Bill Gates Ingin AI Kena Pajak untuk Danai Pelatihan Pekerja

Ilustrasi Artificial Intelligence - Freepik

Harianjogja.com, JOGJA—Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang semakin pesat memunculkan kekhawatiran baru terhadap masa depan dunia kerja. Di berbagai sektor, teknologi ini mulai mengambil alih tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan manusia, bahkan tidak sedikit perusahaan yang menjadikan otomatisasi sebagai alasan untuk melakukan efisiensi tenaga kerja.

Di tengah situasi tersebut, pendiri Microsoft Bill Gates mengusulkan kebijakan yang dinilai dapat menjadi penyeimbang antara kemajuan teknologi dan perlindungan pekerja. Gates mendorong penerapan pajak khusus terhadap penggunaan AI atau yang ia sebut sebagai pajak token AI.

Menurut Gates, sistem perpajakan saat ini cenderung memberikan insentif kepada perusahaan untuk mengganti tenaga manusia dengan mesin karena biaya operasional bisa ditekan lebih rendah.

"Sistem pajak akan mendorong Anda mengganti manusia dengan mesin," ujar Gates sebagaimana dikutip dari Mashable, Rabu (2/9/2026).

Gagasan tersebut bukan kali pertama dilontarkan Gates. Beberapa tahun lalu ia juga pernah mengusulkan penerapan pajak robot. Dalam pandangannya, pajak robot maupun pajak AI memiliki tujuan yang sama, yakni memastikan manfaat ekonomi dari otomatisasi tidak hanya dinikmati perusahaan, tetapi juga membantu masyarakat yang terdampak perubahan teknologi.

Bill Gates menilai dana yang terkumpul dari pajak AI dapat digunakan untuk berbagai program sosial dan ketenagakerjaan. Salah satunya adalah membiayai pelatihan ulang atau reskilling bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat otomatisasi.

Selain itu, dana tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat jaring pengaman sosial sehingga masyarakat memiliki waktu beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan pasar kerja.

Ia menambahkan bahwa kebijakan pajak AI bisa dirancang secara selektif. Artinya, teknologi yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat, seperti di sektor kesehatan dan pendidikan, tetap dapat memperoleh insentif agar biaya layanan menjadi lebih murah dan mudah diakses.

Tak hanya soal pajak, Gates juga mengusulkan konsep Human Reserve Jobs atau pekerjaan cadangan manusia. Konsep ini merujuk pada jenis pekerjaan yang secara khusus diprioritaskan untuk tetap dilakukan manusia karena membutuhkan empati, interaksi sosial, atau sentuhan emosional yang sulit digantikan mesin.

Salah satu contoh yang sering disebut adalah pekerjaan di sektor perawatan dan pendampingan, yang mengandalkan hubungan interpersonal secara langsung.

Kekhawatiran mengenai dampak AI terhadap lapangan kerja juga disuarakan sejumlah tokoh industri teknologi lainnya. CEO OpenAI Sam Altman bahkan secara terbuka mengakui bahwa sebagian pekerjaan diperkirakan akan hilang seiring meningkatnya kemampuan AI.

"Seluruh kelas pekerjaan akan hilang dan tidak kembali," ujar Altman.

Pandangan serupa datang dari CEO Anthropic Dario Amodei. Ia memperingatkan bahwa perkembangan AI berpotensi menghapus hingga separuh pekerjaan kerah putih dalam jangka panjang.

Amodei menilai masyarakat perlu memahami arah perkembangan teknologi yang sedang dibangun saat ini karena dampaknya terhadap ekonomi dan dunia kerja bisa sangat besar.

Perdebatan mengenai pajak AI kini semakin mengemuka di berbagai negara. Di satu sisi, teknologi kecerdasan buatan dianggap mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai bagaimana memastikan manfaat ekonomi dari AI dapat dibagikan secara lebih merata tanpa meninggalkan jutaan pekerja yang terdampak otomatisasi.

Usulan Bill Gates menjadi salah satu pendekatan yang mulai mendapat perhatian karena mencoba mencari titik temu antara inovasi teknologi dan perlindungan sosial. Seiring adopsi AI yang terus meluas, diskusi mengenai regulasi, perpajakan, serta masa depan pekerjaan diperkirakan akan menjadi isu penting dalam beberapa tahun mendatang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.