Harianjogja.com, BANTUL—Sebanyak 14 Pengurus Anak Cabang (PAC) PKB di Kabupaten Bantul memberikan ultimatum kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB untuk meninjau ulang penetapan Ketua DPC PKB Bantul periode 2026-2031. Jika dalam waktu 3x24 jam tidak ada tanggapan, mereka menyatakan siap membubarkan diri dan mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) partai.
Sikap tersebut disampaikan dalam aksi kader di depan kantor DPW PKB Daerah Istimewa Yogyakarta pada Minggu (12/7/2026) sore. Selain membacakan pernyataan sikap, para kader juga secara simbolis melepas seragam partai sebagai bentuk protes terhadap keputusan yang telah ditetapkan.
Ketua PAC PKB Imogiri, Mustofa, mengatakan kekecewaan muncul karena aspirasi kader di tingkat akar rumput dinilai tidak mendapatkan perhatian dalam proses penentuan kepemimpinan partai di Bantul.
"Kami adalah kader-kader PKB yang sudah bekerja sejak 1998. Selama ini kami setia dan tegak lurus kepada PKB, tetapi akhir-akhir ini aspirasi kami tidak didengar, bahkan suara akar rumput tidak digubris," kata Mustofa.
Menurut dia, kader yang terlibat dalam aksi tersebut berasal dari 14 PAC dari total 17 kapanewon di Kabupaten Bantul. Dukungan juga datang dari jajaran pengurus ranting serta unsur lain di lingkungan partai.
Mustofa menjelaskan keberatan utama bukan sekadar soal hasil penetapan Ketua DPC PKB Bantul, melainkan proses yang dinilai tidak mencerminkan harapan kader di tingkat bawah. Ia menyebut keputusan akhir yang diambil pengurus pusat berbeda dengan aspirasi yang berkembang di internal partai di Bantul.
"Karena yang memilih itu pusat, sehingga pilihan pusat tidak sesuai dengan yang kami harapkan," ujarnya.
Menurutnya, para kader masih membuka ruang dialog selama tenggat waktu yang telah diberikan. Namun apabila tidak ada respons dari pengurus partai, pengunduran diri akan dilakukan secara resmi.
"Kalau dalam jangka 3x24 jam tidak ada jawaban dan respons, kami resmi mengundurkan diri," katanya.
Selain meminta peninjauan ulang keputusan, kader yang menyampaikan protes juga berharap proses penetapan kepengurusan dapat menghasilkan figur yang dianggap memiliki kapasitas dan kualitas sesuai kebutuhan organisasi di tingkat daerah.
"Kami minta ditinjau ulang. Minimal orang-orang yang dipilih sesuai dengan yang kami harapkan, terutama dari sisi kualitas sumber daya manusianya," ujarnya.
Di sisi lain, Ketua DPC PKB Bantul, Suradal, menilai penyampaian pendapat merupakan hak setiap kader. Namun, ia menegaskan keputusan partai yang telah melalui mekanisme organisasi tetap harus dihormati oleh seluruh anggota.
Menurut Suradal, proses pembentukan kepengurusan periode 2026-2031 telah berjalan sesuai aturan yang berlaku, mulai dari pengajuan nama hingga keputusan akhir yang ditetapkan oleh DPP PKB.
"Silakan saja menyampaikan pendapat. Pilihan itu kan ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Itu hal yang lumrah," katanya.
Ia menambahkan bahwa seluruh tahapan telah dijalankan sesuai mekanisme internal partai sehingga hasil yang telah diputuskan seharusnya dapat diterima oleh seluruh kader.
"Semua sudah melalui proses dan mekanisme. Hasil akhir dari DPP seperti itu ya harus diterima. Puas atau tidak puas, ya memang hasilnya demikian," ujarnya.
Suradal juga mengkritik ancaman pengunduran diri yang muncul setelah keputusan ditetapkan. Menurut dia, sikap tersebut tidak mencerminkan kedewasaan dalam berorganisasi dan berpolitik.
"Kalau saya, itu sikap yang kekanak-kanakan, yang tidak dewasa. Harusnya pola pikirnya tidak seperti itu," katanya.
Meski terjadi perbedaan pandangan, DPC PKB Bantul menyatakan tetap membuka ruang komunikasi dengan seluruh kader yang menyampaikan keberatan. Upaya merangkul pengurus di berbagai tingkatan akan terus dilakukan agar konsolidasi partai tetap berjalan menjelang berbagai agenda politik dan organisasi ke depan.
"Langkah kami tetap merangkul, ayo bareng-bareng membesarkan PKB. Tapi kalau mereka memang sudah tidak mau, ya itu hak mereka. Kami tidak ada paksaan," ucapnya.
Suradal menegaskan partai dibangun untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas sehingga loyalitas terhadap organisasi harus menjadi prioritas. Menurutnya, dinamika internal yang muncul seharusnya diselesaikan melalui mekanisme organisasi tanpa mengganggu upaya bersama dalam membesarkan PKB di Kabupaten Bantul.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Jumali Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
