BGN Prioritaskan Dapur MBG di Daerah dengan Angka Stunting Tinggi

Foto ilustrasi menu Makan Bergizi Gratis, dibuat menggunakan Artificial Intelligence (AI).

Harianjogja.com, JAKARTA— Badan Gizi Nasional (BGN) akan memfokuskan pembangunan serta percepatan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di kabupaten dan kota yang memiliki prevalensi stunting tinggi. Kebijakan tersebut diambil berdasarkan pemetaan wilayah rawan stunting dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memperkuat upaya percepatan penurunan stunting.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Kementerian Kesehatan telah menyerahkan daftar daerah dengan angka stunting tinggi dan sangat tinggi kepada Kepala BGN Sudaryono. Data tersebut akan menjadi acuan dalam menentukan prioritas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

"Saya sudah kirimkan daftar kabupaten dan kota yang data stunting-nya tinggi dan tinggi sekali," ujar Budi dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Peta Stunting Dicocokkan dengan Sebaran Dapur MBG

Menindaklanjuti data tersebut, Sudaryono menjelaskan BGN langsung melakukan pencocokan antara wilayah dengan prevalensi stunting tinggi dan keberadaan dapur MBG yang telah tersedia.

Menurutnya, Kementerian Kesehatan memiliki basis data yang lengkap mengenai kondisi stunting hingga tingkat kabupaten dan kota, termasuk data yang diperoleh melalui Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) serta berbagai sistem pendataan kesehatan lainnya.

"Kami mendapatkan daftar dari Pak Menkes. Kemudian kami mencocokkan dengan data dapur yang kami miliki, apakah di wilayah dengan stunting tinggi itu sudah ada dapurnya atau belum," kata Sudaryono.

Apabila suatu daerah telah memiliki dapur MBG, BGN akan mempercepat proses aktivasi agar fasilitas tersebut segera beroperasi dan melayani masyarakat.

Sebaliknya, apabila wilayah dengan prevalensi stunting tinggi belum memiliki dapur MBG, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan fasilitas baru.

"Kalau sudah ada, maka segera kami aktivasi. Kalau belum ada dapur, kalau perlu kami khusus membuat dapur di tempat-tempat itu," ujarnya.

Fokus Percepatan Intervensi Penurunan Stunting

Sudaryono menegaskan langkah tersebut akan menjadi fokus utama BGN dalam beberapa hari hingga pekan ke depan.

Menurutnya, percepatan operasional dapur MBG di wilayah prioritas diharapkan mampu memperkuat intervensi pemenuhan gizi bagi kelompok sasaran sekaligus mendukung percepatan penurunan prevalensi stunting.

Ia mengakui sebagian daerah prioritas berada di kawasan yang relatif terpencil. Meski demikian, BGN tetap akan menghitung kebutuhan pembangunan dapur agar layanan Program Makan Bergizi Gratis dapat menjangkau masyarakat di wilayah tersebut.

"Kami fokus bagaimana mengaktifkan dapur-dapur yang berada di wilayah dengan kondisi stunting tinggi dan tinggi sekali," kata Sudaryono.

SPPG Wajib Kantongi SLHS Sebelum 10 Agustus 2026

Di sisi lain, BGN juga menetapkan batas waktu hingga 10 Agustus 2026 bagi seluruh SPPG untuk mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Sudaryono menegaskan sertifikat tersebut merupakan syarat utama dalam operasional dapur MBG dan bukan sekadar kelengkapan administrasi.

SPPG yang belum memenuhi persyaratan hingga batas waktu tersebut dipastikan akan ditutup permanen.

"Terkait SLHS, kami beri batas waktu sampai dengan tanggal 10. Memang ada beberapa dapur yang belum. Sudah berubah sih, tapi masih belum ada SLHS-nya," ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya BGN memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar higiene dan sanitasi sehingga keamanan pangan bagi para penerima manfaat tetap terjaga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com