Harianjogja.com, MAKASSAR—Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyiapkan pembaruan sistem QR Code BBM subsidi untuk memperkuat pengawasan distribusi bahan bakar bersubsidi. Langkah ini dilakukan menyusul terungkapnya kasus penyalahgunaan dan penyelundupan BBM yang memanfaatkan barcode atau QR Code palsu untuk memperoleh solar subsidi secara tidak sah.
Perubahan sistem tersebut akan diterapkan pada pembelian BBM subsidi oleh instansi maupun perusahaan swasta. BPH Migas menilai penggunaan QR Code BBM subsidi yang saat ini masih bersifat statis memiliki celah yang dapat dimanfaatkan pihak tertentu untuk melakukan pemalsuan dan duplikasi identitas kendaraan.
Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, mengatakan sistem baru nantinya akan menggunakan QR Code dinamis sehingga lebih sulit disalahgunakan.
"QR Code ini sekarang kan statis, nanti akan (dibuat) dinamis. Dengan dinamis itu, tidak ada lagi potensi-potensi seperti ini (pemalsuan), duplikasi yang dikeluarkan atau dikembangkan oleh orang tertentu karena teknologi AI (Artificial Intelligence)," kata Wahyudi di Pelabuhan Peti Kemas Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (2/6/2026).
Menurutnya, perkembangan teknologi kecerdasan buatan saat ini memungkinkan pihak tertentu memanfaatkan foto kendaraan untuk membuat identitas palsu, mulai dari pelat nomor hingga Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), kemudian digunakan untuk mendaftar pada aplikasi MyPertamina.
"Nanti ada pinnya, ada macam-macam, dan itu tidak bisa disalahgunakan," ujarnya.
Modus Pengumpulan Solar Subsidi dari SPBU
Pembaruan QR Code BBM subsidi ini juga berkaitan dengan pengungkapan dugaan penyalahgunaan solar subsidi yang melibatkan tujuh mobil tangki. Kendaraan tersebut diduga digunakan untuk menampung BBM subsidi yang dikumpulkan dari sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Wahyudi menegaskan kendaraan yang diamankan aparat bukan merupakan mitra resmi Pertamina maupun BPH Migas.
Menurut dia, terdapat sejumlah kejanggalan pada kendaraan yang disita, termasuk tidak adanya identitas perusahaan resmi yang biasanya terhubung dengan sistem barcode transportir Pertamina.
"Kami sampaikan, mobil-mobil truk yang disita ini kelihatannya secara fisik meragukan. Karena, transportir Pertamina yang tercatat itu adalah PT-nya sudah jelas, ada nama. Di situ dikasih label barcode. Kalau discan muncul inisial PT-nya, yang ini tidak ada," ungkapnya.
Ia menjelaskan setiap transportir resmi memiliki surat jalan yang dapat diverifikasi, mulai dari asal distribusi, lokasi pengisian, hingga tujuan pengiriman BBM. Karena itu, aktivitas distribusi resmi dapat ditelusuri dengan mudah.
Subsidi BBM Sulsel Capai Lebih dari Rp20 Triliun
BPH Migas menilai pengawasan distribusi BBM subsidi perlu diperkuat karena nilai subsidi yang digelontorkan pemerintah sangat besar. Khusus di Sulawesi Selatan, alokasi solar subsidi mencapai sekitar 0,79 juta kiloliter per tahun dengan nilai sekitar Rp15 triliun.
Sementara itu, alokasi pertalite subsidi mencapai sekitar 1,4 juta kiloliter dengan nilai hampir Rp9 triliun.
Dengan demikian, total nilai subsidi BBM yang disalurkan di Sulawesi Selatan mencapai lebih dari Rp20 triliun setiap tahun.
Polda Sulsel Selamatkan Ratusan Miliar Rupiah
Dalam kasus penyalahgunaan BBM subsidi yang berhasil diungkap, aparat menyita 229.123 liter solar dan 3.031 liter pertalite. Sebanyak 45 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Menurut Wahyudi, pengungkapan kasus itu berpotensi menyelamatkan keuangan negara dalam jumlah yang sangat besar.
"Dari temuan tadi, khusus untuk minyak solar saja, kalau kita hitung angkanya cukup signifikan Rp361 miliar, itu baru solar saja. Dengan kondisi ini, kami mohon dukungan seluruh elemen masyarakat dapat menyampaikan jika menemukan penyalahgunaan di Help Desk BPH Migas melalui Dumas nomor 0812300136. Kami bekerja 24 jam," katanya.
Pertamina Perkuat Pengawasan Distribusi
Sementara itu, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deny Sukendar, menyampaikan apresiasi kepada Polda Sulawesi Selatan atas keberhasilan mengungkap praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut.
Ia menegaskan Pertamina berkomitmen menyalurkan BBM dan LPG subsidi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk menjalankan program digitalisasi subsidi di seluruh SPBU wilayah Sulawesi Selatan.
"Kami komitmen menyalurkan BBM maupun LPG subsidi sesuai ketentuan, dan sesuai arahan BPH Migas menjalankan program digitalisasi subsidi tepat di seluruh SPBU wilayah Sulsel. Kami juga melakukan monitoring bersama bersinergi dengan Polda Sulsel serta Pemda dan OPD dinas terkait," tuturnya.
Ke depan, penerapan QR Code BBM subsidi yang lebih aman diharapkan dapat mempersempit ruang penyalahgunaan distribusi energi bersubsidi sekaligus memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh pihak yang berhak sesuai ketentuan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
