Kulonprogo Raih Insentif Rp3 Miliar, Fokus Jalan dan Padat Karya

Foto ilustrasi. /Ist-Freepik

Harianjogja.com, KULONPROGO—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo memperoleh dana insentif fiskal sebesar Rp3 miliar dari pemerintah pusat setelah berhasil mencatatkan kinerja positif dalam pengendalian tingkat pengangguran. Dana tersebut akan difokuskan untuk memperkuat infrastruktur dasar dan menjalankan program padat karya yang menyasar warga berpenghasilan rendah.

Insentif tersebut menjadi tambahan amunisi bagi Pemkab Kulonprogo yang saat ini tengah mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor. Selain menekan angka pengangguran terbuka hingga 2,14 persen, Kulonprogo juga mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi pada awal tahun 2026.

Data pemerintah daerah menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kulonprogo pada Triwulan I 2026 mencapai 5,69 persen. Capaian ini meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang masih berada di kisaran 3 persen.

Peningkatan tersebut ditopang oleh sejumlah sektor unggulan, terutama perdagangan besar, penyediaan akomodasi dan makanan-minuman, serta sektor pariwisata yang kembali menunjukkan geliat pertumbuhan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kulonprogo, Aris Nugroho, mengatakan dana insentif yang diterima dari pemerintah pusat akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur dan program padat karya dipilih karena dinilai mampu meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus membuka peluang tambahan pendapatan bagi warga.

"Dana insentif Rp3 miliar ini seluruhnya kami arahkan untuk penguatan infrastruktur dan padat karya. Tenaga kerjanya memprioritaskan warga miskin untuk mendongkrak pendapatan mereka, sekaligus menyasar perbaikan jalan pendukung wisata di wilayah utara dan selatan, sarana kesehatan, serta sekolah," ujar Aris, Kamis (6/8/2026).

Selain memperoleh insentif fiskal, kondisi keuangan daerah juga menunjukkan perkembangan positif. Hingga pertengahan tahun 2026, realisasi pendapatan daerah telah mencapai Rp789,61 miliar atau melampaui target yang ditetapkan pada periode yang sama.

Jalan Rusak Masih Jadi Perhatian

Di balik capaian makro ekonomi tersebut, Bupati Kulonprogo Agung Setyawan mengingatkan masih terdapat sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian serius, terutama terkait kondisi infrastruktur jalan di beberapa wilayah.

Menurut Agung, kerusakan jalan masih ditemukan di sejumlah kapanewon, termasuk Samigaluh, Kokap, dan Galur. Karena itu, pemerintah daerah tidak ingin hanya berfokus pada capaian statistik ekonomi, tetapi juga memastikan hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.

Untuk mempercepat penanganan persoalan tersebut, Pemkab Kulonprogo mulai menerapkan sistem pemantauan digital berbasis data spasial terintegrasi. Sistem ini dirancang untuk memantau kondisi infrastruktur sekaligus perkembangan pelaksanaan program pembangunan secara lebih akurat.

Agung menjelaskan dashboard digital tersebut memungkinkan pemerintah memantau kondisi jalan, progres pembangunan, hingga serapan anggaran secara real-time sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

"Kita harus punya target dan perencanaan yang presisi. Lewat dashboard ini, kondisi jalan hingga serapan anggaran terpantau secara real-time dan transparan. Penanganan jalan rusak maupun pengentasan kemiskinan tidak boleh salah sasaran," tegas Agung.

Material Sungai Dimanfaatkan untuk Efisiensi

Dalam upaya meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran daerah, Pemkab Kulonprogo juga mendorong sinergi antarorganisasi perangkat daerah melalui pemanfaatan material hasil pengerukan maupun normalisasi sungai.

Material tersebut direncanakan digunakan untuk mendukung pembangunan dan pengurugan sejumlah fasilitas publik sehingga dapat menekan biaya pengadaan material baru.

Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia di daerah.

Penanganan Sampah Jadi Fokus Semester Kedua

Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah juga menyiapkan sejumlah program prioritas lain pada paruh kedua 2026. Salah satunya adalah penanganan persoalan sampah perkotaan yang masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah.

Pemkab Kulonprogo akan memperkuat sistem pengelolaan sampah melalui pemilahan sampah organik berbasis Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) serta pengembangan program pengomposan di tingkat masyarakat.

Melalui kombinasi pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan pengelolaan lingkungan, Pemkab Kulonprogo berharap pertumbuhan ekonomi yang telah tercapai dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah kabupaten.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.