Foto ilustrasi warga miskin di Indonesia dibuat menggunakan Artifical Intelligence ChatGPT.
Harianjogja.com, JOGJA — Pemerintah Kota Jogja memperkuat penggunaan data mikro untuk memastikan kebijakan penanggulangan kemiskinan berjalan lebih tepat sasaran. Pendekatan ini dilakukan melalui pemanfaatan program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan persiapan Sensus Ekonomi 2026.
Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo, menegaskan pendekatan berbasis data makro tidak lagi cukup dalam menjawab persoalan kesejahteraan masyarakat.
“Kita ingin semua kebijakan berbasis data mikro. Kemiskinan itu menyangkut orang per orang. Hasil Regsosek yang dilaksanakan Mei hingga Agustus ini akan menjadi basis data kuat untuk intervensi program,” ujarnya di Mantrijeron, Jumat (10/4/2026).
Intervensi Berbasis Individu
Menurut Hasto, data by name by address akan menjadi dasar berbagai program prioritas, termasuk beasiswa “Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana”.
Dengan basis data yang detail, pemerintah dapat memastikan penerima manfaat tepat sasaran serta meminimalkan potensi kesalahan dalam distribusi bantuan.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) DIY mendorong penguatan data dari level terbawah melalui program Kelurahan Cantik (Cinta Statistik).
Plt Kepala BPS DIY, Endang Tri Wahyuningsih, menyebut saat ini sudah ada 25 kelurahan di Kota Jogja yang berstatus Kelurahan Cantik, dengan tambahan tiga kelurahan baru pada 2026.
“Jangan sampai garbage in, garbage out. Kalau data yang dikumpulkan tidak valid, hasilnya juga tidak berkualitas. Dengan Kelurahan Cantik, kita dorong kebijakan berbasis bukti,” katanya.
Selain Regsosek, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 juga menjadi instrumen penting untuk memotret perubahan struktur ekonomi Kota Jogja dalam satu dekade terakhir.
Data tersebut diharapkan mampu memperkuat perencanaan pembangunan sekaligus mendukung kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).
Tantangan Kejujuran Data
Di tingkat kelurahan, proses verifikasi data masih menghadapi tantangan, terutama terkait kejujuran responden.
Lurah Suryodiningratan, Subiyana, mengatakan pihaknya melakukan pengecekan langsung untuk menjaga akurasi data.
“Tantangannya, ada masyarakat yang tidak jujur dalam memberikan informasi. Harapannya, petugas tetap menginput data sesuai fakta, agar sistem bisa mengkategorikan secara adil,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
