JAKARTA—Selama bertahun-tahun, Indonesia menempati posisi yang agak janggal dalam peta ekonomi halal dunia. Negara dengan populasi Muslim terbesar di planet ini dengan lebih dari 240 juta jiwa ini, justru lebih dikenal sebagai konsumen raksasa ketimbang produsen dominan.
Produk halal dari Malaysia, Thailand, bahkan Brasil masuk ke pasar domestik dengan mudah, sementara produk Indonesia sendiri masih berjuang menembus pasar ekspor halal secara signifikan.
Kebijakan Wajib Halal Oktober 2026 (WHO 2026) hadir untuk membalik narasi tersebut. Kebijakan ini menegaskan komitmen Indonesia untuk bertransformasi dari sekadar penonton menjadi pemain utama dalam industri halal global.
Sejatinya, kebijakan ini bukan langkah mendadak. Landasan hukumnya berakar pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang kemudian diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Implementasinya dilakukan secara bertahap. Usaha menengah dan besar telah diwajibkan bersertifikat halal sejak Oktober 2024, sedangkan produk impor serta Usaha Mikro dan Kecil (UMK) diberi tenggat waktu hingga Oktober 2026."
Implementasi regulasi produk halal memang tidak bisa disamaratakan bagi semua pelaku usaha. Pabrik besar dengan sistem manajemen terstandarisasi tentu berbeda kapasitasnya dengan kedai bakso atau produsen kue rumahan.
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai operator utama, mengelola seluruh rangkaian proses mulai dari sertifikasi, pengawasan, hingga program fasilitasi. Khusus untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK), tersedia jalur khusus bernama SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) dengan target kuota 1,35 juta sertifikat pada tahun 2026, meningkat dari satu juta sertifikat di tahun sebelumnya.
Lebih dari 111.000 Pendamping Proses Produk Halal (P3H) telah disebar ke seluruh daerah untuk membantu proses pengajuan secara langsung. Angka-angka ini adalah infrastruktur yang sedang dibangun oleh pemerintah, untuk menyusun ekosistem halal yang menjangkau hingga lapisan terbawah pelaku ekonomi.
Lebih dari soal agama
Barangkali banyak yang bertanya-tanya tentang urgensi label halal di negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Ada asumsi umum bahwa produsen Muslim cenderung jujur dan kecil kemungkinan memalsukan bahan baku dengan unsur non-halal. Namun, label halal memiliki dimensi yang jauh lebih luas daripada sekadar batasan agama.
Salah satu pergeseran penting dalam kebijakan WHO 2026 adalah cara pemerintah memposisikan sertifikasi halal. Jika dulu label halal cenderung dipandang sebagai urusan keagamaan semata, soal kepatuhan ritual dan ketenangan batin konsumen Muslim, kini narasi resminya bergeser ke domain ekonomi dan daya saing.
Kepala BPJPH menegaskan bahwa sertifikasi halal telah bertransformasi dari isu halal-haram menjadi komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan konsumen. Pergeseran pemahaman ini sejalan dengan ekosistem pasar halal global yang tidak hanya digerakkan oleh konsumen Muslim. Di banyak negara, label halal kini dianggap sebagai indikator kualitas dan keamanan produk secara umum, setara dengan standar kebersihan internasional yang melampaui identitas religius.
State of the Global Islamic Economy Report menempatkan Indonesia di peringkat ketiga ekosistem industri halal dunia, di bawah Malaysia dan Arab Saudi. Meskipun posisi tiga besar ini membanggakan, muncul pertanyaan kritis: mengapa negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia belum menjadi pemain utamanya? Jawabannya kompleks, namun salah satu faktor kuncinya terletak pada sejauh mana sertifikasi halal mampu menembus seluruh rantai pasok, mulai dari bahan baku hingga produk akhir. Oleh karena itu, kerangka WHO 2026 memiliki peran strategis yang melampaui sekadar kepatuhan hukum.
Tantangan di lapangan
Tentu saja, kebijakan seprestisius apapun akan menghadapi gesekan dengan realitas di lapangan. Salah satu tantangan paling nyata adalah masalah rantai pasok hulu. Banyak UMK yang produk akhirnya ingin disertifikasi halal, tapi menghadapi kesulitan membuktikan kehalalan bahan baku yang mereka gunakan. Sebab, bahan-bahan tersebut masih banyak beredar tanpa sertifikasi atau label halal pula.
Produsen kue, roti, atau pedagang bakso misalnya, kerap menghadapi kenyataan bahwa daging dan bumbu yang mereka beli di pasar tradisional dijual secara curah, tanpa kemasan, tanpa jenama, tanpa keterangan status kehalalan. Artinya, kebijakan di hilir tidak otomatis menyelesaikan masalah di hulu.
Solusi atas masalah ini tidak dapat hanya mengandalkan edukasi pelaku usaha. Diperlukan percepatan sertifikasi di tingkat pemasok bahan baku, pemerataan pembangunan pusat distribusi bahan baku bersertifikat halal, serta integrasi sistem penelusuran (traceability) dari produsen hingga konsumen. Meskipun beberapa lembaga telah mulai bergerak ke arah ini, jangkauannya masih belum sebanding dengan skala permasalahan yang ada.
Tantangan lain muncul dari sisi pengawasan produk impor. Pemerintah, melalui nota kesepahaman antara BPJPH dan Badan Karantina Indonesia (Barantin), telah mengintegrasikan pengawasan di pintu masuk negara. Uji coba inspeksi telah berjalan di negara-negara mitra dagang utama seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, Tiongkok, dan Korea Selatan.
Langkah ini menjawab isu krusial berupa maraknya praktik "klaim halal sepihak", yaitu produk yang mengklaim status halal tanpa verifikasi yang memadai.
Namun, membangun sistem pengawasan lintas lembaga yang efektif memerlukan integrasi teknologi dan koordinasi birokrasi yang kuat, dua hal yang selama ini kerap menjadi titik lemah dalam implementasi kebijakan di Indonesia.
Di balik kompleksitas teknis dan administratif tersebut, WHO 2026 sesungguhnya merupakan proyek pembentukan identitas ekonomi. Indonesia sedang berupaya mendefinisikan ulang posisinya di panggung perdagangan global: bukan lagi sebagai pasar pasif yang besar, melainkan sebagai sumber produksi halal yang terpercaya.
Data menunjukkan bahwa ekspor produk halal Indonesia mencatat surplus sebesar 29,09 miliar dolar AS pada periode Januari–Oktober 2024, dengan total ekspor mencapai 41,42 miliar dolar AS, yang didominasi oleh makanan olahan. Angka ini memang impresif. Namun, jika dibandingkan dengan potensi Indonesia --yang memiliki populasi Muslim terbesar, sumber daya alam melimpah, serta landasan regulasi yang kian kuat-- kinerja tersebut masih jauh dari titik optimal.
Kunci untuk menutup kesenjangan ini bukan sekadar pada jumlah sertifikat yang diterbitkan. Sertifikat hanyalah instrumen, bukan tujuan akhir. Yang lebih menentukan adalah seberapa dalam ekosistem halal tertanam dalam sistem produksi nasional. Pelaku usaha harus memahami prinsip dasarnya, rantai pasok harus terverifikasi dengan ketat, pengawasan harus berjalan dengan integritas tinggi, dan konsumen —baik domestik maupun global— harus yakin bahwa label halal pada kemasan benar-benar dapat dipercaya.
Oktober 2026, masa di mana Wajib Halal 2026 mulai berlaku, adalah garis start dari babak yang baru. Dalam fase ini Indonesia mulai serius menyamakan identitas penduduk muslim terbesar yang sudah lama disematkan, dengan produk-produk halal yang juga sejalan, sehingga identitas keislaman Indonesia tidak lagi sekadar angka statistik, melainkan tercermin dalam setiap produk yang lahir dari bumi pertiwi: halal, berkualitas, dan siap bersaing di panggung global.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
