Menteri PPN Dorong Blockchain Berdampak Nyata bagi Pembangunan

Harianjogja.com, JAKARTA— Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mendorong pemanfaatan blockchain tidak berhenti sebagai inovasi teknologi, tetapi memberikan dampak nyata bagi pembangunan nasional.

Menurut Rachmat, teknologi tersebut memiliki peluang besar untuk menjawab kebutuhan pembangunan, terutama dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, traceability, integritas, dan kepercayaan.

“Blockchain memiliki ruang yang besar apabila digunakan untuk menjawab kebutuhan nyata, yaitu meningkatkan efisiensi, transparansi, traceability, integritas, dan kepercayaan. Pemerintah akan terus mendorong inovasi, tetapi dengan prinsip bahwa teknologi harus mengikuti kebutuhan pembangunan, sesuai dengan tata kelola, dan sesuai dengan kebutuhan publik yang lebih banyak,” ucapnya dalam Acara Indonesia Digital Blockchain Week 2026, dari keterangan resmi, Jakarta, Rabu.

Pengalaman Petani Kopi Jadi Contoh

Rachmat dalam kesempatan tersebut menceritakan pengalaman seorang petani kopi yang berhasil mengembangkan sistem traceability. Sistem itu kemudian berkembang menjadi sistem berbasis blockchain.

Melalui sistem tersebut, konsumen dari berbagai negara dapat berkomunikasi langsung dengan petani di Indonesia. Pengalaman ini menurut Rachmat menunjukkan bahwa teknologi blockchain dapat mempertemukan pelaku pembangunan dari tingkat desa hingga pasar internasional.

Pemanfaatan teknologi itu juga dinilai dapat ditempatkan dalam konteks perencanaan pembangunan nasional. Blockchain dapat diterapkan untuk mendukung ekonomi digital, pemerintahan digital, serta tata kelola data yang lebih transparan dan terintegrasi.

Masuk dalam Arah Transformasi Digital

Pengembangan blockchain juga berkaitan dengan agenda transformasi digital pemerintah. Mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, transformasi digital ditopang tiga pilar, yakni masyarakat digital, infrastruktur digital, dan pemerintahan digital.

Kerangka tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan perkembangan teknologi baru dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan. Pemerintah juga mendorong investasi teknologi baru, keterpaduan data, serta riset dan inovasi.

Dorongan tersebut diarahkan agar transformasi digital tidak hanya menghasilkan perkembangan teknologi, tetapi turut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Rachmat menyebut pemerintah telah menetapkan target kontribusi ekonomi digital terhadap perekonomian nasional dalam beberapa tahun mendatang.

“Kontribusi ekonomi digital terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) ditargetkan mencapai 12–13 persen pada 2029,” ungkap Rachmat Pambudy.

Dengan arah tersebut, pemanfaatan blockchain ditempatkan sebagai salah satu bagian dari transformasi digital yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan, tata kelola, serta kebutuhan publik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara