Krisis Migran Ceuta, Penampungan Penuh dan 1.100 Anak Terlantar

Ceuta meminta pemerintah Spanyol memindahkan 1.100 anak migran tanpa pendamping setelah gelombang 72.000 migran membuat penampungan penuh. /Antara.

Harianjogja.com, CEUTA— Pemerintah daerah Ceuta, wilayah enklave Spanyol di Afrika Utara, mendesak pemerintah pusat segera memindahkan ratusan anak di bawah umur tanpa pendamping ke Spanyol daratan. Permintaan itu muncul setelah wilayah tersebut menghadapi lonjakan sekitar 72.000 migran hanya dalam waktu sepekan yang membuat fasilitas penampungan tidak lagi mampu menampung seluruh pendatang.

Meski sebagian besar migran dewasa telah dipulangkan ke Maroko, pemerintah daerah mencatat sekitar 1.100 anak di bawah umur tanpa pendamping masih berada di Ceuta. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mereka tidak dapat dideportasi secara langsung sehingga harus mendapatkan perlindungan dan penanganan khusus.

Penampungan Penuh, Anak-anak dan Ibu Hamil Tidur di Gudang hingga Jalanan

Lonjakan jumlah migran menyebabkan seluruh pusat penerimaan di Ceuta melampaui kapasitas. Akibatnya, banyak anak-anak dan perempuan hamil ditempatkan di lokasi penampungan darurat, termasuk gudang, sementara sebagian lainnya terpaksa bermalam di jalanan.

Kepala Pemerintah Ceuta, Juan Jesus Vivas, menggambarkan kondisi tersebut sebagai situasi darurat yang membutuhkan bantuan segera dari pemerintah pusat.

"Kami menjerit meminta bantuan dan pertolongan," tegas Juan Jesus Vivas dalam wawancara dengan stasiun televisi publik Spanyol, RTVE.

Warga Turut Membantu Korban Krisis Migrasi

Keterbatasan daya tampung juga mendorong warga setempat mengambil inisiatif membantu para migran yang terlantar.

Salah satunya Hamza Sitouni Moreno (40), warga Ceuta yang mengaku sempat membawa sejumlah anak kepada pihak berwenang. Namun, karena tempat penampungan sudah penuh, permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi.

Hamza kemudian membiarkan seorang anak perempuan bermalam di mobilnya demi alasan keselamatan. Ia juga mendirikan tempat berlindung sederhana serta menyediakan makanan dan selimut bagi anak-anak lainnya.

"Begitu banyak orang yang datang hingga pihak berwenang tidak sanggup lagi menanganinya," ujarnya.

Krisis Migrasi Telan Sedikitnya 75 Korban Jiwa

Gelombang penyeberangan migran di salah satu perbatasan darat Uni Eropa tersebut juga menimbulkan korban jiwa.

Sedikitnya 75 orang dilaporkan meninggal dunia dalam peristiwa yang terjadi pekan lalu. Kondisi itu kembali membangkitkan kekhawatiran terhadap krisis migrasi Eropa yang pernah mencapai puncaknya pada periode 2015–2016.

Relokasi Anak Migran Terkendala Politik

Di bawah reformasi undang-undang imigrasi Spanyol yang berlaku sejak 2025, anak di bawah umur tanpa pendamping seharusnya dipindahkan ke wilayah lain paling lambat 15 hari setelah proses identifikasi dan penyelesaian berkas selesai.

Sebagai langkah penanganan darurat, pemerintah Spanyol telah menyetujui bantuan sebesar 25 juta euro atau sekitar Rp435 miliar untuk mendukung penanganan anak-anak migran di Ceuta.

Namun, pelaksanaan relokasi menghadapi hambatan politik. Koalisi People's Party (PP) dan partai sayap kanan Vox, yang memimpin empat wilayah di Spanyol, mengisyaratkan akan menolak kebijakan penerimaan anak-anak migran.

"Tidak satu euro pun uang Spanyol yang boleh diberikan kepada migran anak di bawah umur," tegas pemimpin Partai Vox.

Presiden Regional Madrid dari Partai PP, Isabel Diaz Ayuso, juga menyatakan para migran muda sebaiknya dikembalikan ke negara asalnya.

"Setiap negara harus bertanggung jawab atas anak-anak dan warganya sendiri," tulis Ayuso melalui akun X resminya.

Proses Relokasi Diperkirakan Memakan Waktu Berbulan-bulan

Para pakar menilai proses pemindahan anak-anak migran tidak dapat dilakukan secara cepat. Setiap kasus harus melalui tahapan identifikasi, wawancara individu, penyusunan laporan, hingga verifikasi dengan negara asal untuk memastikan mereka memang tidak dapat dipulangkan kepada keluarganya.

Krisis migrasi di Ceuta juga mulai berdampak pada hubungan antarnegara di kawasan Eropa. Salah satu dampaknya, Italia menangguhkan sementara penerapan aturan perjalanan bebas paspor Schengen dengan Spanyol selama satu bulan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.