Kekeringan hingga Oktober, DPRD Gunungkidul Siapkan Rp400 Juta

Petugas BPBD Gunungkidul saat memasukan bantuan air ke dalam bak penampungan di Padukuhan Kemesu, Semugih, Rongkop. Istimewa-BPBD GK

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL— DPRD Gunungkidul mendorong penambahan anggaran dropping air bersih hingga Rp400 juta untuk mengantisipasi kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung sampai Oktober 2026. Tambahan anggaran diperlukan karena alokasi air yang tersedia diprediksi habis pada pertengahan September.

Wakil Ketua DPRD Gunungkidul, Heri Nugroho, mengatakan kekeringan merupakan persoalan yang hampir selalu terjadi setiap tahun di wilayah tersebut. Namun, tahun ini pemerintah perlu menyiapkan anggaran lebih panjang karena periode kekeringan diperkirakan berlangsung lebih lama.

“Diperkirakan dropping air itu akan habis nanti di pertengahan September. Sehingga dalam pembahasan APBD Perubahan nanti saya akan menyampaikan agar anggaran dropping air ditambah,” kata Heri, Rabu (12/8/2026).

Kebutuhan Capai 5.000 Tangki Air

Heri mengatakan DPRD bersama pemerintah daerah tengah membahas tambahan anggaran untuk distribusi air bersih. Penambahan tersebut nantinya didorong melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) maupun pemerintah kapanewon.

Berdasarkan perhitungan sementara, kebutuhan dropping air di Gunungkidul hingga September diperkirakan mencapai sekitar 5.000 tangki. Sementara itu, alokasi yang tersedia saat ini baru sekitar 3.000 tangki.

Artinya, masih terdapat kekurangan sekitar 2.000 tangki air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga September.

Heri memperkirakan kebutuhan anggaran tambahan mencapai sekitar Rp400 juta. Perhitungan tersebut menggunakan asumsi biaya satu tangki air sekitar Rp200.000.

“Kalau 2.000 tangki, satu tangki Rp200.000, sekitar Rp400 juta. Ya sudah, kita tambah Rp400 juta untuk mencukupi kebutuhan air bersih,” ujarnya.

Kekeringan Berlanjut hingga Oktober

Menurut Heri, persoalan distribusi air bersih dapat menjadi lebih serius apabila kekeringan terus berlanjut hingga Oktober dan hujan belum turun.

Dalam kondisi tersebut, pemerintah dapat menetapkan status tanggap darurat kekeringan. Penetapan status tersebut juga memungkinkan adanya dukungan anggaran tambahan untuk menangani bencana kekeringan.

Meski demikian, Heri menilai dropping air tidak bisa menjadi satu-satunya solusi untuk mengatasi persoalan kekeringan Gunungkidul. Pemerintah perlu menyiapkan langkah jangka panjang dengan mengoptimalkan sumber mata air yang tersebar di berbagai wilayah.

PDAM Diminta Petakan Sumber Mata Air

Heri mendorong PDAM Gunungkidul melakukan pemetaan terhadap sumber mata air yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal maupun yang belum dimanfaatkan sama sekali.

Pemetaan tersebut diperlukan untuk mengetahui sumber air yang berpotensi diangkat dan kemudian didistribusikan ke wilayah yang setiap tahun mengalami kesulitan air.

“Harus ada kajian yang benar-benar serius, melibatkan stakeholder dan orang-orang yang paham betul tentang air di Gunungkidul,” katanya.

Heri juga meminta Direktur PDAM Gunungkidul yang baru segera melakukan pemetaan sumber mata air sekaligus wilayah yang membutuhkan jaringan distribusi air.

Menurutnya, persoalan geografis seperti perbedaan ketinggian wilayah seharusnya dapat diatasi melalui pembangunan jaringan perpipaan dan penggunaan peralatan pendukung.

Utamakan Pelayanan Masyarakat

Heri menilai PDAM sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) yang menangani pelayanan air harus memiliki orientasi pelayanan publik yang kuat.

Menurut dia, PDAM tidak semestinya hanya berfokus mengejar pendapatan dan menambah kas daerah. Pelayanan kepada masyarakat, terutama warga yang mengalami kesulitan memperoleh air, juga harus menjadi perhatian.

“Direktur PDAM ini di samping jabatannya harus mempunyai jiwa kemanusiaan yang tinggi. Jangan hanya bisnis, tetapi punya rasa kemanusiaan ketika ada warga masyarakat di beberapa tempat yang sampai hari ini kesulitan air,” pungkasnya.

Dorongan tambahan anggaran tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD Gunungkidul memastikan distribusi air bersih tetap berjalan ketika alokasi sekitar 3.000 tangki diperkirakan tidak lagi mencukupi kebutuhan masyarakat di tengah ancaman kekeringan hingga Oktober.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.