 2026 di Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Menurut Yassierli, tantangan pasar kerja Indonesia tidak berhenti pada penciptaan lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus memastikan pekerjaan yang tersedia dapat diisi tenaga kerja dengan kompetensi yang sesuai sekaligus memenuhi prinsip pekerjaan yang layak.

Ia mengutip laporan Future of Jobs World Economic Forum (WEF) 2025 yang menunjukkan 54 persen perusahaan di Indonesia mengidentifikasi kesenjangan keterampilan atau skill gap sebagai salah satu persoalan utama dalam menjalankan bisnis.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan tenaga kerja tidak semata-mata berkaitan dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Kesesuaian antara kompetensi calon pekerja dengan kebutuhan perusahaan juga menjadi bagian penting dalam menentukan apakah tenaga kerja dapat terserap secara optimal.

Pelatihan Vokasi Harus Ikuti Kebutuhan Industri

Yassierli mengatakan penguatan hubungan antara pendidikan, pelatihan, dan industri menjadi salah satu langkah yang diperlukan untuk mengatasi kesenjangan tersebut.

Karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong perubahan pola pelatihan vokasi. Pelatihan yang sebelumnya lebih berorientasi pada penyediaan program atau supply-driven diarahkan menjadi demand-driven atau berdasarkan kebutuhan industri.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah tidak hanya menyiapkan peserta pelatihan berdasarkan program yang tersedia. Kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan juga menjadi dasar untuk menentukan kompetensi yang harus diberikan.

Yassierli mencontohkan pendirian balai pelatihan untuk sektor dirgantara di Bandung. Fasilitas tersebut disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja PT Dirgantara Indonesia (PTDI).

Kebutuhan tenaga kerja pada sektor tersebut diperkirakan mencapai 500 hingga 1.000 orang.

Menurut Yassierli, informasi mengenai kebutuhan tenaga kerja yang disampaikan secara jelas oleh industri dapat membantu pemerintah menyiapkan pelatihan yang lebih tepat sasaran.

"Kalau memang kebutuhannya jelas, kami akan support. Biaya pelatihannya akan ditanggung Kementerian Ketenagakerjaan," ujarnya.

Pola tersebut diharapkan membuat pelatihan vokasi tidak berhenti pada pencapaian jumlah lulusan. Kompetensi yang diberikan juga harus memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

Data Pasar Kerja Indonesia

Di tengah persoalan kesenjangan kompetensi, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan besarnya populasi yang berada dalam pasar kerja Indonesia.

Berdasarkan Sakernas Mei 2026, jumlah penduduk usia kerja mencapai 220,23 juta orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 155,41 juta orang merupakan angkatan kerja.

Sebanyak 148,19 juta orang di antaranya tercatat bekerja, sedangkan 7,22 juta orang masih menganggur. Adapun 64,82 juta orang masuk kelompok bukan angkatan kerja, termasuk pelajar, pengurus rumah tangga, dan pensiunan.

Secara nasional, TPT pada Mei 2026 tercatat sebesar 4,65 persen. Angka tersebut turun tipis dibandingkan Februari 2026 yang mencapai 4,68 persen.

Struktur pekerjaan juga memperlihatkan bahwa sektor informal masih memiliki porsi besar. Dalam data yang disampaikan, pekerja informal mencapai 56,54 persen, sedangkan pekerja formal sebesar 38,81 persen.

Kondisi tersebut menjadi bagian lain dari tantangan ketenagakerjaan karena peningkatan penyerapan tenaga kerja perlu berjalan bersamaan dengan peningkatan kualitas pekerjaan.

Pendidikan Masih Menjadi Faktor Penting

Dari sisi pendidikan, komposisi tenaga kerja Indonesia masih banyak berasal dari kelompok berpendidikan SD dan SMP. Proporsinya mencapai 50,52 persen.

Selanjutnya, lulusan SMA dan SMK mencapai 32,27 persen, sedangkan lulusan perguruan tinggi sebesar 12,56 persen.

Perbedaan pendidikan juga berkaitan dengan posisi pekerja di sektor formal dan informal. Berdasarkan Sakernas Agustus 2025, lulusan universitas memiliki proporsi bekerja di sektor formal sebesar 76,5 persen.

Sementara itu, lulusan SMA dan SMK lebih banyak tersebar di sektor informal. Tingkat pengangguran pada kelompok lulusan SMA tercatat 6,9 persen, sedangkan lulusan SMK mencapai 8,6 persen.

Adapun pekerja dengan pendidikan SD dan SMP didominasi sektor informal dengan proporsi hingga 72,5 persen. Tingkat pengangguran pada kelompok tersebut tercatat 2,8 persen.

Data tersebut memperlihatkan bahwa tantangan pasar kerja Indonesia memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar angka pengangguran.

Ketika perusahaan kesulitan menemukan pekerja dengan kompetensi yang dibutuhkan, sementara sebagian kelompok usia produktif masih kesulitan memperoleh pekerjaan, terdapat ruang yang perlu dijembatani melalui pendidikan dan pelatihan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar.

Karena itu, perubahan pola pelatihan vokasi menjadi berbasis kebutuhan industri menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mempertemukan dua sisi persoalan tersebut.

Kemnaker sebelumnya juga menyatakan akan memperkuat kapasitas pelatihan vokasi nasional. Pemerintah menargetkan 330.000 peserta mengikuti program pelatihan vokasi pada 2026, naik dari target awal sekitar 70.000 peserta.

Dengan model demand-driven, kebutuhan perusahaan ditempatkan sebagai salah satu dasar dalam penyusunan pelatihan. Harapannya, peserta tidak hanya memperoleh sertifikat setelah menyelesaikan program, tetapi juga memiliki keterampilan yang benar-benar dibutuhkan ketika masuk ke dunia kerja.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika pasar kerja terus berubah dan kebutuhan kompetensi industri berkembang. Bagi pemerintah, tantangannya bukan hanya memperbesar jumlah peserta pelatihan, tetapi memastikan pelatihan tersebut mampu menjawab kebutuhan nyata perusahaan sekaligus membuka peluang kerja yang lebih layak bagi pencari kerja.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara