Harianjogja.com, JAKARTA—Perum Bulog mempercepat penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan beras untuk menjaga stabilitas harga beras dan memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Langkah ini dilakukan seiring upaya pemerintah mengantisipasi dinamika harga beras di sejumlah daerah.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen pengendalian pangan, salah satunya melalui optimalisasi distribusi beras SPHP dan percepatan bantuan pangan kepada masyarakat penerima manfaat.
"Bulog memperkuat langkah stabilisasi pangan nasional melalui percepatan penyaluran bantuan pangan beras serta penggelontoran beras SPHP ke berbagai wilayah," kata Ahmad Rizal Ramdhani saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.
Menurut Rizal, percepatan distribusi tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga beras di tingkat konsumen. Selain itu, beras SPHP terus disalurkan ke berbagai pasar rakyat guna memperluas akses masyarakat terhadap beras dengan harga yang terjangkau.
Hingga awal Juni 2026, stok beras nasional yang berada dalam pengelolaan Bulog mencapai sekitar 5,3 juta ton. Jumlah tersebut dinilai lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan bantuan pangan, program SPHP, maupun berbagai intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan nasional.
Rizal menjelaskan, realisasi bantuan pangan beras hingga 6 Juni 2026 telah mencapai hampir 60 persen dari target yang ditetapkan pemerintah. Dari total 33,2 juta penerima bantuan pangan (PBP), hampir 20 juta orang telah menerima bantuan tersebut.
Setiap penerima manfaat memperoleh alokasi beras sebanyak 20 kilogram yang merupakan bantuan untuk periode Februari-Maret 2026. Pemerintah menargetkan seluruh bantuan dapat tersalurkan kepada keluarga penerima manfaat yang berhak sebelum akhir Juni 2026.
"Percepatan penyaluran bantuan pangan akan memberikan dampak langsung terhadap penguatan daya beli masyarakat sekaligus membantu meredam tekanan harga beras di tingkat konsumen," kata Rizal.
Selain program bantuan pangan, Bulog juga terus menggenjot distribusi beras SPHP. Hingga saat ini, sebanyak 315 ribu ton beras SPHP telah disalurkan melalui berbagai jalur distribusi resmi.
Penyaluran dilakukan melalui pasar tradisional, kios pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM), hingga jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia.
Rizal menegaskan bahwa beras SPHP merupakan salah satu instrumen strategis pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga beras di tengah masyarakat.
"Oleh karena itu, penyalurannya terus kami percepat dan perluas agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata," tambah Rizal.
Pemerintah menilai kombinasi antara bantuan pangan beras dan distribusi beras SPHP menjadi langkah efektif dalam menjaga pasokan sekaligus mengendalikan harga di pasar. Dukungan stok yang besar serta jaringan distribusi yang tersebar luas juga menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Bulog memastikan cadangan beras pemerintah yang saat ini berada dalam pengelolaannya berada dalam kondisi aman dan siap digunakan sewaktu-waktu untuk mendukung kebijakan stabilisasi pangan.
"Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang karena stok beras nasional dalam kondisi sangat mencukupi," tegasnya.
Bulog bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan berbagai pemangku kepentingan lainnya akan terus melakukan pengawasan serta memastikan distribusi beras SPHP dan bantuan pangan berjalan optimal agar harga beras tetap stabil dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi di seluruh daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
