Petugas SPBU hendak melayani pembelian Pertamax Green 95. - Antara
Harianjogja.com, BATANG—Kenaikan harga BBM non subsidi, khususnya Pertamax yang melonjak mulai 10 Juni 2026, mulai menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Batang. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop & UKM) Batang kini melakukan pemetaan dampak kenaikan harga BBM terhadap aktivitas ekonomi, distribusi barang, hingga pola konsumsi masyarakat.
Langkah pemantauan tersebut dilakukan menyusul penyesuaian harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Pemerintah daerah juga mulai mengidentifikasi potensi perubahan perilaku konsumen yang diperkirakan akan beralih ke jenis BBM dengan harga lebih rendah.
Kepala Disperindagkop dan UKM Batang Wahyu Budi Santoso mengatakan pemerintah daerah akan mengikuti kebijakan dan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat terkait penyesuaian harga BBM non subsidi tersebut.
“Setiap kebijakan pemerintah tentu sudah melalui pertimbangan dan kajian yang komprehensif. Tugas kami di daerah, khususnya Disperindagkop, adalah memastikan ketersediaan BBM di Kabupaten Batang tetap aman, terutama pada SPBU,” katanya dilansir dari laman resmi Pemkab Batang, Rabu (10/6/2026).
Menurut Wahyu, pihaknya masih menantikan petunjuk teknis lanjutan dari pemerintah maupun Pertamina terkait kemungkinan penyesuaian distribusi dan ketersediaan stok BBM setelah kenaikan harga diberlakukan.
Selama ini, kebutuhan BBM di masing-masing daerah telah dihitung berdasarkan kuota bulanan serta kebutuhan tambahan pada periode tertentu, seperti masa libur Lebaran, akhir tahun, maupun saat terjadi peningkatan mobilitas masyarakat.
“Kalau stok reguler bulanan itu relatif tetap di SPBU wilayah. Tetapi untuk kebutuhan insidentil seperti saat libur panjang biasanya ada penyesuaian tambahan kuota,” jelasnya.
Disperindagkop memperkirakan kenaikan harga Pertamax akan memicu perubahan pola konsumsi BBM di masyarakat. Sebagian pengguna BBM non subsidi diprediksi beralih ke Pertalite atau alternatif bahan bakar lainnya yang lebih terjangkau.
“Pasti ada gejolak di awal. Pengguna Pertamax kemungkinan sebagian beralih ke Pertalite atau opsi BBM lainnya. Karena itu kami terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan stok tetap tersedia,” terangnya.
Selain memengaruhi perilaku konsumen, kenaikan harga BBM non subsidi juga berpotensi memberikan dampak lanjutan pada sektor transportasi, distribusi barang, industri, hingga kegiatan operasional pemerintahan.
Wahyu menilai sektor-sektor yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap penggunaan BBM non subsidi akan merasakan dampak lebih cepat, terutama dari sisi peningkatan biaya operasional.
Ia juga menyebut, di lingkungan Pemerintah daerah sendiri kenaikan harga tersebut akan berdampak pada efisiensi penggunaan anggaran operasional kendaraan dinas, mengingat asumsi penganggaran BBM sebelumnya masih menggunakan harga lama.
“Karena anggaran tidak bertambah, maka yang kami lakukan adalah efisiensi penggunaan BBM semaksimal mungkin, terutama untuk kegiatan kedinasan yang menjadi prioritas. Sementara pada sektor masyarakat dan dunia usaha, dampak diperkirakan mulai terasa terutama pada biaya distribusi barang dan transportasi yang sangat bergantung pada penggunaan BBM non subsidi,” ungkapnya.
Menurutnya, pelaku usaha di sektor distribusi, logistik, dan angkutan yang selama ini menggunakan Pertamax berpotensi menghadapi kenaikan biaya operasional yang cukup signifikan. Kondisi tersebut perlu dipantau agar tidak memicu gangguan terhadap rantai pasok maupun aktivitas perdagangan.
Sebagai langkah antisipasi, Disperindagkop Batang akan melakukan pemantauan intensif selama sepekan ke depan. Survei akan dilakukan di sejumlah sektor strategis, mulai dari perdagangan, industri, distribusi barang, hingga aktivitas pasar.
Hasil pemetaan tersebut nantinya akan digunakan untuk mengukur dampak riil kenaikan harga BBM terhadap perekonomian daerah sekaligus menjadi dasar penyusunan langkah mitigasi apabila ditemukan gejolak harga maupun gangguan distribusi di lapangan.
“Kami akan melakukan pemetaan dan survei di berbagai sektor agar bisa mengetahui dampak langsungnya, baik terhadap masyarakat, perdagangan, maupun sektor industri,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
