Wisnu Setiadi Nugroho, Ph.D., Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM
Saat banjir bandang melanda Sumatra atau gempa mengguncang Jawa, dampaknya langsung terlihat. Rumah roboh, jalan tertutup lumpur, dan tenda pengungsian segera berdiri. Perhatian publik dan pemerintah pun cepat terarah. Namun, ada satu jenis bencana yang bekerja dalam diam: panas ekstrem.
Belakangan, BMKG memperingatkan meningkatnya risiko suhu panas ekstrem di berbagai wilayah Indonesia. Sejumlah media bahkan menyebut fenomena ini sebagai “gelombang panas Godzilla” karena skalanya yang luas dan intensitasnya yang meningkat. Meski Indonesia bukan negara subtropis yang mengalami heatwave klasik, pola panas lembap berkepanjangan kini semakin sering terjadi—dan dampaknya mulai terasa nyata terhadap ekonomi.
Bagi jutaan pekerja di sektor informal, pertanian, konstruksi, hingga usaha rumahan, panas ekstrem bukan sekadar ketidaknyamanan. Suhu tinggi secara langsung menekan produktivitas, mengurangi jam kerja efektif, meningkatkan risiko kesehatan, dan pada akhirnya menurunkan pendapatan keluarga.
Berbeda dengan bencana seperti banjir atau gempa, panas tidak meninggalkan jejak visual. Tidak ada puing-puing, tidak ada reruntuhan. Namun dampaknya menumpuk perlahan: tabungan terkuras, usaha kecil melemah, dan pekerja mengalami kelelahan kronis. Karena sifatnya yang tidak kasat mata, respons kebijakan terhadap panas ekstrem masih cenderung reaktif, bukan antisipatif.
Kondisi ini mencerminkan persoalan mendasar dalam tata kelola bencana di Indonesia. Sistem yang ada masih berfokus pada penanganan pascakejadian, bukan pada pembangunan ketahanan jangka panjang. Anggaran lebih banyak dialokasikan untuk dana darurat dibandingkan investasi adaptasi iklim.
Pendekatan ini mungkin efektif untuk bencana mendadak, tetapi tidak relevan untuk krisis yang berkembang perlahan seperti panas ekstrem. Negara cenderung “menunggu” kerusakan terjadi, alih-alih mencegahnya sejak awal. Akibatnya, ketika dampak panas mulai diakui, kerugian ekonomi sering kali sudah terlanjur besar.
Penelitian terbaru menunjukkan dampak yang tidak bisa diabaikan. Pada usaha berbasis rumah tangga, kenaikan suhu 1°C dari rata-rata berkorelasi dengan penurunan pendapatan hingga 14 persen dan penurunan produktivitas pekerja sebesar 21 persen. Ini bukan lagi sekadar isu lingkungan, melainkan ancaman serius bagi stabilitas ekonomi.
Bagi pelaku UMKM—warung kecil, pedagang kaki lima, penjahit, hingga pengrajin—penurunan tersebut bisa menjadi pembeda antara bertahan atau bangkrut. Dalam banyak kasus, mereka tetap bekerja di bawah terik matahari tanpa perlindungan memadai.
Dalam konteks ini, panas ekstrem bertindak seperti “pajak biologis”. Ketika suhu meningkat, kemampuan fisik dan kognitif manusia menurun. Produktivitas bukan turun karena kemalasan, tetapi karena keterbatasan fisiologis tubuh.
Karena itu, Indonesia perlu melangkah menuju sistem Perlindungan Sosial Adaptif (PSA). Berbeda dari bantuan sosial konvensional yang bersifat reaktif, PSA dirancang untuk mengantisipasi risiko sebelum berdampak luas.
Indonesia sebenarnya memiliki fondasi yang cukup kuat: sistem prakiraan iklim BMKG, basis data sosial DTKS, serta mekanisme bantuan yang semakin terdigitalisasi. Integrasi ketiganya dapat memungkinkan intervensi dini.
Bayangkan jika peringatan panas ekstrem secara otomatis memicu bantuan tunai sementara atau dukungan adaptif bagi kelompok rentan. Petani bisa membeli bibit tahan panas, pelaku UMKM dapat berinvestasi pada pendingin sederhana, dan pekerja bisa mengurangi paparan risiko tanpa kehilangan penghasilan.
Kebijakan seperti ini bukan sekadar bantuan sosial, melainkan investasi strategis dalam ketahanan ekonomi nasional.
Adaptasi iklim tidak lagi bisa dipandang sebagai isu lingkungan semata. Bagi Indonesia, ini adalah persoalan stabilitas ekonomi dan perlindungan sosial. Gelombang panas mungkin tidak menciptakan berita besar, tetapi bagi jutaan keluarga, dampaknya adalah krisis nyata.
Indonesia perlu memperluas definisi bencana. Tidak hanya air yang meluap, tetapi juga suhu yang meningkat. Ketahanan bangsa ke depan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan merespons bencana yang terlihat, tetapi juga oleh keseriusan menghadapi bencana yang tak kasat mata.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
